Oleh: Marwanto Harjowiryono

Pemerhati Kebijakan Fiskal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen makro ekonomi yang vital bagi negara. Dengan APBN yang sehat, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memelihara stabilitas, dan memperbaiki pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan  disiplin anggaran dalam mengelola APBN.

APBN akan sehat dan sustainable bila defisit dapat dikendalikan, sehingga utang negara dapat dikelola pada level yang aman. Belanja negara sebagai komponen agregate demand perekonomian memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas perekonomian. Namun, bila belanja membengkak terlalu tinggi melebihi kemampuan kinerja pendapatan negara, beresiko akan  meningkatnya defisit dan mengganggu kesehatan budget.

Bila defisit meningkat, akan mengakibatkan naiknya pembiayaan utang yang digunakan untuk menutupnya. Risiko terhadap fiscal sustainability akan makin rentan. Di sisi lain, belanja negara akan meningkatkan kepuasan publik, terutama bila digunakan untuk memenuhi berbagai janji pemerintah  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ini akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan belanja negara untuk penenuhan tersebut. Kecenderungan ini makin tinggi dalam suasana dimana pemerintahan sangat kuat yang didukung oleh berbagai partai politik di dalam parlemen.

Kuatnya dukungan partai politik akan cenderung mengurangi kontrol legislatif terhadap membengkaknya belanja negara. Padahal, plafon atasnya telah disepakati dalam pembahasan anggaran belanja negara. Dalam kondisi ini, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku supreme audit board,  menjadi sangat krusial.

Namun, bagaimana bila pengaruh parlemen kepada BPK  ternyata sangat kuat ? Mengingat BPK dipilih dan diangkat oleh parlemen,  serta  berkewajiban untuk melaporkan tugasnya  kepada parlemen. Di sisi lain, tujuan yang baik perlu mendapat kontrol pengawasan yang kuat dan independen. Bila tidak, ada risiko tidak optimalnya penggunaan sumber dana  dalam pelaksanaan anggaran negara.

Kita perlu belajar dari pengalaman  pengelolaan  disiplin anggaran yang konsisten dari beberapa negara,   seperti Jerman dan Swedia.  Negara tersebut berhasil mengelola budget negaranya dengan disiplin anggaran yang konsisten. Jerman memiliki sistem pengelolaan keuangan negara yang sangat ketat dan transparan, dengan peran yang kuat dari Bundesrechnungshof (Badan Pemeriksa Keuangan Jerman). Swedia memiliki sistem pengelolaan keuangan negara yang sangat fleksibel dan adaptif, dengan peran yang kuat dari Riksdag (Parlemen Swedia).

Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang juga pernah mengalami kesulitan dalam mengelola budget negaranya. Namun, mereka telah belajar dari kesulitan tersebut dan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan disiplin anggaran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan disiplin anggaran  melalui Undang-Undang Pengendalian Defisit (Deficit Control Act) pada tahun 1985. Undang-undang ini memperkenalkan sistem pengendalian defisit yang lebih ketat dan transparan.

Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan disiplin anggaran dengan melalui Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara (National Finance Act) pada tahun 2006. Undang-undang ini memperkenalkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih ketat dan transparan.

Sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997/98, Indonesia memiliki UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Belanja negara dapat dikendalikan dengan baik. Defisit anggaran dibatasi tidak bisa melebih 3% dari PDB, sedangkan akumulasi utang dipatok maksimal 60 % dari PDB.

Pengaturan ini telah menyelamatkan Indonesia dari jurang kesulitan masa lalu. Disiplin anggaran ini harus terus dijaga dengan bijak dan konsisten. Belanja dapat saja meningkat, namun harus dikendalikan selaras dengan pendapatan negara yang dapat dihimpun. Dengan begitu defisit anggaran dapat terus dijaga pada level maksimum 3 % dari PDB.