Defisit BPJS Kesehatan Akibat Pembiayaan Penyakit Karena Rokok

 

NERACA

 

Jakarta - Sejumlah pakar kesehatan menilai defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp9,1 triliun karena penyakit katastropik yang dipicu rokok memerlukan solusi agar tidak berkepanjangan. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (26/60, mengatakan perokok akan terekspos ancaman kanker 13 kali lipat lebih tinggi dibandingkan nonperokok.

Data World Health Organization (WHO) di 2018 memperlihatkan bahwa rokok merupakan penyebab utama dari kanker paru-paru dan berkontribusi lebih dari 2/3 kematian terkait kanker paru-paru secara global, jelasnya. Penyebab defisit tersebut salah satunya karena membiayai peserta BPJS untuk penduduk yang menderita penyakit tidak menular kategori katastropik seperti jantung, stroke dan kanker. Penyakit katastropik adalah penyakit yang membutuhkan biaya besar dan terus-terusan tidak bisa satu kali berobat sembuh.

Pakar Kesehatan Publik dan Ketua Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (PAMJAKI) Rosa Christiana Ginting menyayangkan adanya ironi rokok adalah salah satu faktor risiko utama penyebab kanker paru-paru. Melihat kondisi BPJS Kesehatan saat ini, kebijakan yang efektif sangat diperlukan untuk mengurangi angka perokok di Indonesia. Namun, kita juga harus mempertimbangkan bahwa perokok sering menghadapi gejala 'withdrawal' yang merupakan akibat dari proses berhenti merokok, terang dia.

Dia mengatakan terdapat pengalaman perokok yang gagal berhenti seperti tremor, kecemasan, berkeringat secara berlebihan, hiperaktif, peningkatan detak jantung, bahkan mual dan muntah dapat dialami. Gejala-gejala itu merupakan variasi dari gejala "withdrawal". Maka sangat penting untuk melihat alternatif yang tepat guna membantu seseorang berhenti merokok, kata dia.

Badan Jaminan Kesehatan Inggris (England National Health Service) telah mengikutsertakan metode Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) sebagai alat bantu berhenti merokok di layanan berhenti merokok mereka dan terbukti efektif," jelas dia. Visiting Professor dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, Tikki Pangestu, menyebutkan perlu pendekatan lain demi berhenti merokok.

Dia menerangkan ENDS dapat membantu perokok yang ingin berhenti atau beralih ke produk alternatif. Di negara maju, memaksa perokok untuk berhenti tergolong sangat sulit sehingga perlu dialihkan ke produk pengganti seperti rokok elektrik yang lebih sehat dari pada rokok bakar konvensional yaitu ENDS.

 

BERITA TERKAIT

Makanan dan Minuman Favorit Konsumen saat Pandemi

    NERACA   Jakarta - Sejak awal pandemi, Tokopedia menggelar kampanye Tokopedia Nyam. Tujuannya, mempermudah masyarakat mendapatkan produk makanan…

Per September, Satgas PEN Salurkan Rp3,6 Triliun untuk Subsidi Upah

NERACA Jakarta - Hingga pertengahan September 2020, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan yang berpenghasilan dibawah Rp5 juta dan…

Meski Pahit, PSBB Pilihan Yang Bijak

  NERACA Jakarta – Ketua Umum HMS Center,  Hardjuno Wiwoho menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pilihan bijak…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Makanan dan Minuman Favorit Konsumen saat Pandemi

    NERACA   Jakarta - Sejak awal pandemi, Tokopedia menggelar kampanye Tokopedia Nyam. Tujuannya, mempermudah masyarakat mendapatkan produk makanan…

Per September, Satgas PEN Salurkan Rp3,6 Triliun untuk Subsidi Upah

NERACA Jakarta - Hingga pertengahan September 2020, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan yang berpenghasilan dibawah Rp5 juta dan…

Meski Pahit, PSBB Pilihan Yang Bijak

  NERACA Jakarta – Ketua Umum HMS Center,  Hardjuno Wiwoho menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pilihan bijak…