Oleh: Marwanto Harjowiryono

Pemerhati Kebijakan Fiskal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen penting dalam mengelola perekonomian nasional. Kinerja perkonomian nasional, juga akan tercermin dari kinerja APBN, dan sebaliknya. Dalam konferensi pers APBN KiTA Maret, Kamis (13/3), realisasi APBN hingga Februari 2025 menunjukkan defisit sebesar Rp 31,2 triliun. Meskipun demikian, keseimbangan primer masih surplus sebesar Rp 48,1 triliun.

Apa makna dari kinerja APBN yang defisit negatif, sementara keseimbangan primer positif ? Keseimbangan primer menggambarkan kinerja APBN 2025 jika tidak memperhitungkan kewajiban atas utang yang sudah digunakan pada periode-periode sebelumnya. Singkatnya, bila APBN tidak memiliki kewajiban utang  masa lalu yang harus dibayar, maka kinerja APBN kini  akan surplus.

Perhitungan ini memisahkan kinerja APBN dan kinerja perekonomian tahun 2025, bila tidak  terbebani dengan kewajiban utang masa lalu. Secara matematis, jarak antara defisit dan keseimbangan primer tersebut merupakan kewajiban atas outstanding utang  yang dananya telah dimanfaatkan untuk membiayai defisit APBN masa lalu. Jumlah tersebut tidak kurang dari Rp 79 triliun.

Lantas, bagaimana peran  masyarakat untuk mengendalikan defisit APBN ke depan?  Harus disadari bahwa komponen penting dalam postur APBN adalah pendapatan negara. Jika pendapatan negara dapat dikelola dengan baik sehingga target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun dapat tercapai, maka defisit akan  dapat dikendalikan pada level Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Namun, belanja negara memang tetap harus mampu dikendalikan sesuai dengan rencana.

Perlu disadari bahwa penerimaan perpajakan merupakan komponen pendapatan negara yang paling dominan, memberikan share sekitar 82,9 persen. Oleh karena itu, peran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu menjadi sangat penting. Kesadaran ini merupakan kunci keberhasilan dalam mengelola penerimaan perpajakan dalam APBN.

Joseph Stiglitz, penerima hadiah Nobel Ekonomi berkebangsaan Amerika, berpandangan  bahwa pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan kontribusi masyarakat bagi negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Membayar pajak secara benar dan tepat waktu sangat penting untuk mendukung budget suatu negara sehingga negara dapat membiayai berbagai kegiatan penting bagi rakyat.

Pengalaman negara yang telah berhasil dalam mengelola penerimaan pajak dalam mencapai fiscal sustainability adalah Swedia. Di Swedia, masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak, sehingga penerimaan pajak dapat mencapai sekitar 44 persen dari PDB. Hal ini memungkinkan Swedia untuk membiayai kegiatan-kegiatan publik yang penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain Swedia, negara lain seperti Denmark, Norwegia, dan Finlandia juga telah berhasil dalam mengelola penerimaan pajak dan mencapai fiscal sustainability. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara benar dan tepat waktu merupakan kunci keberhasilan dalam mengelola penerimaan pajak guna mencapai budget yang sehat.

APBN merupakan instrumen penting untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Dukungan para wajib pajak menjadi sangat vital untuk membangun APBN yang sehat dan kokoh.  Karenanya, partisipasi masyarakat secara aktif dalam memenuhi kewajiban pajak merupakan kunci utama dalam menciptakan APBN yang sehat untuk mencapai kesinambungan fiskal.