Aplikasi Siap Mutu, Permudah Ekspor Produk Perikanan

Aplikasi Siap Mutu, Permudah Ekspor Produk Perikanan
Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan platform aplikasi berbasis integrated nation-wide system untuk mempermudah pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor dan menjamin keberterimaan (acceptability) oleh otoritas kompeten di negara tujuan. 
Aplikasi Siap Mutu (Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Mutu) operasionalnya di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP).
"Aplikasi Siap Mutu dapat diakses secara nasional dan telah terhubung dengan OSS dan INSW (Indonesia National Single Window) serta sistem terkait lainnya di berbagai instansi untuk memudahkan pelaku usaha melakukan ekspor perikanan,” terang Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini.
"Siap Mutu juga merupakan tools yang mendukung keberterimaan produk perikanan di negara tujuan, karena otoritas kompeten di luar negeri sudah bisa melakukan penerimaan SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) via elektronik dengan QR Code system, sangat efisien,” tambah Ishartini.
Tercatat saat ini SMKHP telah menjadi syarat pemenuhan jaminan mutu dan keamanan pangan di 140 negara tujuan ekspor perikanan Indonesia dan dengan adanya Siap Mutu, maka konektivitas internasional menjadi semakin cepat, robust, efektif dan efisien untuk meminimalisasi dwelling time sehingga memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.
Dengan aplikasi ini, proses permohonan penerbitan SMKHP dari evaluasi permohonan dan evaluasi teknis sampai dengan terbit draft SMKHP rata rata 5 menit, selanjutnya dilakukan verifikasi online terkait data kapal, volume komoditi serta proses lainnya.
Salah satu contoh operasional Siap Mutu dapat dilihat di Kantor Perwakilan Badan Mutu Provinsi Jabar di Kantor Tanjung Priok. Aplikasi Siap Mutu juga sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran PNBP, sehingga kuitansi PNBP bisa langsung cetak di tempat. "Pengguna jasa juga bisa kok memonitor secara online sampai dimana proses pengajuannya,” imbuh Dede Suhendra, Plt. Kepala Kantor Badan Mutu Jabar (Jakarta II).
 Gabung Sistem INSW
Adapun untuk memudahkan pelaku usaha dan sebagai komitmen pelayanan publik, digitalisasi layanan penerbitan SMKHP melalui aplikasi Siap Mutu telah online sepenuhnya ke sistem Indonesia National Single Window atau INSW. Dengan demikian data yang diinput oleh pelaku usaha melalui Siap Mutu juga akan dilakukan sinkronisasi dengan K/L terkait, sehingga komoditas perikanan siap dikirim ke berbagai negara tujuan.
 
"Kami telah berkoordinasi dengan LNSW dan sesuai amanat PERMENKP 33 Tahun 2024 tersebut alhamdulillah sistem sudah online dengan SINSW (Sistem Indonesia National Single Window),” ujar Ishartini.
Lembaga National Single Window (LNSW) sebagai otoritas kompeten pertukaran data elektronik untuk perdagangan komoditas sangat penting  perannya dalam mendukung ekspor perikanan secara digital.
“Kami bersama LNSW juga telah menjajaki kemungkinan kerjasama electronic certificate dengan Norwegia dan semua itu akan dilaksanakan satu pintu melalui payung SINSW,” jelas Ishartini.
Di samping itu, KKP sebagai pemangku kebijakan sektor kelautan dan perikanan sekaligus otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP), mampu memastikan bahwa sistem yang berlaku hulu-hilir telah setara dan harmonis dengan standar internasional, bersifat konsisten, robust serta diakui oleh negara tujuan ekspor (recognized).
"Dengan adanya perjanjian dengan Korea maka kita bisa melakukan pre-border inspection untuk memastikan penerapan quality assurance hulu-hilir sehingga mempercepat dwelling time di entry point, kemudian apabila ada perubahan aturan dan atau kendala kita akan mendapatkan notifikasi eksklusif sehingga bisa cepat tertangani," jelas Ishartini.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah mengeluarkan instruksi tentang transformasi digital lingkup KKP untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan kementeriannya. Hal ini penting untuk membangun one data yang akurat dan reliable, serta memberikan pelayanan publik yang optimal.
Trenggono juga menekankan bahwa saat ini KKP fokus menggarap beberapa komoditas perikanan unggulan yang akan menjadi champion di pasar global dalam rangka diversifikasi produk serta negara tujuan ekspor. Selain produksi, KKP juga menaruh perhatian pada quality assurance dan keamanan pangan di sepanjang rantai pasok untuk memperkuat daya saing produk perikanan sehingga mampu berkompetisi di pasar internasional.
Adapun tingginya ekpor perikanan meski disaat libur  lebaran karena KKP memastikan layanan sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMHKP) tetap optimal menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Seluruh unit pelaksana teknis (UPT) KKP yang menangani sertifikasi tetap beroperasi di masa libur panjang. 

NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan platform aplikasi berbasis integrated nation-wide system untuk mempermudah pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor dan menjamin keberterimaan (acceptability) oleh otoritas kompeten di negara tujuan. 

Aplikasi Siap Mutu (Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Mutu) operasionalnya di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP).

"Aplikasi Siap Mutu dapat diakses secara nasional dan telah terhubung dengan OSS dan INSW (Indonesia National Single Window) serta sistem terkait lainnya di berbagai instansi untuk memudahkan pelaku usaha melakukan ekspor perikanan,” terang Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini.

