Selain pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali juga memulai dari hal-hal yang memang memungkinkan untuk bisa dilakukan dalam pemulihan perekonomian, diantaranya menghidupkan industri kerajinan rakyat, UMKM dan koperasi, termasuk pertanian.

Neraca

"Bali adalah kunci," ucap seorang teman jurnalis tentang kunjungan sejumlah menteri ke Pulau Dewata dalam waktu hampir bersamaan sejak Rabu (19/8) hingga Sabtu (22/8).

Tanpa merinci maksudnya, teman itu merujuk pada menteri yang datang ke Bali hampir bersamaan, yakni Menko Kemaritiman/Investasi, Menko Perekonomian, Menperin, Menristek, Menaker, Mensos, Mendag, Menteri Agraria/TR, Menkop/UKM, Menteri Pertanian, dan Wamen BUMN yang mewakili Menteri BUMN yang sedang berkunjung ke China dan Arab Saudi.

Mayoritas Menteri itu menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) yang membahas program dan kebijakan strategis penanganan dampak COVID-19 dari sisi ekonomi di Nusa Dua, Bali pada 21-22 Agustus 2020.

Namun, sebagian menteri juga menyaksikan lewat virtual atau tidak bisa hadir di Bali, seperti Menpera, Menhub, Menteri Agraria/TR dan Menteri LH. Di Bali, para menteri juga punya agenda acara sendiri di luar RKTM, namun terkait perekonomian juga.

Ya, masa pandemi yang hampir berjalan satu semester sejak pertengahan Maret 2020 itu agaknya memukul perekonomian nasional, diantaranya Bali. Bahkan, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan fakta di Bali, saat menghadiri RKTM yang dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Nusa Dua itu.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Menko di Provinsi Bali, yang merupakan bagian dari upaya bersama untuk pemulihan perekonomian yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19, khususnya Bali," kata Koster saat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di sela-sela rakor tersebut (21/8).

Wayan Koster mengatakan pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal pertama mengalami kontraksi 1,14 persen, namun pada kuartal kedua justru kontraksi bertambah 10,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap perekonomian di Provinsi Bali.

"Yang kami harapkan adalah agar pemulihan ekonomi Bali ini bisa dijalankan, dengan memulai aktivitas kepariwisataan Nusantara (wisatawan domestik) dan berharap nantinya bisa dimulai lagi wisatawan mancanegara jika memang situasinya sudah memungkinkan untuk hal tersebut," ujarnya.

Selain pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali juga memulai dari hal-hal yang memang memungkinkan untuk bisa dilakukan dalam pemulihan perekonomian, diantaranya menghidupkan industri kerajinan rakyat, UMKM dan koperasi, termasuk pertanian.

"Saat ini produk pertanian Bali itu ekspornya mulai tumbuh dengan baik. Kami mohon dukungan transportasi darat maupun udara, terutama sekali karena pandemi COVID-19 penerbangan itu mengalami gangguan sehingga ekspornya turun padahal permintaannya juga ada dari luar negeri," ucap Gubernur yang baru saja melepas ekspor produk kakao ke Jepang, ekspor buah naga ke Tiongkok, dan buah salak dan manggis ke beberapa negara di Eropa.

Percepat belanja

Dalam rapat kordinasi (rakor) tingkat menteri di Nusa Dua, Bali (21/8), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah upaya mempercepat realisasi belanja pemerintah dengan menggenjot sejumlah program untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal III-IV 2020.

"Supaya ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh positif," katanya ketika memimpin rapat kordinasi tingkat menteri yang membahas program dan kebijakan strategis penanganan dampak COVID-19 dari sisi ekonomi itu.

Upaya akselerasi belanja pemerintah diupayakan dari berbagai aspek di antaranya dari ketenagakerjaan yakni program kartu prakerja yang kini memasuki gelombang kelima. Dari empat gelombang sebelumnya, lebih dari 13 juta orang melakukan pendaftaran, sebanyak sembilan juta orang telah melakukan verifikasi melalui email dan sekitar tujuh juta orang telah dilakukan validasi nomor induk kependudukan (NIK).

Dari aspek pangan dan pertanian, pemerintah mendorong produk domestik bruto sektor pertanian triwulan II 2020 yang dinilai memasuki jalur pertumbuhan positif 2,19 persen.

Upaya lain, lanjut dia, pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah juga sedang dikembangkan. Food estate itu diarahkan dapat membangun sistem produksi pangan modern dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

"Tahun ini, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan food estate di lahan rawa tersebut seluas 30.000 hektare," katanya.

Selanjutnya, pemerintah menggenjot berbagai fasilitas investasi baik berupa fasilitas perpajakan maupun nonperpajakan, kemudahan ketersediaan tanah, dan kesiapan infrastruktur. Tujuannya, memberikan sentimen positif kepada para investor dan mempercepat proses pemulihan ekonomi aspek perniagaan dan industri.

Di sektor UMKM, pemerintah mempercepat penyaluran dana bantuan produktif dan pinjaman super lunak kredit usaha rakyat (KUR) super mikro untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang berusaha.

Dari segi riset dan inovasi, pemerintah segera bekerja sama dengan BUMN dan swasta bidang farmasi agar kebutuhan vaksin dapat segera diperoleh dalam jumlah banyak serta kerja sama antarnegara dan lembaga dalam uji coba vaksin juga dilakukan.

"Periode 2020-2024, kata dia, sebagian proyek strategis nasional (PSN) dikerjakan dengan program padat karya yang memberikan tambahan tenaga kerja langsung sebesar 209.139 orang. PSN ini meliputi sektor bendungan, irigasi, jalan tol, penyediaan air bersih, sanitasi, bandara, pelabuhan, perkeretaapian, dan infrastruktur kawasan," katanya.

Dari kerja sama ekonomi internasional, pemerintah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan Korea Selatan guna memberlakukan travel corridor arrangement (TCA). TCA merupakan fasilitas kunjungan singkat bagi pebisnis dan diplomatik yang akan melanjutkan berbagai proyek kerja sama investasi dan bisnis secara bilateral tanpa mengorbankan protokol kesehatan di tengah pandemi.

"Saat ini, pemerintah Indonesia tengah membahas pengaturan TCA dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)," imbuh Menko Airlangga. (ant)