NERACA

Ambon – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pendampingan kepada Badan Usaha Milik Desa (Bum Des) Gemilang Desa Poka melalui pengembangan SMART Fisheries Village (SFV) yang akan berpengaruh pada pengembangan usaha pembesaran ikan.

KKP melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon menyerahkan 10.500 Bibit Ikan Kuwe kepada Bumdes Gemilang Desa Poka dan 350 ekor untuk masing-masing 20 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) di Desa Poka, kegiatan ini terlaksana pada akhir Agustus 2023.

“Penyerahan bibit ini bukan bantuan gratis dari pemerintah, tetapi sebagai pengungkit perekonomian pembudidaya perikanan. Akan ada pembayaran PNBP dan sisa dari pembayaran tersebut merupakan keuntungan bagi para pokdakan (kelompok pembudidaya ikan),” terang Kepala BPPP Ambon, Abu Bakar.

Lebih lanjut Abu Bakar berharap dengan adanya pengembangan Kawasan SFV Desa Poka ini, dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan terkhusus pokdakan sehingga dapat lebih maju, mandiri dan sejahtera.

Kepala Desa Poka, sekaligus Penasihat BUMDes Gemilang, Marthina Kelbulan, pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama BPPP Ambon atas terlaksananya program ini sampai ke tahap pemberian bibit ikan kuwe kepada 20 Pokdakan yang ada dikawasan SFV.

“Ini merupakan pertama kalinya usaha bumdes menyentuh sektor perikanan. Kami banyak belajar dari BPPP Ambon dalam pengembangan kawasan SFV Desa Poka, sehingga kami dapat menyusun program yang benar-benar prioritas untuk kemajuan dan kesejahteraan kelompok,” ucap Marthina.

Sementara itu, Ketua Pokdakan Umegapen mengatkan bahwa pengembangan Desa Poka sebagai kawasan SVF, sangat berdampak kepada kelompoknya. Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh BPPP Ambon dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan juga memberikan motivasi dan semangat untuk lebih maksimal lagi menjalankan usaha budidaya ikan pada KJA agar lebih maju, berkembang, dan mandiri.

“Kami siap untuk mendukung dan melaksanakan program pemerintah terkait SVF di kawasan Desa Poka ini dan kami sangat berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan,” paparnya.

Hal senada disampaikan Kabid. Budidaya Perikanan dan Penguatan Daya Saing, Roy Iwamany menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sangat mengapresiasi kegiatan SFV yang dilakukan oleh KKP melalui BPPP Ambon.

“Kami DKP Provinsi memberikan dukungan sejak 5 tahun terakhir untuk perikanan budidaya karena pembudidaya menjadi prioritas utama kami. Ada 20 unit bantuan KJA yang kami berikan untuk pembudidaya di kawasan SFV Desa Poka. Harapan kami program ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemprov juga akan membuat pusat budidaya untuk Kota Ambon di Desa Poka ini. Apabila program ini berhasil dan berjalan dengan baik maka akan berdampak banyak untuk kemajuan dan perkembangan Desa Poka,” ungkap Roy

Pengembangan SFV di Desa Poka juga mendapat dukungan dari Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BBPPMDDTT) Ambon. Kepala BBPPMDDTT Ambon, Iman Sugiman, mengatakan pihaknya mendukung sinergitas dan kerja sama dalam menjalankan program SFV dan membangun Kawasan SFV di Desa Poka.

“Yang dapat kami lakukan adalah pendampingan ke pada Bumdes Gemilang Desa Poka. Bentuk dukungan dari kami adalah memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan Pelatihan Desa Wisata. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) bisa kami dampingi untuk pengembangan wisata agar dapat dikenal secara luas. Kami akan melakukan jejaring mitra, kaloborasi bersama dan bekerja sama dengan lintas sektor untuk program ini,” jelas Iman.

Lebih lanjut, KKP berkomitmen mendukung pengembangan  usaha kelautan dan perikanan melalui pembiayaan dari lembaga keuangan. Tercatat pada tahun 2022, telah memfasilitasi 328.086 pelaku usaha kelautan dan perikanan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan sebesar Rp10,49 triliun.

Pembiayaan ini bersumber dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp9,97 triliun dan Kredit Ultra Mikro (UMi) dari Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp525,7 miliar.

Adapun rincian realisasi pembiayaan tersebut menyasar 93.217 pembudidaya dengan total Rp3,54 triliun. Kemudian 76.047 debitur usaha pemasaran hasil perikanan sebesar Rp3,33 triliun, 127.705 debitur penangkapan ikan sebesar Rp2,55 triliun. Lalu 16.199 debitur usaha jasa perikanan sebesar Rp728,21 miliar.