NERACA

Jakarta - Kelompok pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah menghapus kuota impor, sebagai upaya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah penting untuk memperbaiki tata niaga daging nasional dan menekan harga di tingkat konsumen.

Direktur Eksekutif APPDI, Teguh Boediana, menilai sistem kuota dan penunjukan importir terbatas selama ini telah menciptakan distorsi harga dan membebani masyarakat. 

“Kami sangat mendukung pernyataan Presiden untuk menghapus kuota impor dan membuka akses yang adil bagi seluruh pelaku usaha agar dapat bersaing secara sehat,” ujar Teguh.

Teguh menambahkan bahwa tingginya harga daging membuat masyarakat kalangan bawah kesulitan mendapatkan sumber protein hewani yang penting bagi kecerdasan dan kesehatan.

 “Kami juga mendorong deregulasi aturan yang masih menghambat pelaku usaha dalam memperoleh izin impor,” lanjut Teguh.

APPDI juga meminta agar kebutuhan pelaku usaha yang telah dituangkan dalam Rencana Kebutuhan (RK) dan tercantum dalam Surat Persetujuan Pemasukan Rekomendasi Kementan (SPPRK) diberikan secara penuh tanpa pemangkasan kuota pada tahun 2025.

“Kepastian berusaha sangat dibutuhkan pelaku usaha untuk menjaga kelangsungan dan efisiensi bisnis,” kata Teguh.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan bahwa penghapusan kuota impor diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien. Presiden juga menyoroti bahwa kebijakan ini menjadi respons atas keluhan pengusaha yang menghadapi hambatan dalam menjalin kerja sama dengan mitra global, terutama dari Amerika Serikat.

“Tidak boleh lagi ada penunjukan sepihak, siapa yang mampu dan ingin impor, silakan. Ini untuk menyederhanakan dan memudahkan usaha. Penghapusan kuota akan memberi kepastian dan mempercepat proses usaha,” tegas Presiden Prabowo.

Sekedar catatan, Februari 2025, impor Indonesia tercatat sebesar USD18,86 miliar. Nilai ini naik 5,18  persen dibandingkan Januari 2025 (MoM) dan naik 2,30 persen dibandingkan Februari 2024  (YoY). Bila dibandingkan dengan Januari 2025, kenaikan impor Februari 2025 terjadi baik pada sektor nonmigas sebesar 3,52 persen maupun pada migas sebesar 15,50 persen (MoM). Secara  tahunan, impor nonmigas naik sebesar 3,47 persen sementara impor migas turun 3,77 persen (YoY). 

Menteri Perdagangan Budi Santoso memaparkan, kinerja impor Februari 2025 masih didominasi bahan baku/penolong dengan pangsa 73,90 persen, diikuti barang modal 18,31 persen dan barang konsumsi 7,79 persen. 

Pada Februari 2025, impor bahan baku/penolong dan barang modal meningkat masing-masing sebesar 7,44 persen dan 4,13 persen (MoM). Kenaikan impor tersebut sejalan dengan perkembangan industri manufaktur yang sedang ekspansif yang terlihat dari naiknya Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia di Februari 2025 menjadi 53,6. 

Di sisi lain, impor barang konsumsi justru tercatat turun 10,61 persen (MoM). Penurunan daya beli, yang diindikasikan oleh melemahnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 127,2 pada Januari 2025 menjadi 126,4 pada Februari 2025, merupakan salah satu faktor turunnya impor barang konsumsi. Bahan baku/penolong yang impornya naik signifikan, antara lain, logam mulia, minyak mentah, batu bara, bijih besi, dan gandum.  

Sementara itu, impor barang modal yang naik tinggi adalah ponsel pintar,instrumen navigasi, personal computer, dan kendaraan pengangkut barang. Di sisi lain, impor barang konsumsi yang  turun adalah daging lembu beku, beras, jeruk mandarin, apel, dan cabai kering.

Beberapa produk impor nonmigas dengan kenaikan tertinggi pada Februari 2025 ini, antara lain, logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) sebesar 110,26 persen; bijih logam, terak, dan abu (HS 26) 88,86 persen; bahan bakar mineral (HS 27) 78,65 persen; gula dan kembang gula (HS 17) 49,24 persen; sertaperangkat optik, fotografi, dan sinematografi (HS 90) 46,18 persen (MoM).

Berdasarkan negara asal, impor nonmigas Indonesia didominasi Tiongkok, Jepang, dan Thailand dengan total pangsa 51,12 persen dari total impor nonmigas Februari 2025. Beberapa negara asal impor nonmigas dengan kenaikan tertinggi, diantaranya adalah Argentina 150,68 persen, Swiss 140,77 persen, Arab Saudi 79,48 persen, Australia 73,59 persen, dan Turki 63,78 persen (MoM).