NERACA

Jakarta – Pemerintah akan mengirim sejumlah menteri untuk melakukan negosiasi soal tarif timbal balik atau resiprokal yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada sejumlah negara salah satunya Indonesia. Tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan berangkat ke AS pada 16-23 April 2025.

Dalam lawatannya nanti, delegasi Indonesia telah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa dalam perundingan. Pertama, Indonesia bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

Kedua, Pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.

Solusi ketiga yang coba dibawa Indonesia yaitu meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas. Kemudian keempat, Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

Namun begitu, menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, pemerintah juga perlu menyiapkan mitigasi skenario terburuk apabila negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) tidak sesuai dengan yang diharapkan. "Perlu juga mengantisipasi worst case scenario. Worst case scenario itu adalah ketika Amerika Serikat tidak mau terima negosiasinya," kata Faiisal, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Dia menyampaikan, melihat proses negosiasi dilakukan oleh Vietnam yang menawarkan tarif nol persen terhadap produk AS tetapi tidak diterima, pemerintah harus menyiapkan strategi antisipasi ketika hal tersebut turut terjadi terhadap Indonesia. "Karena kita tahu sebetulnya ini bernegosiasi dengan Amerika Serikat dalam kondisi dan posisi seperti sekarang itu tidak gampang, susah," katanya lagi.

Untuk meningkatkan posisi tawar menawar (bargaining position) Indonesia dalam negosiasi tarif AS, dirinya menyarankan agar pemerintah mencari opsi pasar lain mengingat kuantitas ekspor Indonesia ke AS hanya 10 persen, serta melakukan kalkulasi secara detail sektor apa saja yang harus diprioritaskan agar bisa dikenakan tarif rendah. "Sebut saja misalkan pakaian wanita, pakaian olahraga, sepatu olahraga, bahan karet, furnitur, kemudian produk turunan udang, kepiting, perikanan itu ada yang sampai di atas 80 persen. Karena itu yang artinya perlu kita minta negosiasikan," ujarnya pula.

Tak hanya negosiasi dengan Amerika, pemerintah juga diminta untuk bernegosiasi dengan China. “Kita perlu melakukan diplomasi dan forward looking engagement tidak hanya dengan AS, tetapi juga dengan China,” kata Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu.

Sebab, China akan menghadapi AS dan, pada saat yang sama, akan berusaha membangun hubungan dengan ASEAN. “Menurut saya, kita harus bernegosiasi dengan itikad baik,” tambahnya. Selain itu, lanjut Mari Elka, Indonesia juga harus memperkuat sistem otonom sendiri melalui reformasi yang nyata.

Indonesia perlu mengelola dampak dari dinamika perdagangan yang bervariasi (trade diversion). Salah satu skenario yang mungkin terjadi yaitu banjir impor ke Indonesia akibat kurangnya kesiapan tata kelola dari peralihan barang-barang ekspor pasar AS.

Mari Elka berpendapat ASEAN perlu memberikan respons secara kolektif dan berfokus pada upaya membangun kepercayaan. Selain itu, dia juga mengingatkan pentingnya upaya memperkuat komitmen terhadap World Trade Organisation (WTO) dan reformasi domestik. “Hal ini sebenarnya sudah terlihat dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto serta pernyataan-pernyataan terbaru dari para menteri ekonomi ASEAN,” katanya lagi. bari