NERACA

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan penurunan emisi karbon atau dekarbonisasi di sektor energi sudah melebihi target yang ditetapkan secara tahunan guna mewujudkan visi karbon bersih (Net Zero Emissions/NZE) pada tahun 2060.

Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyampaikan, pada tahun 2024 misalnya, target penurunan emisi karbon sektor energi sebesar 142 juta ton CO2, dengan realisasi dekarbonisasi mencapai 147,61 juta ton CO2 atau lebih tinggi 5,61 juta ton.

"Kita mampu mencapai penurunan emisi sebesar 147,61 juta ton, melampaui target tahunan yang sudah ditetapkan. Harapan kita juga hingga tahun 2030 nanti kita bisa tetap konsisten capaiannya," ujar dia dalam acara Diseminasi dan Peluncuran Kajian Market Assessment of Indonesia's Renewable Energy Manufacturing Industry di Jakarta, Selasa (25/3).

Dirinya merincikan realisasi dekarbonisasi sektor energi pada tahun 2024 berasal dari efisiensi energi sebesar 30,25 juta ton, penggunaan bahan bakar rendah karbon yang menurunkan emisi 15,18 juta ton, energi baru terbarukan menurunkan emisi karbon 74,73 juta ton, serta penggunaan teknologi terbaru yang rendah emisi sebanyak 15,16 juta ton CO2.

Untuk tahun 2030, ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan untuk melakukan dekarbonisasi sektor energi hingga 358 juta ton. Lebih lanjut, ia mengatakan, guna mengoptimalkan terwujudnya visi karbon bersih yang sesuai dengan Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC), pihaknya menerapkan berbagai strategi.

Strategi tersebut antara lain yakni penguatan elektrifikasi di sektor transportasi, pertanian, serta kompor induksi. Selanjutnya pengembangan EBT, penerapan moratorium pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pensiun dini PLTU, serta penerapan efisiensi energi.

Selain itu, pihaknya juga telah menyusun rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN), dengan mengedepankan elektrifikasi dari sumber energi baru dan terbarukan yang dimiliki Indonesia, yakni lebih dari 3.600 gigawatt (GW). Adapun E-NDC merupakan target pengurangan emisi Indonesia secara total dari 29 persen atau 835 juta ton CO2 menjadi 32 persen atau 912 juta ton CO2 pada 2030.

Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025 mempercepat upaya transisi energi dan dekarbonisasi industri. “Pembentukan Satgas TEH merupakan sinyal positif bahwa pemerintah memprioritaskan transisi energi Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa.

Fabby berharap satgas tersebut dapat mempercepat transisi energi sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris serta mengimplementasikan Bali Energy Transitions Roadmap dan Bali Compact, yang disepakati dalam G20 di bawah kepemimpinan Indonesia. IESR menyoroti kesulitan pemerintah mencapai target investasi energi terbarukan yang kerap meleset dari target. Pada 2024, investasi hanya mencapai 1,8 miliar dolar AS, jauh di bawah target 2,6 miliar dolar AS.

Rendahnya minat investasi di energi terbarukan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan iklim investasi yang tidak mendukung. Penolakan masyarakat yang terjadi di sejumlah proyek energi terbarukan seperti panas bumi di Flores, PLTS Terapung di Sumatera Barat, dan PLTA meningkatkan risiko proyek-proyek energi terbarukan di mata pelaku bisnis dan lembaga pembiayaan.

Untuk itu, IESR mendorong agar Satgas TEH menjadi wadah koordinasi antarkementerian dan lembaga pemerintah untuk mempercepat transisi energi. Melalui platform ini juga, pemerintah dapat menemukan jalan keluar mengatasi hambatan investasi energi terbarukan, serta merancang reformasi kebijakan yang lebih mendukung energi bersih.

Selain itu, satgas ini juga diharapkan memperkuat peranan Indonesia dalam implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM), sehingga meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam mengelola pembiayaan transisi energi di sektor ketenagalistrikan serta mencapai target puncak emisi sektor listrik pada 2030 dan net-zero emission pada 2050.

“Eropa akan segera mengenakan pajak karbon pada barang dan jasa yang masuk ke kawasannya, menandakan bahwa perdagangan dan pembangunan ekonomi global bergerak ke arah rendah karbon,” tutur dia.