NERACA

Jakarta – Para petani dan pelaku usaha kecil menengah (UMKM) saat ini tengah bernafas lega. Pasalnya, pemerintah baru saja membuat PP piutang macet yang nantinya akan menghapus hutang petani dan pelaku usaha UMKM yang sedang menjalankan produksi dan berusaha.

Mengenai hal ini, Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia, Alex Chandra menyampaikan terimakasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberi kebijakan pemutihan hutang bagi para petani bawang di seluruh Indonesia. Dia bersyukur pemerintah memberi perhatian khusus kepada petani.

"Alhamdulillah Kami sangat berterimakasih dan bersyukur pak Presiden meski baru beberapa hari dilantik tapi sudah ada langkah kongkrit membantu petani," ujar Alex.

Selama ini, Alex mengatakan para petani bawang kerap kali meminjam modal untuk bertanam ke bank. Namun begitu panen tiba, hasil jerih payahnya tak jarang merugi akibat berbagai faktor seperti hama dan cuaca sehingga pinjaman yang harus dibayarkan mengalami keterlambatan.

"Dulu ada jargon menarik pak, kalau mau tanam bawang harus hutang. Tapi mau pinjam ke bank nama petani sudah di blacklist. Alhamdulliah sekarang hutangnya mendapat pemutihan. Dan saya yakin Insyaallah ke depannya akan lebih baik. Sekali lagi terimakasih bapak Presiden terimakasih bapak Menteri Pertanian," ungkap Alex.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal proses pemutihan tersebut di tingkat petani seluruh Indonesia. Bagi Sudaryono, pemutihan ini merupakan bentuk kebaikan Presiden sekaligus angin segar bagi petani yang selama ini kesulitan.

“Kita tinggal mengawal saja apa yang sudah ada, negara sudah berproses dan kita tinggal kawal laksanakan PP nya (peraturan pemerintah),” jelas Sudaryono atau biasa disapa Mas Dar.

Seperti dikeahui, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Presiden Prabowo berharap, PP tersebut dapat membantu para petani dalam meneruskan usaha-usahnya agar lebih berdayaguna. Kepala Negara juga berharap seluruh persyaratan teknis terkait aturan tersebut dapat ditindaklanjuti kementerian serta lembaga terkait.

Lebih lanjut, terkait petani, Menteri Pertanian  Andi Amran Sulaiman mengaku akan mempermudah urusan petani diantaranya mengenai pupuk. Sehingga dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) akan memastikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) petani di Kota Palopo, Sulawesi Selatan dapat digunakan sebagai alat mempermudah pengambilan pupuk subsidi. Regulasi ini kata Mentan merupakan bentuk perhatian serius pemerintah pusat terhadap produksi dan nasib petani agar mampu meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraannya.

"Cara mengambil pupuknya tidak usah macam-macam dan jangan ada yang mempersulit. Cukup hanya menggunakan KTP bapak ibu sudah bisa ambil pupuk subsidi," ujar Amran di Lapangan Pancasila, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Kendati begitu, Amran mengingatkan agar para pengecer dan distributor tidak mempermainkan jual beli pupuk yang telah disubsidi pemerintah. Dan jika terbukti berbuat curang, dirinya mengaku tak segan-segan untuk mencabut izin usaha bahkan menggiringnya pada proses hukum pidana.

"Para pengecer tolong jangan mempersulit, kalau ada yang mempersulit saya cabut izinnya. Sekali lagi, kalau ada pengecer yang macam-macam saya ikuti dibelakangnya. Semua distributor yang memainkan nasib petani saya akan cabut," kata Amran.

Tak cukup sampai disitu, Amran juga mengancam para pejabat Kementeriann Pertanian (Kementan) yang tidak serius mengawasi jalanya pendistribusian pupuk subsidi di seluruh Indonesia. Menurutnya, ancaman tersebut bukan sekedar ancaman biasa karena pihaknya pernah mencopot beberapa pejabatnya beberapa tahun lalu.

"Kalau bapak gagal mengawasi distributor dan memainkan petani, maka jabatan Bapak taruhannya. Bapak ibu dengar baik-baik, waktu saya ditakdirkan mentri 5 tahun, ada 1500 yang aku copot dan ada 700 yang aku kirim ke penjara. Sekarang sudah ditambah oleh bapak presiden masa kita mau main-main," jelas Amran.

Amran berterimakasih atas dikabulkannya permohonan penambahan anggaran pupuk subsidi oleh Presiden Jokowi yang mencapai Rp 14 triliun. Penambahan ini merupakan bukti bahwa Presiden Jokowi secara serius memberi perhatian khusus pada para petani.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan deflasi September 2024 sebesar 0,12 persen (month-to-month/mtm) yang melanjutkan tren deflasi selama lima bulan berturut-turut dipengaruhi oleh penyesuaian pada sisi suplai pangan.