NERACA

Jakarta - Dalam rapat kerja (Raker antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan program prioritas Kemendag dan beberapa kebijakan terkait perdagangan yang menjadi perhatian Komite IV DPD RI.

“Pertemuan dengan Komite IV DPD RI membahas program prioritas Kemendag, terutama mengenai pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) BISA Ekspor,” ujar Budi Santoso usai raker, di Jakarta.

Terkait pengamanan pasar dalam negeri, Budi Santoso menjelaskan, Indonesia memiliki pasar yang  cukup besar. Dengan pasar yang cukup besar tersebut, jangan sampai dinikmati negara asing. Pemerintah berharap pasar tersebut dapat dinikmati pelaku UMKM dalam negeri.

“Untuk itu, Kemendag melakukan pembinaan kepada UMKM agar memiliki daya saing, termasuk menyalurkan produk UMKM melalui saluran distribusi yang ada. Di antaranya dengan bekerja dengan lokapasar dan dengan retail modern,” urai Budi.

Sementara untuk perluasan pasar ekspor, lanjut Budi, Kemendag membuat perjanjian dagang dengan negara mitra dagang, terutama pasar nontradisional. Saat ini, Indonesia memiliki 11 perjanjian dengan mitradagang yang telah selesai. Sedangkan untuk perjanjian masih dalam proses perundingan sebanyak 17 perjanjian dan 13 perjanjian masih dalam tahap penjajakan.

“Kemendag terus melakukan perjanjian dagang untuk mempermudah produk Indonesia memasuki pasar negara mitra dagang,” imbuh Budi.

Budi pun mengungkapkan, program prioritas selanjutnya adalah peningkatan UMKM BISA Ekspor. BISA  merupakan kepanjangan dari Berani Inovasi Siap Adaptasi, artinya agar UMKM dapat menembus pasar   ekspor, UMKM harus mempunyai daya saing, baik dari sisi produk maupun manajemen.

“Kemendag mempersiapkan pasar untuk UMKM dengan memanfaatkan perwakilan perdagangan di 33 negara. Selain itu, Kemendag akan membuat standar pameran ekspor di luar negeri dan pendampingan desain,” ungkap Budi.

Dalam raker tersebut, Budi juga menyampaikan beberapa kebijakan Kemendag lainnya. Salah satunya  terkait impor untuk produk tertentu yang bersifat dinamis dan dapat diubah. Ini dikarenakan kebijakan  impor komoditas tertentu harus mendapat rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian terkait.

“Ini untuk melakukan pengamanan dalam negeri dan perlindungan industri dalam negeri. Kebijakan Kemendag untuk impor produk  tertentu memuat kebijakan dari kementerian lembaga terkait,” jelas Budi.

Budi menambahkan, Anggota Komite IV DPD sangat mendukung program Kemendag, terutama untuk  meningkatkan pemberdayaan UMKM.

Budi pun menyebut, melalui rapat kerja ini dapat menjadi sarana dalam mencari solusi bersama terkait sektor perdagangan

“Mudah-mudahan ini awal yang bagus untuk Kemendag dan Komite IV DPD RI. Kami mengharapkan  dukungan Komite IV agar program Kemendag bisa berjalan dengan baik,” harap Budi.

Lebih lanjut terkait UMKM, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Helvi Y Moraza mengatakan, pelaku UMKM saat ini masih mengalami kendala klasik terkait permodalan, utamanya dari sisi terbatasnya modal dan sulitnya mengakses modal. Sedangkan untuk inovasi dan produksi, UMKM sebenarnya sudah cukup mahir, hanya sayangnya belum bisa diserap oleh pasar secara optimal.

“Dua tugas itu yang diberikan kepada Pak Menteri UMKM dan saya. Bapak Presiden berpesan agar UMKM dibukakan akses modal dan channel pasar sebanyak-banyaknya,” ujar Helvi.

Merespons amanat tersebut, Wamen Helvi mengaku mulai bergerak cepat menghubungi perbankan untuk memastikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat disalurkan dengan baik, sekaligus mengidentifikasi struktur permodalan yang belum terformalkan.

Di samping itu, untuk melihat peluang akses pasar yang lebih luas di era sekarang, Helvi berpesan agar UMKM memiliki keberanian untuk masuk ke dalam sistem digital. “UMKM tidak lagi bisa bermanja-manja dengan sistem konvensional, suka tidak suka harus masuk ke sistem digitalisasi ekonomi,” ujar Helvi.

Dari beberapa kompleksitas yang dialami UMKM, Helvi mengungkapkan bahwa UMKM seharusnya memiliki porsi tersendiri di sektor manufaktur, salah satunya berkaitan dengan keikutsertaannya ke dalam rantai pasok. 

Untuk itu, Kementerian UMKM, Helvi mengaakan, akan bersinergi dengan berbagai stakeholder, salah satunya Kementerian BUMN untuk menerjemahkan arahan Presiden Prabowo terkait dengan upaya mendorong UMKM agar masuk ke dalam siklus ekosistem industri dalam negeri.

“Kami harap, paling tidak UMKM bisa mengambil porsi separuh dari rantai pasok berdasarkan potensi daerah, maupun keragaman manufaktur daerah,” jelas Helvi.