"Siap Mutu juga merupakan tools yang mendukung keberterimaan produk perikanan di negara tujuan, karena otoritas kompeten di luar negeri sudah bisa melakukan penerimaan SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) via elektronik dengan QR Code system, sangat efisien,” tambah Ishartini.

Tercatat saat ini SMKHP telah menjadi syarat pemenuhan jaminan mutu dan keamanan pangan di 140 negara tujuan ekspor perikanan Indonesia dan dengan adanya Siap Mutu, maka konektivitas internasional menjadi semakin cepat, robust, efektif dan efisien untuk meminimalisasi dwelling time sehingga memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Dengan aplikasi ini, proses permohonan penerbitan SMKHP dari evaluasi permohonan dan evaluasi teknis sampai dengan terbit draft SMKHP rata rata 5 menit, selanjutnya dilakukan verifikasi online terkait data kapal, volume komoditi serta proses lainnya.

Salah satu contoh operasional Siap Mutu dapat dilihat di Kantor Perwakilan Badan Mutu Provinsi Jabar di Kantor Tanjung Priok. Aplikasi Siap Mutu juga sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran PNBP, sehingga kuitansi PNBP bisa langsung cetak di tempat. "Pengguna jasa juga bisa kok memonitor secara online sampai dimana proses pengajuannya,” imbuh Dede Suhendra, Plt. Kepala Kantor Badan Mutu Jabar (Jakarta II).

 Gabung Sistem INSW

Adapun untuk memudahkan pelaku usaha dan sebagai komitmen pelayanan publik, digitalisasi layanan penerbitan SMKHP melalui aplikasi Siap Mutu telah online sepenuhnya ke sistem Indonesia National Single Window atau INSW. Dengan demikian data yang diinput oleh pelaku usaha melalui Siap Mutu juga akan dilakukan sinkronisasi dengan K/L terkait, sehingga komoditas perikanan siap dikirim ke berbagai negara tujuan.

 

"Kami telah berkoordinasi dengan LNSW dan sesuai amanat PERMENKP 33 Tahun 2024 tersebut alhamdulillah sistem sudah online dengan SINSW (Sistem Indonesia National Single Window),” ujar Ishartini.

Lembaga National Single Window (LNSW) sebagai otoritas kompeten pertukaran data elektronik untuk perdagangan komoditas sangat penting  perannya dalam mendukung ekspor perikanan secara digital.

“Kami bersama LNSW juga telah menjajaki kemungkinan kerjasama electronic certificate dengan Norwegia dan semua itu akan dilaksanakan satu pintu melalui payung SINSW,” jelas Ishartini.

Di samping itu, KKP sebagai pemangku kebijakan sektor kelautan dan perikanan sekaligus otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP), mampu memastikan bahwa sistem yang berlaku hulu-hilir telah setara dan harmonis dengan standar internasional, bersifat konsisten, robust serta diakui oleh negara tujuan ekspor (recognized).

"Dengan adanya perjanjian dengan Korea maka kita bisa melakukan pre-border inspection untuk memastikan penerapan quality assurance hulu-hilir sehingga mempercepat dwelling time di entry point, kemudian apabila ada perubahan aturan dan atau kendala kita akan mendapatkan notifikasi eksklusif sehingga bisa cepat tertangani," jelas Ishartini.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah mengeluarkan instruksi tentang transformasi digital lingkup KKP untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan kementeriannya. Hal ini penting untuk membangun one data yang akurat dan reliable, serta memberikan pelayanan publik yang optimal.

Trenggono juga menekankan bahwa saat ini KKP fokus menggarap beberapa komoditas perikanan unggulan yang akan menjadi champion di pasar global dalam rangka diversifikasi produk serta negara tujuan ekspor. Selain produksi, KKP juga menaruh perhatian pada quality assurance dan keamanan pangan di sepanjang rantai pasok untuk memperkuat daya saing produk perikanan sehingga mampu berkompetisi di pasar internasional.

Adapun tingginya ekpor perikanan meski disaat libur  lebaran karena KKP memastikan layanan sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMHKP) tetap optimal menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Seluruh unit pelaksana teknis (UPT) KKP yang menangani sertifikasi tetap beroperasi di masa libur panjang. 

 

 

BERITA TERKAIT

Stabilkan Produksi dan Harga Ayam Broiler untuk Lindungi Peternak

Stabilkan Produksi dan Harga Ayam Broiler untuk Lindungi Peternak Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya untuk melindungi peternak ayam…

Dalam Pameran di Singapura, Produk Mamin Indonesia Laku USD43,7 juta

Dalam Pameran di Singapura, Produk Mamin Indonesia Laku USD43,7 juta Singapura – Produk makanan dan minuman (mamin) Indonesia menghasilkan USD43,7…

Pengawasan Perairan Barat Pulau Sumatera Diperkuat - CEGAH ILLEGAL FISHING

CEGAH ILLEGAL FISHING Pengawasan Perairan Barat Pulau Sumatera Diperkuat Banda Aceh – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Stabilkan Produksi dan Harga Ayam Broiler untuk Lindungi Peternak

Stabilkan Produksi dan Harga Ayam Broiler untuk Lindungi Peternak Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya untuk melindungi peternak ayam…

Dalam Pameran di Singapura, Produk Mamin Indonesia Laku USD43,7 juta

Dalam Pameran di Singapura, Produk Mamin Indonesia Laku USD43,7 juta Singapura – Produk makanan dan minuman (mamin) Indonesia menghasilkan USD43,7…

Aplikasi Siap Mutu, Permudah Ekspor Produk Perikanan

Aplikasi Siap Mutu, Permudah Ekspor Produk Perikanan Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan platform aplikasi berbasis integrated…