NERACA              

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pengangkatan beberapa pejabat kementerian menjadi komisaris di bank milik BUMN merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mewujudkan transparansi publik.

"Perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri, tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," ujar Erick di Jakarta, Kamis (27/3).

Erick menjelaskan perwakilan dari beberapa kementerian ini disesuaikan dengan fokus usaha masing-masing perusahaan. Misalnya, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza sebagai Komisaris BRI dan Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman Kawasan Fahri Hamzah sebagai Komisaris BTN.

Selanjutnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung sebagai Komisaris Bank Mandiri, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama BTN, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman sebagai Komisaris Bank Mandiri, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata sebagai Wakil Komisaris Utama BNI.

Erick menegaskan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya akan tetap melakukan pengawasan terhadap bank Himbara tersebut agar transparansi dan tata kelolanya tetap berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengelolaan BUMN harus lebih efisien, tata kelola yang baik dan transparan guna meningkatkan kinerja perusahaan.

"Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu dan lain-lainnya. Kami tentu Kementerian BUMN mendorong tadi yang namanya terus program-program seperti ini," kata Erick.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, formasi jajaran komisaris (board of commissioners/BoC) beserta jajaran direksi (board of directors/BoD) bank-bank dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) didominasi sosok profesional, merespons berakhirnya agenda RUPST yang digelar berturut-turut.

“Selain terjadi pengurangan jumlah BoC, ini sejalan dengan narasi efisiensi yang digaungkan pemerintah, formasi BoD dan BoC juga didominasi sosok profesional, tidak nampak satupun relawan atau influencer ada dalam list tersebut,” kata Wijayanto kepada Antara di Jakarta, Kamis (27/3).

Menurut Wijayanto, pengumuman daftar jajaran komisaris dan direksi Himbara dalam RUPST pada Senin (24/3) hingga Rabu (26/3) merupakan kabar menggembirakan bagi sebagian pengamat ekonomi, setelah sebelumnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengumumkan struktur kepengurusan lengkap yang juga didominasi tokoh profesional.

“Tentunya apa yang terjadi dalam tiga hari ini perlu terus dilanjutkan, sehingga BUMN-BUMN kita benar-benar diisi oleh para profesional yang kredibel. Hal yang sama pun segera diterapkan di dua BUMN terpenting kita, Pertamina dan PLN, kendatipun mereka baru saja menuntaskan pergantian pimpinan,” ujarnya.

Apabila hal ini dilakukan, menurut Wijayanto, maka paling tidak 50 persen permasalahan BUMN sudah terselesaikan. Ketidakpercayaan publik dan investor kepada Danantara juga akan berkurang tajam.

“Yang skeptis berubah menjadi netral, yang netral bergeser menjadi optimis. Garis tangan Danantara pun akan lebih menyamai Khazanah, Temasek atau GIC; bukan 1MDB,” tuturnya.

Ia berharap konflik kepentingan dapat dihindari, sekalipun ada pejabat Bank Indonesia (BI) yang mengisi jajaran komisaris Himbara.

Selama tiga hari berturut-turut, Himbara telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dimulai dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada Senin (24/3), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) pada Selasa (25/3), serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) pada Rabu (26/3). Salah satu mata acara RUPST yang menjadi perhatian yakni perubahan susunan pengurus perseroan.

Selain pergeseran nama-nama direksi antar-Himbara, jajaran komisaris diputuskan untuk dirombak dan dirampingkan dalam RUPST. Dewan komisaris BRI dan Bank Mandiri dari semula berjumlah 10 orang menjadi enam orang. Begitu pula jajaran komisaris BNI dari semula 11 orang menjadi enam orang, serta BTN dari semula sembilan orang menjadi enam orang.

Adapun pejabat BI yang masuk dalam jajaran komisaris antara lain Edi Susianto yang menjabat Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI ditunjuk menjadi Komisaris Independen BRI, Donny Hutabarat yang menjabat Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI ditunjuk menjadi Komisaris BNI, serta Ida Nuryanti yang menjabat Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI ditunjuk menjadi Komisaris Independen BTN. Mohar