Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Efisiensi dan produktivitas adalah dua kata kunci untuk memenangkan persaingan di era global yang menuntut semuanya bersaing di pasar global. Oleh karena itu siapapun yang bisa mencapai efisiensi dan produktivitas maka dipastikan akan mampu bersaing menuju pasar global. Artinya, semua yang dihasilkan dari proses produksi memiliki daya saing yang tinggi sehingga memungkinkan untuk bersaing dengan produk lain.

Maknanya,  tidak ada alasan bagi negara manapun untuk tidakberusaha semaksimal mungkin untuk tidak dapat menciptakan efisiensi dan produktivitas karena ini menjadi kata kunci bagi upaya memenangkan persaingan di era pasar global dan masuk ke era globalisasi itu sendiri.

Di sisi lain, efisiensi juga berkonotasi dengan anggaran dalam menjalankan operasional pemerintahan sehingga semakin efisien maka secara tidak langsung akan terjadi proses penghematan anggaran sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Oleh karena itu kepentingan dibalik efisiensi juga menyisakan dua tantangan yaitu bagaimana komitmen internal untuk bisa melakukannya dan yang kedua, bagaimana pos anggaran di semua elemen bisa ditekan seminimal mungkin tanpa mengurangi pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini menegaskan bahwa efisiensi lebih mengacu kepada kepentingan mereduksi pos-pos anggaran yang sekiranya berdampak bagi pemborosan. Di sisi lain, efisiensi juga mengacu kepentingan bagaimana memanfaatkan anggaran itu secara maksimal dengan mencermati semua pos anggaran yang ditetapkan.

Efisiensi dan produktivitas memang tidak mudah dilakukan karena menyangkut dua hal seperti yang disebutkan diatas, meski demikian, bukan tidak mungkin jika efisiensi dan produktivitas juga bias diterapkan dengan pengawasan yang ketat. Terkait ini, komitmen pemerintahan Prabowo berusaha keras untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga ada sejumlah pos anggaran yang harus dipangkas anggarannya.

Komitmen ini menjadi salah satu strategi penting untuk memaksimalkan anggaran dan juga mereduksi pemborosan di semua potensi yang mungkin terjadi. Selain itu, efisiensi juga tidak bisa terlepas terkait dengan keterbatasan anggaran dalam APBN. Tidak bisa dipungkiri bahwa beban APBN di era pemerintahan Prabowo sangat berat, apalagi jika dikaitkan dengan jatuh tempo di bagian utang luar negeri yang katanya mencapai Rp800 triliun. Artinya, beban utang itu setara dengan APBN yang pastinya sangat memberatkan.

Dampak sistemik dari banyaknya utang yang terjadi di era pemerintahan Jokowi secara tidak langsung memberatkan APBN di awal pemerintahan Prabowo dan pastinya hal ini akan terus berlanjut karena akumulasi utang luar negeri itu tetap harus dibayar cicilan dan hutang pokoknya. Artinya, konsekuensi dari akumulasi utang luar negeri itu harus diikuti dengan akumulasi penerimaan pajak dan surplus neraca perdagangan.

Oleh sebab itu, beban berat APBN mengharuskan penarikan pajak semakin berat, sementara di sisi lain rakyat juga sudah tercekik akibat kenaikan harga yang secara tidak langsung justru mereduksi daya beli. Dampak sistemik ini tidak bisa diabaikan karena pasti berpengaruh terhadap geliat ekonomi bisnis secara berkelanjutan.

Fakta lain yang juga menarik dicermati adalah komposisi kabinet yang dibentuk saat ini cenderung gemoy, belum lagi banyaknya staf khusus yang harus dibiayai APBN. Oleh karena itu, efisiensi sebetulnya bukan harus dilakukan dengan pemangkasan anggaran di semua pos kementerian tapi juga harus dievaluasi keberadaan kementerian yang gemoy dan juga banyaknya staf khusus. Jika sekiranya tidak penting dan memberatkan APBN maka sebaiknya dipangkas saja apalagi masih ada ancaman pendanaan untuk MBG yang jumlahnya tidak bisa dianggap kecil.