NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, merupakan proyek terbesar yang ada di dunia saat ini. "Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara,” kata Jokowi saat menghadiri Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) 2023 di Jakarta, Rabu (9/8).

Jokowi menuturkan Pemerintah Indonesia berani membuka sentra-sentra ekonomi baru dengan membangun IKN di Pulau Kalimantan. Ia mengungkapkan bahwa sementara ini terdapat 34.000 hektare lahan di IKN yang sudah bisa dibeli. Puluhan ribu hektare lahan itu, kata Jokowi, dapat dimiliki dengan dibeli bukan diperoleh gratis. “(Sebanyak) 34 ribu hektare lahan sudah bisa dibeli. Nggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? tanya ke pak Kepala Otorita IKN. ini peluang, ini peluang,” kata Jokowi dalam forum itu.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen (year on year/yoy) pada kuartal II 2023. Hal itu menandakan, Indonesia terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut.

Menurut dia, di antara negara-negara dan kawasan anggota Group of Twenty (G20), hanya Indonesia, India, dan Republik Rakyat Tiongkok yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. “Di G20 itu yang tumbuh, negara-negara G20 yang tumbuh di atas 5 persen itu hanya Indonesia, India, RRT,” kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi meminta REI untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah. Dia ingin agar rakyat kecil dibantu untuk dapat memiliki hunian yang sehat dan layak. Selain itu, Kepala Negara mengingatkan agar pembangunan rumah atau jenis properti lainnya harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. “Ini penting. Jangan sampai setelah ada pembangunan sebuah kawasan perumahan, misalnya kampung di dekatnya, air sumurnya kering, area kampungnya jadi banjir. Tolong betul-betul dilihat hal-hal, sampahnya juga tolong disiapkan di kawasan-kawasan perumahan,” kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan sebanyak 34.000 hektare (ha) atau tepatnya 34.035,73 ha tanah di ibu Kota Nusantara (IKN) telah memiliki kepastian hukum menjadi milik IKN. "Tanah Seluas 34.035,73 ha tersebut telah memiliki sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) dan telah diserahkan kepada Badan Otorita IKN (OIKN)," kata Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto.

Adapun luas dari masing-masing bidang tanah yang telah bersertifikat terdiri atas 253,39 ha, 25.637,86 ha, dan 8.144,48 ha. "Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah sehingga investor segera datang dan diberikan kepastian hukum, kemudian kawasan IKN menjadi sumber ekonomi baru," kata Tjahjanto.Ia mengimbau Badan OIKN segera memproses pembuatan perjanjian kerja sama dengan PSSI dan Bank Indonesia untuk kawasan perkantoran dua lembaga tersebut.

Harapannya, kata dia, agar sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Bank Indonesia dan PSSI di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan OIKN dapat segera diterbitkan. "Kita bisa mengendalikan tanah di kawasan IKN, yakni kita berikan HPL yang langsung di bawah Kepala OIKN. Kemudian semua pembangunan di atas kawasan diberikan HGB," ucapnya.