Oleh : Celia Ramadhani, Pengamat Ekonomi Pembangunan  

Pemerintah terus bergerak merespons gejolak global yang berimbas pada pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah. Penyebab utama datang dari kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang secara sepihak menaikkan tarif impor terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Langkah proteksionisme tersebut menciptakan tekanan pada pasar global, memaksa negara-negara berkembang untuk segera beradaptasi dan mencari solusi jangka panjang.

Dalam situasi yang penuh tantangan itu, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak memilih langkah reaktif sesaat. Sebaliknya, strategi yang disiapkan justru berorientasi jangka panjang, dengan menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional.

Presiden Prabowo menilai dinamika global saat ini sebagai peluang untuk mengubah pola ketergantungan terhadap pasar internasional, khususnya dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat.

Kepala Negara menilai bahwa strategi ekonomi Indonesia harus segera dialihkan ke arah yang lebih berdikari. Ia menyoroti pentingnya memperkuat sektor pangan dan energi nasional sebagai dua fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Prabowo memandang tekanan tarif dari Amerika Serikat bukan sekadar tantangan, melainkan juga dorongan untuk membuat Indonesia lebih efisien, ramping, dan tidak bergantung pada bantuan luar negeri. Dalam pandangannya, krisis ini menjadi momentum untuk mempercepat reformasi struktural, termasuk pembenahan birokrasi yang selama ini menghambat pelaku usaha.

Pendekatan yang lebih realistis juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menjelaskan bahwa ketergantungan ekspor Indonesia terhadap pasar Amerika Serikat tidak sebesar negara-negara lain.

Dengan demikian, diversifikasi pasar menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas neraca perdagangan. Sri Mulyani menilai bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memperluas tujuan ekspor ke kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta memperkuat koneksi dagang dengan negara-negara berkembang yang lebih terbuka terhadap kerja sama strategis.

Menkeu juga melihat fenomena global saat ini telah menciptakan kesadaran kolektif di berbagai negara untuk membangun sistem perdagangan alternatif. Wacana "perdagangan tanpa Amerika" mulai menguat, seiring dengan meningkatnya resistensi terhadap dominasi tarif sepihak yang diberlakukan Washington. Dalam konteks tersebut, Indonesia nyatanya memang memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi bagian dari poros baru perdagangan global yang lebih adil dan inklusif.

Pemerintah Indonesia pun memperkuat jalur diplomasi ekonomi sebagai respons komprehensif terhadap situasi global tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia tengah merevitalisasi Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi atau TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) yang telah diteken sejak 1996. Tujuannya adalah memperbarui kerangka hukum perdagangan dengan Amerika Serikat agar tetap relevan dengan tantangan ekonomi masa kini.

Airlangga menambahkan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam New Development Bank (NDB), bank pembangunan yang didirikan oleh negara-negara BRICS, memberi akses alternatif terhadap dukungan finansial dan investasi luar negeri.

Kolaborasi ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak lagi terpaku pada satu kutub ekonomi global, tetapi mampu mengembangkan jejaring yang lebih luas dan beragam. Rencana kedatangan Wakil Perdana Menteri Rusia ke Indonesia pada pertengahan April juga turut disebut sebagai salah satu langkah strategis membuka pasar baru di luar orbit Barat.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mengambil peran aktif dalam memimpin koordinasi sikap bersama di antara negara-negara ASEAN. Pemerintah menjalin komunikasi intensif dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Kamboja untuk merumuskan respons regional yang solid dan terukur. Tujuannya adalah menciptakan konsensus yang mampu menghadirkan kekuatan tawar dalam menghadapi kebijakan proteksionis dari negara besar seperti Amerika Serikat.

Langkah konkret juga terlihat dari rencana pengajuan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk pelonggaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Evaluasi terhadap pelarangan dan pembatasan barang ekspor dan impor turut masuk dalam daftar agenda negosiasi. Pemerintah mempertimbangkan peningkatan impor migas dari AS sebagai strategi diplomatik untuk menjaga hubungan dagang tetap terbuka, sekaligus menyeimbangkan surplus perdagangan yang besar.

Surplus perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat tercatat mencapai lebih dari US$14 miliar pada tahun 2024, terutama dari sektor mesin elektronik, pakaian, dan alas kaki. Sementara AS mengalami defisit hingga US$17,9 miliar terhadap Indonesia. Dengan posisi ini, Indonesia memiliki ruang manuver yang cukup kuat untuk bernegosiasi dalam posisi setara.

Diplomasi ekonomi juga dilengkapi dengan insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk penyesuaian tarif impor, penurunan PPh dan PPN impor, serta stimulus lainnya yang mendukung daya saing pelaku ekspor nasional. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus dalam merespons krisis, tetapi juga membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih tahan guncangan.

Dalam menghadapi pelemahan IHSG dan rupiah akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump, pemerintah Indonesia tidak hanya bersandar pada respons jangka pendek. Seluruh strategi diarahkan untuk menciptakan ekonomi nasional yang tangguh, berdaulat, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri sebuah cita-cita lama yang kini menemukan relevansi barunya dalam tatanan ekonomi dunia yang berubah drastis.