Jakarta-Anggota Komisi XI DPR RI menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini. Menurut dia, tekanan terhadap rupiah belakangan ini tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Selain itu, anggota dewan juga menyoroti perbankan digital yang bermunculan dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir yang menawarkan bunga simpanan tinggi dari batas yang ditetapkan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

 NERACA

"Ke depan evaluasi harus lebih sering, kalau jaman Covid-19 kita rapat dengan BI seminggu sekali, mungkin ke depan bisa sebulan sekali, ini tidak bisa dianggap biasa-biasa saja," kata Eriko Sotarduga, anggota Komisi XI DPR RI saat rapat dengan jajaran Bank Indonesia, pekan ini.

"Gimana kalau sampai Rp 17 ribu, sampai Rp 18 ribu, atau Rp 20 ribu, itu skenario ada yang harus dilakukan, Bu Destry dan kawan-kawan sangat berpengalaman, apa langkah yang akan dilakukan dalam situasi pemerintahan yang akan berakhir dan pada transisi pemerintahan," ujarnya.

Sebelumnya, rupiah mengalami tekanan terhadap dolar AS selama sepekan terakhir. Rupiah bahkan sempat menyentuh titik terlemahnya di level Rp 16.470/US$. Selain faktor global, pelemahan rupiah belakangan ini diduga terjadi akibat isu pemerintahan Prabowo Subianto yang akan menaikkan rasio utang RI hingga 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, Primus Yustisio mengusulkan agar pembelian dolar Amerika Serikat dibatasi. Dia menduga depresiasi rupiah yang belakangan ini terjadi akibat aksi spekulan. "Kalau menurut saya, BI harus tetap membuat solusi yang mungkin kalau dulu terdengar seperti apa, misalnya pembatasan," ujar Primus.

Selain itu, Komisi XI DPR RI juga menyoroti perbankan digital yang bermunculan dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Tawaran bunga simpanan yang tinggi menjadi strategi banyak bank digital untuk menjaring nasabah masyarakat. Bahkan, besaran bunga tersebut di atas ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.

Menurut Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, pihaknya sudah mengirim surat kepada semua perbankan digital agar transparan dan informatif kepada masyarakat. "Kami surati bank-bank itu. Sudah kami surati, harus memberi tahu ke masyarakat secara fear jadi kami nggak larang memberikan bunga lebih tinggi tapi harus transparan," ujarnya saat rapat dengan anggota dewan, kemarin.

Kemudian, Komisi XI DPR RI juga meminta LPS untuk memastikan nasabah mengetahui terkait bunga simpanan yang melebihi bunga penjaminan tak akan dijamin oleh LPS. Sejalan permintaan anggota DPR itu, Purbaya menekankan, perbankan digital wajib untuk memberikan pengumuman bahwa di setiap program bank tersebut dijamin oleh LPS. "Mereka harus taruh pengumuman di pojokan program dijamin LPS, bunga berapa, dan sebagainya," tutur dia.

Bahkan, dIa menambahkan, pihaknya melakukan pemeriksaan secara random untuk memastikan bank digital memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku. "Kami survei setiap beberapa bulan sekali. Random secara acak tiap yang nggak memenuhi persyaratan. Kami kerja sama dengan OJK, OJK yang akan tegur mereka," ujarnya.

LPS diketahui menyurati sejumlah bank digital yang memberikan penawaran bunga deposito tinggi hingga tembus 9%. Tercatat, beberapa bank digital menawarkan bunga tinggi di atas tingkat bunga penjaminan LPS. Seperti PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC menawarkan bunga deposito 8% per tahun. PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) menawarkan produk simpanan berbunga 8,75% per tahun. Bahkan, PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) menawarkan produk simpanan berbunga tinggi hingga  9% per tahun.

