Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro,  MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Kartini di era now tentu sangat berbeda perjuangannya di masa lalu ketika Kartini tegas menyuarakan “habis gelap terbitlah terang”. Di satu sisi, Kartini di era now tidak dapat terlepas dari kepentingan sosial – ekonomi yang pastinya sangat membutuhkan amunisi yang cukup besar, terutama untuk tetap bisa eksis di tengah persaingan yang kian ketat. Oleh karena itu, Kartini di era now semakin banyak dituntut untuk bisa mandiri, baik itu mandiri secara sosial – ekonomi mampu mandiri secara finansial. Betapa tidak, kondisi persaingan di era now yang semakin ketat memang mengharuskan semua bersaingan di semua aspek tanpa terkecuali.

Artinya, kaum perempuan secara menyeluruh yang saat ini disebut sebagai Kartini harus berjuang demi memperkuat eksistensinya. Di sisi lain, hal yang juga tidak bisa diabaikan di era now adalah bagaimana bisa bertahan hidup karena fakta jumlah secara kuantitas dan kualitas kaum perempuan cenderung semakin banyak. Oleh karena itu, tidak ada kata pengecualian selain harus bisa bertarung dan bersaing untuk sukses.

Penjelasan dari fakta diatas tidak lepas dari komposisi penduduk Indonesia tahun 2024 yaitu jumlah penduduk Indonesia semester I 2024 adalah 282.477.584 jiwa dan di Jawa yaitu dominan jumlahnya yaitu 55,93% dan terkecil di Maluku yaitu 1,17%. Identifikasi datanya yaitu 50,47% penduduk Indonesia laki-laki sementara 49,53% perempuan. Oleh karena itu tuntutan persaingan jelas akan semakin ketat yaitu bukan hanya sesama kaum perempuan tapi juga harus mempertimbangkan dari kaum pria. Ironisnya lapangan kerja cenderung semakin terbatas, apalagi dominasi investasi yaitu padat modal, sementara di sektor padat karya cenderung meredup.

Data realisasi investasi di Indonesia tahun 2024 sebesar Rp1.714,2 triliun (naik 20,8% dari tahun 2023) atau melebih target pemerintah sebesar Rp1.650 triliun. Fakta realisasi investasi tentu menjadi tantangan bagi Kartini di era now untuk mendukung realisasinya di tahun 2025 terutama berkaitan dengan potensi penyerapan tenaga kerja (sifat padat karya).

Data BKPM menegaskan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Rp900,2 triliun dan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu Rp814 triliun sementara dari sisi penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.456.130 orang. Jadi, investasi tidak hanya berkaitan dengan potensi penyerapan tenaga kerja, tapi juga relevansinya terhadap peningkatan di semua sektor yang berdampak terhadap nilai PDB. Artinya, semakin banyak realisasi di bidang investasi akan mereduksi PHK. Ironisnya, banyak badai PHK di triwulan I-2025, termasuk PHK di PT Sritex (korban 10.669 karyawan).

Data Kemenaker di tahun 2024 terjadi badai PHK. Rincian dampak pada sektor manufaktur yaitu 24.013 pekerja, jasa 12.853 pekerja, pertanian, kehutanan dan perikanan 3.997 pekerja. Provinsi terdampak PHK yaitu di Jakarta (32.064 pekerja), Jateng (13.722 pekerja), Banten (6.359 pekerja), Jabar (5.567 pekerja), Sulteng (dampak 1.812 pekerja). Data PHK di triwulan I 2025 termasuk PT Sanken (dampak 459 pekerja), Yamaha Product Indonesia dan Yamaha Indonesia (700 pekerja), Pabrik Nike (3.500 pekerja), PT Danbi Internasional (dampak 2.079 pekerja) dan terbanyak Sritex (dampak 10.669 pekerja).

Kondisi tersebut memperketat persaingan dunia kerja bagi Kartini di era now dan fakta kelesuan ekonomi triwulan I 2025 juga diperkuat dengan terjadinya laju deflasi pada Januari (0,76), Pebruari (0,48%) dan Maret 1,03%. Meskipun demikian, ada potensi untuk bisa terserap di sektor ketenagakerjaan melalui alokasi dana desa bagi kaum perempuan. Hal ini diperkuat alokasi dana desa tahun 2025 adalah Rp71 triliun terdiri dari Rp.69 triliun (dihitung tahun anggaran sebelumnya dan Rp2 triliun dihitung tahun berjalan).

Dana desa mendukung pembangunan di desa demi meningkatkan kesejahteraan. Dari UU No 62/2024 tentang APBN 2025, alokasinya mencakup prioritas penguatan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM. Semoga Kartini muda di era now mampu bangkit dan mandiri yang didukung oleh pemberdayaan secara sistematis danberkelanjutan.