NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) semakin memperkuat sinergi dalam upaya mendorong pembangunan industri yang berkelanjutan di Indonesia. Kolaborasi kedua pihak ini misalnya akan merealisasikan pengembangan industri berbasis lingkungan serta hilirisasi mineral kritis seperti nikel.

“Kami menyambut baik inisiatif UNIDO dalam penguatan standardisasi kawasan industri berbasis lingkungan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kemenperin yang tengah menyusun regulasi terkait kawasan industri berwawasan lingkungan,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy di Jakarta.

Pada Rabu (5/3) lalu, Kemenperin menerima kunjungan UNIDO di Jakarta. Dirjen KPAII menegaskan bahwa UNIDO memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan transformasi industri nasional. Beberapa peluang kerja sama dibahas pada pertemuan tersebut.

“UNIDO menyampaikan ketertarikannya untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas tenaga kerja di sektor industri, bekerja sama dengan perguruan tinggi di China dan Eropa. Selain itu, UNIDO juga mengusulkan kolaborasi dalam pengelolaan dan daur ulang baterai lithium dari industri kendaraan listrik,” tutur Tri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok industri nikel di Indonesia. “Kami ingin memastikan bahwa hilirisasi nikel tidak hanya berhenti pada produksi bahan baku, tetapi juga mencakup pengembangan teknologi daur ulang baterai. Dengan begitu, industri kendaraan listrik nasional bisa lebih mandiri dan kompetitif di pasar global,” jelas Setia. 

Managing Director UNIDO, Ciyong Zou, mengapresiasi langkah Indonesia dalam mengembangkan ekosistem industri hijau dan hilirisasi mineral. “Indonesia memiliki potensi besar dalam industri manufaktur dan sumber daya mineral. UNIDO siap mendukung penguatan infrastruktur industri yang berkelanjutan, termasuk melalui transfer teknologi dan pendampingan teknis,” ungkap Zou.

Selain membahas peluang kerja sama, Kemenperin dan UNIDO juga mengevaluasi pelaksanaan Indonesia-UNIDO Country Programme (IUCP) 2021-2025. Program ini telah mencakup berbagai inisiatif strategis, seperti Global Eco-Industrial Parks Programme (GEIPP) yang kini memasuki tahap lanjutan dengan melibatkan lima kawasan industri di Indonesia.

Ke depan, Kemenperin dan UNIDO berkomitmen untuk terus memperluas cakupan kerja sama, termasuk di sektor digitalisasi industri dan ekonomi sirkular. “Kami optimistis sinergi ini akan mempercepat pertumbuhan industri nasional yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing global,” jelas Tri.

Lebih lanjut, pemerintah terus berupaya memperkuat peran kawasan industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya investasi dan daya saing industri, optimalisasi kawasan industri menjadi strategi utama dalam mempercepat pertumbuhan manufaktur dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

"Kami terus mendorong kawasan industri agar semakin berkembang dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan terus mendukung pembangunan infrastruktur, kebijakan adaptif yang mendukung, serta percepatan perizinan di kawasan industri," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S. A. Cahyanto.

Eko pun menyampaikan, pemerintah optimistis terhadap prospek pertumbuhan industri manufaktur ke depan, mengingat tren positif yang terus terlihat dari peningkatan kepercayaan industri dan ekspansi sektor manufaktur di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pemerataan industri ke seluruh wilayah NKRI, khususnya penyebaran ke luar Pulau Jawa. Pembangunan kawasan industri di daerah-daerah berbasis sumber daya alam, seperti sektor agro dan pertambangan, menjadi prioritas untuk mendukung hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

“Dengan adanya hilirisasi, diharapkan Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk olahan yang lebih kompetitif di pasar global,” kata Eko.

Beberapa tantangan besar dalam pengembangan kawasan industri adalah ketersediaan infrastruktur, energi, dan sistem tata kelola yang efisien. Eko menegaskan, pemerintah tengah mengupayakan berbagai kebijakan yang lebih berpihak pada industri, termasuk memastikan ketersediaan gas dengan harga yang lebih kompetitif bagi seluruh sektor industri, khususnya kawasan industri. 

Seperti diketahui bahwa kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk dapat dioptimalkan oleh  pelaku usaha khususnya investasi hilirisasi yang bernilai tambah tinggi.