Sementara, LPS telah menetapkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah pada bank umum maksimal 4,25% per tahun. Artinya, simpanan nasabah di bank tersebut tidak dijamin LPS.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan alasan sejumlah bank menawarkan suku bunga tinggi di atas bunga penjaminan LPS karena berkaitan dengan persaingan. "Karena kompetisi, mereka memberikan iming-iming dengan bunga simpanan tinggi, atau karena perkembangan likuiditas bank beda-beda dia akan naikan ke kondisi tertentu," ujarnya saat jumpa pers LPS di Jakarta, belum lama ini (30/1).  

Selain itu, alasan penerapan suku bunga simpanan bank digital tinggi adalah karena tujuan penghimpunan dana untuk menopang ekspansi kredit yang lebih masif. "Jadi, kompetisi dan ekspansi bisnis menginginkan itu terjadi," ujarnya.   

Sentimen Pasar

Dewan Gubernur Senior BI  Destry Damayanti meyakini pelemahan rupiah yang sempat menembus level Rp 16.400/US$ lebih disebabkan oleh sentimen mengenai pengelolaan fiskal. Dia mengatakan secara fundamental, ekonomi Indonesia baik-baik saja. "Pencapaian ekonomi kita saat ini relatif cukup nyaman untuk market," kata Destry, pekan ini.

Namun, dia mengatakan beberapa waktu lalu memang ada sebuah pemberitaan mengenai pengelolaan fiskal yang membuat pasar gundah. Dia mengatakan kabar itulah yang kemudian menimbulkan persepsi hingga membuat investor tak nyaman. "Seperti yang disampaikan Pak Gubernur BI, ada satu persepsi soal fiskal," ujarnya.

Destry meyakini kondisi fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya dalam kondisi baik. Dia bilang pemerintah dan otoritas keuangan perlu meluruskan persepsi pasar yang salah terhadap perekonomian Indonesia. "Tinggal sekarang persepsi yang muncul di market perlu kita luruskan dan ini tugas BI dan Kementerian/Lembaga dan kami mohon dukungan dari DPR," ujarnya.

Rupiah akhirnya menguat terhadap dolar AS setelah beberapa hari ini terus mengalami pelemahan hingga menembus level Rp 16.400/US$. Rupiah ditutup menguat 0,3% di angka Rp16.390/US$ pada, awal pekan ini. Sebelumnya, rupiah sempat menyentuh titik terlemahnya yakni di level Rp16.470/US$.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dampak pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS bagi perekonomian Indonesia. Diakuinya, pelemahan nilai tukar Rupiah berpotensi akan membuat subsidi energi akan membengkak.

Sri Mulyani mengungkapkan dampak pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS bagi perekonomian Indonesia. Diakuinya, pelemahan nilai tukar Rupiah berpotensi akan membuat subsidi energi akan membengkak. "Ada efek rembesan itu dari Rupiah yang bergerak ke dalam jumlah subsidi, belanja subsidi BBM, listrik, LPG itu," ujarnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (24/6).

Sri Mulyani mengatakan, pembengkakan subsidi BBM hingga listrik terjadi karena mayoritas barang berasal dari impor. Menurut data Bloomberg, nilai tukar Rupiah telah menembus level Rp16.397 per dolar AS pada transaksi perdagangan pekan ini.

"Maka akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasi menggunakan mata uang asing, seperti subsidi listrik, bbm, yang sebagian bahannya adalah impor," ujarnya.

Sementara, asumsi kurs pemerintah dalam menetapkan subsidi energi 2024 masih di bawah Rp16.000 per dolar AS. Adapun, anggaran subsidi energi tahun 2024 meliputi BBM, listrik, hingga LPG sekitar Rp300 triliun.

Meski demikian, pemerintah masih belum berencana dalam waktu dekat untuk menambah anggaran bagi subsidi energi. Sehingga, Pertamina maupun PLN sebagai operator subsidi energi tetap seperti biasa untuk menagihkan anggaran terkait penugasan yang dilakukan per kuartal di setiap tahunnya. "Ketiga faktor itu nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN kepada pemerintah setiap kuartal, kita kemudian akan meminta BPKP untuk mengaudit," ujar Menkeu. bari/mohar/fba