NERACA

Jakarta - Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa mitra yang membahas seputar perkembangan pangan di Indonesia, ketidakjelasan kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan, industri kelapa sawit, hingga kurangnya efisiensi dalam distribusi pangan menjadi pertanyaan legislator kepada kementerian terkaiit.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IV DPR RI Firman menyoroti tajam mengenai Swasembada Pangan. Ia mempertanyakan kejelasan road map pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027. Ia mengkritik bahwa hingga saat ini, DPR belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai langkah-langkah dan konsep yang akan ditempuh.

Padahal, menurutnya, hal ini merupakan hal krusial yang harus dipertanggungjawabkan bersama untuk dapat menjawab terhadap tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan itu sendiri. “Kami sebagai mitra belum pernah mendapatkan satu gambaran yang jelas daripada konsep pemerintah tentang road map untuk menuju swasembada pangan tahun 2027 itu seperti apa, formulasinya dan rencana kerjanya. Ini terus terang masih buta saya lihat. Ini masih belum clear sama sekali,” ujar Firman dikutip web resmi DPR RI, di Jakarta Rabu (26/3).

Selain itu, Firman turut menyoroti nasib industri kelapa sawit yang merupakan salah satu penopang postur anggaran APBN dan penyumbang devisa negara terbesar. Ia meminta agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap industri ini dan merumuskan kebijakan yang jelas dan konsisten untuk mendukung keberlanjutannya. “Sawit sekarang ini banyak persoalan. Terutama masalah yang kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak bertujuan untuk menghambat industri kelapa sawit, melainkan untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah segera menyelesaikan masalah ini dengan bijak dan adil.

Selain itu, terkait masalah efisiensi dan transparansi distribusi pangan dan pupuk, Firman menekankan pentingnya peran Bulog dalam menjaga stok pangan dan menyerap hasil panen petani. Ia mengkritik penugasan pembelian gabah kering panen apa adanya yang dinilai merugikan Bulog dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Ia juga mengkritik rencana pemerintah untuk menghilangkan peran distributor pupuk, yang dinilai dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Ia meminta agar distributor pupuk tetap dipertahankan karena menjadi penopang dalam perekonomian serta keuangan negara.

“Saya minta supaya distributor ini tetap dipertahankan karena ini adalah bumper terhadap perekonomian dan bumper daripada keuangan negara. Saya tidak meyakini bahwa apa yang akan ditunjuk oleh pemerintah kalau langsung kepada kelompok tani itu tidak akan mengalami gagal bayar dan sebagainya,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap peta jalan atau roadmap Indonesia swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia hal itu diungkapkan Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Marginal Kementan, Anny Mulyani, memaparkan bahwa peta jalan menuju swasembada telah disusun matang oleh Kementan.  “Kami telah memetakan program-program strategis, seperti pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan cetak sawah, yang diharapkan bisa menambah produksi beras hingga jutaan ton per tahun,” ujar Anny.

Pada 2025, Indonesia diharapkan mampu menambah produksi hingga 2,5 juta ton beras. “Pada 2026, kami berencana melanjutkan cetak sawah dan perbaikan irigasi di 1 juta hektar, serta mengurangi ketergantungan pada impor. Target kami, produksi beras melonjak hingga 5 juta ton,” kata Anny.

Pada 2027, target peningkatan produksi beras mencapai 10 juta ton, Indonesia diharapkan telah mencapai swasembada penuh pada 2027. Kemudian, pada 2028, sebut Anny, menjadi titik krusial karena Indonesia harus mulai mengekspor beras. Pada tahun tersebut, target peningkatan produksi hingga 10 juta ton.

Puncaknya pada 2029, Kementan mencanangkan produksi mencapai 12,5 juta ton lewat program cetak sawah, ekspor beras, dan bantuan beras untuk kebutuhan kemanusiaan. agus