NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik untuk triwulan II (April-Juni) tahun 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap atau tidak mengalami perubahan. 

"Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, diputuskan tarif tenaga listrik triwulan II tahun 2025 tetap, yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode triwulan I tahun 2025, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Pemerintah," tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.

Selain itu, untuk tarif tenaga listrik 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap mendapat subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Adapun, tarif tenaga listrik triwulan II tahun 2025 ditetapkan menggunakan realisasi parameter ekonomi makro bulan November 2024 hingga Januari 2025, di mana secara akumulasi seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

Sebelumnya, Pemerintah memberikan stimulus biaya listrik yang merupakan bagian dari paket insentif di bidang ekonomi berupa diskon 50 persen biaya listrik kepada pelanggan Rumah Tangga PT PLN (Persero) dengan daya sampai dengan 2.200 VA pada bulan Januari dan Februari 2025.

"Diskon biaya listrik 50 persen telah berakhir pada 28 Februari 2025. Sejak 1 Maret 2025 tarif listrik Rumah Tangga daya sampai dengan daya 2.200 VA sudah kembali normal. Tarif normal atau tetap ini berlanjut di triwulan II 2025," ujar Bahlil.

Kementerian ESDM terus mendorong PT PLN (Persero) agar selalu melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif dengan terus menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen akan membangun jaringan transmisi listrik untuk mengimbangi pengembangan pembangkit listrik.

Bahlil pun menyoroti bahwa selama ini pembangunan pembangkit tenaga listrik tidak dibarengi dengan pembangunan jaringan transmisi yang memadai. Bahlil berkomitmen untuk mendorong pembangunan transmisi yang sejalan dengan perencanaan pemerintah.

Ke depan, Bahlil mengatakan Pemerintah bersama PT PLN (Persero) akan menambah jaringan transmisi sepanjang 48 ribu kms untuk menunjang penambahan pembangkit sebesar 71 GW. Selain itu, pembangunan jaringan transmisi juga akan mendukung pemanfaatan energi terbarukan uang bersumber dari sumber daya alam, untuk dapat menjangkau kebutuhan masyarakat yang tersebar di berbagai lokasi.

"Nah kita memang betul punya kekayaan sumber daya alam terhadap pembangkit listrik tenaga matahari, air, angin maupun yang lain-lain. Tapi problem kita sekarang Bapak Presiden adalah jaringan yang dulu dipasang tidak didesain untuk menjemput tempat-tempat di mana kita membangun energi baru terbarukan. Karena itu kita mendorong untuk membangun jaringan ke depan kurang lebih sekitar 8 ribu km," ujar Bahlil.

Bahlil pun menjelaskan bahwa 89 persen dari total kapasitas 3,2 GW listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) berasal dari sumber energi gas dan energi terbarukan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendukung komitmen Presiden, baik di dalam negeri maupun di forum internasional, dalam mempercepat transisi energi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis fosil menuju energi baru terbarukan.

Seperi diketahui Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan pembangunan 11 proyek Transmisi 739,71 kilometer sirkuit (kms) dan Gardu Induk sebesar 1.740 Mega Volt Ampere (MVA). Proyek ini akan mengalirkan pasokan listrik dari pembangkit baru menuju pusat-pusat ekonomi, serta akan mendukung pengoperasian pabrik-pabrik, smelter, dan kawasan-kawasan industri, sekaligus memperkuat keandalan listrik di daerah-daerah strategis.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi negara maju, negara industri yang menguasai teknologi untuk mengolah sumber daya alam menjadi barang jadi yang dibutuhkan industri.

"Kita punya sumber daya alam yang cukup besar. Kita sekarang punya kemampuan untuk melakukan transformasi ini. Untuk itu, saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan, energi bersih, green energy yang mengurangi emisi karbon," jelas Presiden Prabowo.