Oleh: Pradipta Yudatama, Pengamat Ekonomi Politik

Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan global yang tidak ringan. Kebijakan tarif impor baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjadi sinyal keras akan menguatnya proteksionisme dalam perdagangan internasional. Bagi negara seperti Indonesia, yang memiliki hubungan dagang strategis dengan Amerika Serikat, kebijakan ini tentu membawa implikasi signifikan, baik terhadap kinerja ekspor, industri nasional, hingga stabilitas sosial ekonomi dalam negeri.

Namun demikian, optimisme tetap perlu dikedepankan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk menghadapi dinamika ini. Sejarah mencatat bahwa bangsa ini telah beberapa kali lolos dari krisis global, seperti pada 1998, 2008, dan pandemi Covid-19. Ketahanan ini adalah cermin dari kekuatan dasar ekonomi nasional yang dibangun dengan semangat gotong royong dan persatuan. Kunci keberhasilan Indonesia, sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo, terletak pada kerukunan dan kolaborasi semua elemen bangsa.

Presiden Prabowo juga menunjukkan komitmennya untuk segera mencari solusi konkret atas dampak kebijakan tersebut. Salah satunya melalui pertemuan dan dialog dengan para pelaku industri, sebagai langkah awal dalam memetakan permasalahan dan mencari titik temu. Langkah ini sangat penting untuk menghindari potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang bisa mengganggu kestabilan sosial dan memperlebar kesenjangan ekonomi.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) juga memberikan perhatian serius terhadap kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional, Akhmad Ma’ruf, mendesak pemerintah untuk segera merumuskan langkah-langkah strategis guna melindungi industri dalam negeri. Menurutnya, keterlambatan dalam mengambil kebijakan bisa berujung pada kerugian besar, terutama bagi kawasan industri strategis seperti Kepulauan Riau yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam konteks ini, strategi yang ditempuh pemerintah melalui pendekatan negosiasi patut diapresiasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Indonesia akan mengedepankan diplomasi perdagangan sebagai respons utama terhadap kebijakan tarif Trump. Sebuah keputusan yang bijak dan proporsional, mengingat negosiasi membuka ruang dialog dan solusi yang lebih konstruktif di tengah ketegangan global.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, dan Luar Negeri, telah menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan posisi tawar yang kuat. Dalam waktu dekat, Indonesia akan mengajukan proposal konkret kepada United States Trade Representative (USTR) sebagai bagian dari upaya menjembatani perbedaan kepentingan dan menjaga keberlanjutan hubungan dagang bilateral.

Langkah ini juga sejalan dengan pendekatan yang diambil oleh negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura dan Malaysia, yang sama-sama mengutamakan negosiasi dalam menghadapi kebijakan Amerika Serikat. Indonesia juga akan mendorong penguatan kembali Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA) yang telah ditandatangani sejak 1996, namun kini dianggap memerlukan pembaruan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi global.

Lebih jauh, dalam strategi jangka menengah hingga panjang, pemerintah berupaya untuk meningkatkan keseimbangan neraca perdagangan dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo memberikan arahan agar defisit perdagangan, yang mencapai sekitar 18 miliar dolar AS, dapat dikurangi melalui peningkatan impor barang-barang strategis dari Amerika Serikat. Di antaranya seperti gandum, kapas, serta produk minyak dan gas. Langkah ini dinilai tidak hanya akan menyeimbangkan neraca, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Pembangunan infrastruktur dan industri dalam negeri juga terus dilanjutkan sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing nasional. Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti pembangunan kilang minyak, akan tetap dijalankan. Pemerintah membuka kemungkinan untuk mengimpor beberapa komponen penting dari Amerika Serikat, sebagai bagian dari kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

Semua langkah tersebut menggambarkan satu hal: Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus bersatu padu dalam mengawal arah perekonomian nasional. Tantangan dari luar negeri, termasuk kebijakan tarif Trump, hanya bisa diatasi jika seluruh elemen bangsa menunjukkan sikap solid, responsif, dan kolaboratif. Dalam situasi seperti ini, semangat gotong royong harus kembali menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia.

Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya bertumpu pada ekspor semata. Indonesia perlu memperkuat pasar dalam negeri, mendorong diversifikasi produk ekspor, serta mengembangkan sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi. Investasi pada sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pengembangan industri hijau harus terus didorong untuk memastikan bahwa ekonomi nasional tidak mudah goyah oleh dinamika global.

Dalam menghadapi era ketidakpastian ini, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tegas, bijak, dan inklusif. Presiden Prabowo telah menunjukkan sinyal positif melalui langkah-langkah awal yang diambil. Kini saatnya seluruh komponen bangsa bergerak bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga. Hanya dengan persatuan, Indonesia mampu menjadi bangsa yang tangguh dan berdaulat dalam menghadapi tantangan global apa pun.