NERACA

Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyebut bahwa sektor minyak dan gas (migas) menjadi salah satu komoditas strategis yang berpotensi menjadi pintu masuk investasi perusahaan Indonesia ke Amerika Serikat (AS).

Hal itu ia sampaikan menanggapi rencana pemerintah yang mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di AS sebagai bagian dari bahan negosiasi penurunan tarif resiprokal AS terhadap Indonesia sebesar 32 persen.

“Salah satu yang strategis kan oil and gas (migas). Kita lihat line up bisnisnya, kan sebenarnya beberapa investasi kita yang di luar kan sudah pernah terjadi, salah satunya itu industri nya di oil and gas melalui anak perusahaan Pertamina, tapi kita lihat lah strategisnya seperti apa,” kata Todotua, mengutip laman Antara.

Sejumlah perusahaan BUMN telah memiliki pengalaman investasi di luar negeri. Hal ini dapat menjadi dasar strategis untuk melanjutkan atau memperluas ekspansi ke AS.

Todotua menjelaskan, bentuk investasi bisa beragam, mulai dari akuisisi sumur migas, kegiatan di sektor hulu (upstream), maupun menengah (midstream) seperti pembangunan kilang lepas pantai (offshore).

Todotua juga menekankan bahwa strategi investasi luar negeri Indonesia, termasuk ke AS, akan semakin fleksibel dengan kehadiran lembaga Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Artinya dengan adanya Danantara kan sebenarnya strategik, baik kita berinvestasi dalam negeri maupun di luar negeri kan bisa jauh lebih fleksibel daripada sebelum (ada) Danantara,” jelas Todotua.

Todotua berharap, strategi investasi di AS yang dijalankan nantinya tetap melibatkan perusahaan-perusahaan milik negara. Selain migas, sektor teknologi informasi juga masuk dalam radar potensi investasi.

Menurut Todotua, berinvestasi di perusahaan berbasis teknologi (IT) seperti kecerdasan artifisial (AI) di AS dapat memberikan keuntungan strategis bagi pengembangan riset dan inovasi nasional.

“Bisa juga kalau IT kan mungkin kita juga bisa untuk mendevelop R&D (riset dan pengembangan) kita ke depan. Kenapa enggak kita berinvestasi misalnya di perusahaan AI yang ada di luar? Itu kan strategik, karena kan dengan kita masuk berinvestasi sebenarnya kita bisa dapat kembaliannya nya Itu dalam bentuk strategik R&D kita ke depan,” ungkap Todotua.

Meski belum merinci perusahaan mana yang akan terlibat dalam rencana investasi itu, Todotua menyebut model investasi yang akan diadopsi bisa berbentuk kombinasi atau kolaborasi.

Disisi lain terkait dengan migas khususnya didalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah tegas dalam menertibkan rantai distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama Pertamax. Ia menyoroti adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghambat penataan sistem distribusi energi. Sehingga diperlukan keberanian untuk menindak tegas oknum tersebut.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, “kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali." 

Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa salah satu fokus utama Pemerintah saat ini adalah memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. 

Bahlil menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran negara secara transparan dan bertanggung jawab, sebagaimana diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

"Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo," tegas Bahli. 

Bahlil menjelaskan bahwa negara telah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi dan kompensasi energi. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun, sekitar 15 persen atau Rp394,3 triliun dikelola oleh Kementerian ESDM untuk subsidi dan kompensasi Liquified Petroleum Gas (LPG), BBM, hingga listrik.

Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun dialokasikan untuk subsidi LPG per tahun, Rp26,7 triliun untuk subsidi BBM, serta Rp89,7 triliun untuk subsidi listrik. Sedangkan total kompensasi energi sebesar Rp190,9 triliun.

Menurut Bahlil, memastikan subsidi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak adalah bagian dari tugasnya sebagai Menteri ESDM. "Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu," pungkas Bahlil.