Oleh: Imaduddin Abdullah, Ph.D

Direktur Kolaborasi Internasional Indef

Sejak 2023 Indonesia telah masuk ke dalam negara upper middle income countries, namun untuk masuk ke high income countries masih jauh. Perlu dukungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 7% – 8 % per tahun jika ingin masuk ke dalam kelompok negara-negara high income countries. Keinginan pemerintahan Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% per tahun banyak sekali tantangannya. Setidaknya butuh minimal 7% pertumbuhan ekonomi pada 2045. Dari catatan sejarah, negara lain pun kesulitan mencapai angka GDP 7%-8%, kecuali China.

Dengan catatan, kita harus cukup pandai memanfaatkan bonus demografi yang saat ini kita miliki. Jika masa bonus demografi sudah lewat, maka untuk bisa move out dari middle income coutries akan sulit, dan akan seperti negara-negara di dunia termasuk di Amerika latin yang kehilangan bonus demografi, menjadi bangsa yang ‘’tua sebelum kaya’’ karena ketiadaan tenaga-tenaga muda produktif.

Sayangnya pada beberapa dekade terakhir, sangat jarang Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 7%-8%. Kecuali di 1980-an pernah mencapai 10 %. Pernah mencapai rerata 7,5% an di 1974 – 1980-an. Itu pun karena ada faktor slow base impact, di mana karena belum berkembang, maka setiap aktivitas ekonomi tercatat sangat tinggi pertumbuhannya. Kedua, faktor oil boom, di mana mengalami surplus ekonomi tinggi sehingga berdampak sangat tinggi bagi PDB nasional.

Selanjutnya rerata pertumbuhan ekonomi hanya 5,2 % meski ada commodity boom. Bahkan pasca Covid-19, pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di 5% an atau di bawah 5%. Kemudian dari sisi aspek modal di mana investasi dan faktor-faktor productivity dapat didorong menjadi mesin  pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Saat ini terjadi tren anomali, di mana hampir semua negara seperti Malaysia, Vietnam, Thailand mengalami peningkatan stok investasi dibanding persentasinya terhadap PDB, kecuali yang dialami oleh Indonesia yang justru mengalami penurunan. Stok investasi yang masuk ke dalam negeri mengalami penurunan.

Penurunan incoming stok investasi terjadi dua tahun setelah Jokowi dilantik pada 2016. Meski setelah itu pada 2020 disahkan UU Cipta Kerja yang semula diharapkan bisa meningkatkan investasi yang masuk, namun justru investasi kembali menurun pada 2020 – 2023.

Sementara itu, tingkat ICOR Indonesia juga dari tahun ke tahun menjadi relatif lebih tinggi dibanding negara-negara lain, ini mencerminkan ekonomi yang boros. Di mana investasi di Indonesia berbiaya tidak efisien.

Crony Capitalism juga terjadi di Indonesia di mana orang-orang terkaya mendapatkan banyak kesempatan menambah pundi-pundi ekonomi melalui bantuan para kroni yang mempermudah praktik bisnisnya. Yang paling banyak adalah dari sektor SDA batubara, kayu, sawit, nikel, minyak dan gas bumi.   

Patut disadari bawa Crony Capitalism itu juga berakibat terjadinya konflik sosial pertanahan yang semakin marak, akibat tidak dipatuhinya hukum kepemilikan/hak hak atas tanah invididu dan tanah adat oleh pelaku ekonomi konglomerasi. Konflik-konflik tersebut harus disadari akhirnya akan menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi suatu negara.