NERACA

Jakarta – Ekonom M. Rizal Taufikurahman mengatakan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mencegah meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK), seperti memberikan insentif kepada industri yang terdampak.

“Selain itu mendorong diversifikasi produk dan pasar domestik maupun ekspor, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan ketenagakerjaan secara profesional agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan industri,” kata Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef itu, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Rizal mencatat, beberapa faktor utama yang menyebabkan PHK industri manufaktur yang terjadi belakangan ini antara lain kebangkrutan perusahaan, restrukturisasi bisnis, biaya produksi yang tidak efisien, dan penurunan permintaan atau pasar.

Misalnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit, yang berujung pada PHK lebih dari 10.000 pekerja. Kemudian, ada Yamaha Music Product Asia yang menutup pabriknya di Indonesia dan merelokasi produksi ke negara lain.

Selain itu, Rizal juga mencatat bahwa beberapa sektor mengalami penurunan permintaan baik di pasar domestik maupun internasional, sehingga perusahaan terpaksa mengurangi produksi dan jumlah tenaga kerja.

“Meskipun sektor manufaktur secara keseluruhan tumbuh positif, namun kondisi individual perusahaan dapat berbeda akibat karakter bisnis, pasar, dan faktor eksternal seperti perubahan pola konsumsi, persaingan global, hingga kebijakan perdagangan yang mempengaruhi biaya produksi dan kinerja ekspornya,” kata dia.

Apabila dilihat jangka panjang, ia mengingatkan bahwa tren PHK ini dapat menjadi sinyal peringatan bagi industri manufaktur di Indonesia. Meskipun tidak secara langsung mencerminkan krisis dalam skala besar namun kondisi ini terus menguat.

Jika tidak diantisipasi, maka potensi PHK massal bisa terjadi di industri padat karya. Hal ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya tingkat pengangguran, yang pada akhirnya dapat menghambat kinerja pertumbuhan ekonomi. Apalagi target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.

Di sisi lain, Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Februari 2025 tercatat pada level yang tinggi yakni 53,6, menunjukkan bahwa aktivitas industri secara keseluruhan masih tumbuh.

Rizal pun mengingatkan bahwa pertumbuhan industri manufaktur secara keseluruhan tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan tenaga kerja. Oleh sebab itu, kebijakan industri harus lebih terfokus pada beberapa aspek keberlanjutan tenaga kerja, bukan hanya pertumbuhan angka produksi semata.

“Selain itu, pemerintah, pelaku industri, dan pekerja perlu bekerja sama dan kolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang tidak hanya mendorong ekspansi manufaktur, tetapi juga memastikan stabilitas ketenagakerjaan di dalamnya,” kata Rizal.