Oleh: Marwanto Harjowiryono

Dosen STAN, Pemerhati Kebijakan Fiskal

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Konferensi Pers APBN KiTA, Rabu (11/12), memberikan penjelasan bahwa hingga November 2024 APBN masih dalam konsisi yang aman. Defisit masih di bawah rencana, malah terbentuk defisit primer (primary deficit) yang positif. Defisit primer yang positif ini menunjukkan bahwa operasi pemerintah pusat melalui anggaran belanja dalam kondisi sehat.

Defisit primer yang positif dapat dimaknai bahwa bila pemerintah tidak lagi memiliki kewajiban membayar bunga utang (masa lalu), maka budget akan mencapai surplus. Kondisi budget yang sehat tercapai bila defisit rendah (dibawah 3% dari PDB) dan defisit primer positif.

Lantas kenapa APBN 2024 masih berisiko pada sisi pengelolaan defisit? Kondisi ini tidak terlepas dari adanya ketidakpastian dalam satu bulan terakhir pelaksanaan APBN 2024. Hingga November, pendapatan negara mencapai Rp 2.492,7 triliun atau 89 % dari target. Sementaran belanja negara mencapai Rp 2.894,5 triliun  atau 87 % dari target  APBN.

Pada posisi ini, maka besarnya belanja sudah hampir pasti dapat dideteksi realisasinya,  dari komitmen dan pengajuan pencairan dana K/L kepada Kemenkeu selaku  Bendahara Umum Negara (BUN). Belanja ini harus dipenuhi karena merupakan komitmen pemerintah atas penggunaan  barang dan jasa yang telah disediakan  pihak ketiga.

Di pihak lain, pendapatan negara, terutama yang bersumber dari perpajakan masih menghadapi ketidakpastian. Meskipun dalam Desember penerimaan perpajakan dapat diproyeksikan, namun masih tetap berisiko untuk tidak tercapai.

Konsekuensinya, bila pendapatan tidak dapat memenuhi target dalam APBN, sedangkan belanja yang merupakan komitmen yang harus dibayar tidak dapat lagi ditahan, maka defisit berisiko untuk meningkat. Bila defisit APBN meningkat dari rencananya dalam APBN, apa yang harus dilakukan pemerintah.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain, pertama melakukan review dan analisis kembali apakah ada sebagian belanja BUN yang dapat ditunda dan digeserkan. Tidak banyak, namun bila kondisi memaksa, ada beberapa belanja BUN yang bisa dikendalikan, misalnya subsidi BBM dan Listrik yang angka finalnya masih harus menunggu hasil audit dari BPKP.

Namun demikian, bila realisasi belanja ternyata tinggi, sementara pendapatan tidak dapat mencapai target, maka defisit dapat dipastikan akan meningkat. Lantas, dari mana membiayai defisit yang meningkat ini.

Paling tidak terdapat dua strategi yang dapat ditempuh pemerintah yakni menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan/ menambah penerbitan SBN. Namun, keduanya  tetap memerlukan  persetujuan dari legislatif. Karena dalam UU APBN 2024 pengeluaran pembiayaan defisit ini belum dibahas dan disetujui DPR.

SAL yang masih belum digunakan yang selama ini digunakan sebagai buffer pengeluaran pembiayaan. Buffer ini dibentuk karena adanya ketidakpastian pendapatan negara (bila tidak memenuhi target), atau  bila terjadi belanja urgent yang mendadak yang harus dikeluarkan, seperti pada saat pandemi Covid -19 waktu lalu.

Sementara tambahan penerbitan SBN harus dilakukan secara hati-hati, karena terdapat risiko di corner pasar, terutama karena masih dangkalnya pasar modal di dalam negeri saat ini.