NERACA

Kabupaten Bogor - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) setempat berupaya menggenjot pajak dari penyewaan vila, setelah bisnis perhotelan di daerah tersebut belakangan mengalami pelemahan.

Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Andri Hadian, di Cibinong, Kamis (10/4), menjelaskan saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan setiap pemerintah kecamatan untuk melakukan pendataan bangunan vila yang belum berizin.

Sehingga, Pemkab Bogor ke depan bisa lebih banyak mendapatkan pemasukan pajak dari sektor penyewaan vila ketika sebagian besar sudah mengantongi izin.

"Banyak juga vila yang belum berizin. Kami lagi koordinasi dengan pihak kecamatan untuk pendataan, karena ada yang dimiliki oleh pribadi," ujar Andri Hadian.

Berdasarkan informasi yang ia terima dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, okupansi hotel selama cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah hanya di angka sekitar 65 persen. Terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 90 persen.

Pelemahan bisnis perhotelan ini, menyusul penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

"Ya, ada pengaruh (inpres), cuma ini masih dihitung, kalau kemarin okupansi di hotel kan ada laporan dari PHRI itu ada penurunan dari selama libur cuti bersama," kata dia lagi.

Meski begitu, Andri Hadian tak khawatir pelemahan bisnis perhotelan berdampak pada realisasi pendapatan pajak di Kabupaten Bogor. Karena, dari target pajak Rp3,817 triliun pada tahun 2025, sektor perhotelan hanya menyumbang sekitar Rp156 miliar.

Saat ini, realisasi pajak Kabupaten Bogor tahun 2025 sudah mencapai 25 persen, dan realisasi pajak triwulan pertama tahun 2025 mencapai 106 persen.

"Tahun ini target pajak kita ditambah jadi Rp3,8 triliun dari sebelumnya Rp2,7 triliun. Penambahannya hampir Rp1 triliun," kata Andri Hadian pula. Ant