Oleh: Achmad Nur Hidayat
Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute
Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan akan memasuki 2023. Banyak peristiwa yang terjadi di 2022 yang menjadi catatan penting bagi perjalanan Bangsa Indonesia termasuk berbagai peristiwa bencana yang terjadi selama 2022 di berbagai daerah.
Tahun 2023 di Indonesia memasuki tahun politik dimana tahapan tahapan pemilu legislatif dan pilpres sudah mulai dilakukan karena menurut jadwal pemungutan suara pileg dan pilpres akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Tahapan tahapan pemilu tahun ini dibayang bayangi oleh wacana perpanjangan masa jabatan presiden, pemunduran jadwal pemilu bahkan kudeta konstitusi oleh elite elite lembaga negara.
Maka wajar jika situasi politik di tahun 2023 dipenuhi ketidakpastian. Mayoritas masyarakat Indonesia menghendaki pemilu dilakukan secara jadwal. Dan secara konstitusi presiden Jokowi sudah tidak dapat maju karena sudah menjabat selama 2 periode. Meskipun penggalangan elite dan massa yang mewacanakan 3 periode terus berjalan.
Selain situasi politik yang tak menentu, tahun 2023 juga dibayang bayangi isu resesi yang akan terjadi. Dimana analisa analisa akan terjadi banyak PHK di 2023 dan situasi ekonomi yang berat juga membayangi tahun depan.
Proyek proyek mercusuar yang saat ini berjalan namun penuh ketidak pastian seperti IKN dan Kereta Api Cepat yang membebani APBN juga akan menjadi masalah yang cukup serius di tahun 2023. Apakah proyek-proyek itu akan terus dilanjutkan ataukah akan dihentikan pengerjaannya?
Semakin banyak BUMN yang merugi, besarnya beban bunga utang pemerintah mestinya menjadi catatan penting pemerintah saat ini dalam menjalankan kebijakan kebijakan ekonomi. Komitmen komitmen investasi G20 lalu dari negara negara anggota G20 terhadap investasi di Indonesia mesti segera diperjelas realisasinya.
Dengan berbagai analisa situasi yang terlihat suram di tahun 2023 pemerintah mesti lebih berhati hati dalam mengambil kebijakan. Karena keliru dalam mengambil satu kebijakan yang strategis akan berdampak pada instabilitas di tengah masyarakat.
Belum lagi isu keadilan pada Kasus Sambo, Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang yang sampai saat ini masih belum jelas sampai mana penyelesaiannya. Disahkannya RKUHP yang diduga akan menjadi alat represi aparat terhadap sipil di tahun politik.
Dengan situasi bangsa kita di tengah berbagai problem yang ada dan ancaman yang mungkin akan muncul di 2023 jika ada kebaikan yang dapat kita perbuat, maka lakukan untuk bangsa ini. Dan tetap kita optimis bagi masa depan negeri ini.
Oleh: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Sektor industri manufaktur kerap disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Hal ini didukung dengan fakta…
Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Komoditi halal kini banyak diperbincangkan dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan visi…
Oleh: Marwanto Harjowiryono Dosen STAN, Pemerhati Kebijakan Fiskal Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Konferensi Pers APBN KiTA, Rabu…
Oleh: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Sektor industri manufaktur kerap disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Hal ini didukung dengan fakta…
Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Komoditi halal kini banyak diperbincangkan dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan visi…
Oleh: Marwanto Harjowiryono Dosen STAN, Pemerhati Kebijakan Fiskal Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Konferensi Pers APBN KiTA, Rabu…