NERACA

Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto merekomendasikan pentingnya satu data pertanahan yang clean and clear terkait kebijakan pertanahan dalam rangka menjaga kepercayaan investor, khususnya investor properti. "Satu data yang clear and clean terkait dengan pertanahan, sehingga sangat penting untuk membuat clean and clear aspek pertanahan ini," ujar Eko, sebagaimana dikutip antara, kemarin.

Isu pertanahan itu merupakan salah satu bagian yang paling jadi perhatian investor, khususnya investor properti terutama terkait dengan status clean and clear (istilah yang sering digunakan dalam urusan pertanahan).

Status tanah memang selalu untuk kasus di Indonesia itu selalu menjadi hal yang paling mendasar karena acap kali terjadi klaim atau gugatan pihak lain karena ternyata status belum clean and clear.

"Jadi kalau ujung-ujungnya kita mengundang investor, ujung-ujungnya mereka bikin pabrik, bikin mal, perkantoran, dan perumahan di Indonesia pasti butuh tanah untuk pembangunannya. Ketika kemudian tanahnya masih bermasalah atau tidak clean and clear, mereka akan mundur. Seberapa besar potensi investasinya kalau tanahnya tidak clean and clear biasanya mereka investor menarik diri," kata Eko.

Terlebih lagi, imbuh dia, jika sudah investor properti sudah terlanjur membangun bangunan di atas tanahnya kemudian tanah tersebut tidak clean and clear maka yang terdampak besar bukan hanya investor namun juga masyarakat yang membeli properti tersebut.

Hal ini dikarenakan bisnis investor properti langsung bersentuhan dengan masyarakat. "Menurut saya memang ini harus ada reformasi di dalam tata ruang, pertanahan, kemudian aspek legalitas karena kebijakan pertanahan merupakan hal yang sangat mendasar. Jadi kita tidak bisa menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri sebanyak-banyaknya kalau kemudian tanahnya tidak berstatus clean and clear," kata Eko.

Menurut dia, upaya satu data pertanahan yang clean and clear dapat diawali dengan menggencarkan program-program digitalisasi pertanahan seperti Platform Bhumi yang memungkinkan publik turut berpartisipasi melakukan pengecekan.

Sebagai informasi, Pemerintah melakukan penguatan integrasi data pertanahan melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP), yang bertujuan supaya tidak ada lagi administrasi terkait pertanahan yang tumpang tindih.

Program tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Informasi Geospasial. Menurut dia, melalui program tersebut administrasi tanah di Indonesia secara menyeluruh akan terpetakan, dengan pembedaan masing-masing segmentasi pertanahan.