Pemerintah terus mendorong agar terjadinya optimalisasi realisasi penggunaan APBD untuk terus mampu mempercepat pembangunan di Papua agar kesejahteraan masyarakat pun semakin terjamin dengan adanya pemaksimalan pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan telah menggelar rapat koordinasi (rakor) dan juga sosialisasi regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023 ini di Kota Jayapura, Papua. Tentunya pelaksanaan rakor tersebut juga diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Papua Pegunungan.

Bukan tanpa alasan, tujuan dari adanya rapat kerja dan juga sosialisasi mengenai regulasi akan pengelolaan keuangan daerah itu bertujuan untuk semakin mempercepat realisasi APBD 2023.

Bagaimana tidak, adanya rakor untuk membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah setidaknya akan mampu untuk menyamakan seluruh persepsi dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat Provinsi dan juga di Kabupaten atau Kota di Bumi Cenderawasih.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo mengatakan bahwa adanya dana APBD yang dimiliki oleh Provinsi Papua Pegunungan pada 2023 ini adalah Rp 1,8 triliun yang akan difokuskan pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan.

Tentunya, dengan adanya pengalokasian dana APBD untuk difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan tersebut dikarenakan memang sampai saat ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa indeks pembangunan manusia yang berada di Provinsi Papua Pegunungan, yang memang baru-baru ini telah dimekarkan oleh Pemerintah Indonesia masih tergolong rendah.

Diketahui bahwa indeks pembangunan manusia sendiri di provinsi tersebut berada pada angka 60% (persen), sehingga tentunya hal tersebut akan terus menjadikan fokus dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk bisa segera diperbaiki.

Selain itu, dengan adanya pembaikan dan juga bagaimana komitmen kuat yang ditunjukkan oleh pihak Pemda setempat untuk bisa menangani masalah akan rendahnya indeks pembangunan manusia di Bumi Cenderawasih tersebut juga menjadi salah satu dari sekian banyak bukti nyata keberhasilan dan keefektifan program pemerintah untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua, sehingga masyarakat benar-benar mampu merasakan banyak pembaikan terjadi untuk peningkatan kesejahteraan mereka dengan pelayanan publik yang jauh lebih maksimal.

Diharapkan pula, setelah adanya rapat koordinasi yang dilakukan tersebut, mampu semakin mengedukasi pihak Pemda setempat di sebanyak 8 (delapan) Kabupaten untuk mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan semakin tepat sasaran dan juga akan semakin membawa kebermanfaatan yang tinggi bagi pelayanan publik di masyarakat di provinsi paling Timur Indonesia tersebut.