Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro,  MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Ramadhan sudah 3 pekan dan meskipun dibayangi kenaikan harga sejumlah komoditas, termasuk sembako yang berdampak terhadap ancaman inflasi musiman, tetapi kehadiran ramadhan memberi harapan kepada sektor ritel. Artinya berkah ramadhan di republik ini adalah riil yang biasanya berlanjut sampai lebaran. Meski ada bayangan awal ramadhan terhadap inflasi musiman tapi dampak sistemik terhadap sektor riil diharapkan memberi angin segar terhadap geliat semua sektor tanpa terkecuali.

Selain itu pasca 100 hari yang situasinya cenderung semakin memanas juga diharapkan bisa diredam dari geliat sektor ritel di ramadhan sampai lebaran. Setidaknya, keresahan terdampak dari lonjakan harga sembako lainnya bisa sedikit terobati dengan geliat sektor ritel sehingga membangkitkan optimisme perekonomian nasional.

Optimisme terhadap sektor ritel tidak hanya berharap dari transaksi pasar tradisional dan modern selama ramadhan – lebaran tapi juga di bursa (fakta bursa meredup). Setidaknya ini berkaca di tahun 2023 lalu. Argumen yang mendasari karena sampai H-10 menjelang lebaran ternyata harga saham emiten ritel cenderung melemah, baik itu supermarket, minimarket dan departemen store. Hal ini menjadi catatan menarik dan perlu evaluasi di tahun ini karena ada momentum pasca 100 hari pemerintahan Prabowo yang cenderung memanas pasca ada sejumlah kasus terbongkar terkait mega skandal korupsi, termasuk di kasus Pertamina yang nilainya fantastis.

Artinya, memanasnya iklim sospol triwulan I-2025 diharapkan bisa sedikit meredup pada momentum ramadhan– lebaran, setidaknya sejumlah riak politik bisa diredam karena potensi di kondisi sosial. Hal ini tidak terlepas dari fakta sinergi ekonomi-politik dan politik-ekonomi juga imbasnya terhadap kondisi sosial kemasyarakatan, termasuk imbas terhadap daya beli.

Sinergi antara ekonomi - politik dan politik - ekonomi adalah bagian dari acuan memacu percepatan perekonomian termasuk pertumbuhan. Data menyebut pertumbuhan ekonomi di 2023 melambat menjadi 5,05% sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya 5,31% dan pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 5,03% (pertumbuhan di bawah target pemerintah yaitu 5,2%).

Mengacu PP Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dicapai bertahap. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2025 sebesar 5,3%, 6,3% (2026), 7,5% (2027), dan juga 7,7% (2028). Argumen yang mendasari tidak terlepas dari proyeksi konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.

Data BPS menegaskan konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar dari PDB di di 2023 tumbuh 4,82% dan di tahun 2024 kontribusinya yaitu 54,04%. Konsumsi rumah tangga ditarget berkontribusi 5% terhadap PDB di tahun 2025 (lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi nasional).

Hal ini menunjukkan konsumsi rumah tangga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sehingga rendahnya daya beli menjadi ancaman. Jadi, deflasi pada Januari (0,76% ) dan Pebruari (0,48%) menjadi catatan menarik berkaitan dengan evaluasi ekonomi nasional pada triwulan I-2025 dan prospek sampai akhir tahun.

Di sisi lain, badai PHK juga menjadi ancaman terhadap geliat ekonomi terkait konsumsi rumah tangga sehingga hal ini menegaskan daya beli meredup. Meski demikian hal lain yang juga penting adalah pertumbuhan investasi yang di 2023 lalu 4,4% dan tahun 2024 tumbuh 20,8% atau sebesar Rp1.714,2 triliun (lebih tinggi dari target pemerintah sebesar Rp1.650 triliun). Target investasi pada 2025 sebesar Rp1.905 triliun (rencana investasi sebesar Rp.13.032 triliun pada periode 2025-2029).

Investasi ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di tahun 2029. Realisasinya harus didukung mengacu iklim sospol sehingga stabilitas sospol aman terkendali dan menjamin kepercayaan pasar termasuk investor untuk merealisasikan investasinya. Oleh karena itu, iklim sospol yang cenderung memanas pasca 100 hari mereduksi kepercayaan pasar sehingga ini menjadi test case pemerintahan Prabowo di 2025.