NERACA

Jakarta - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Amurwani Dwi Lestariningsih mengatakan kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

"Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, maupun sektor swasta masih jauh dari target nasional sebesar 30 persen," kata Amurwani Dwi Lestariningsih di Jakarta, Rabu (9/4).

Pihaknya pun mengapresiasi inisiatif Mustika Ratu dan Yayasan Puteri Indonesia dalam menyelenggarakan Women Empowerment Conference (WEC) 2025.

Menurut dia, WEC 2025 merupakan ajang strategis yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, khususnya dalam upaya mendorong kesetaraan dan kepemimpinan perempuan.

"Kami mengapresiasi inisiatif Mustika Ratu dan Yayasan Puteri Indonesia dalam menyelenggarakan konferensi ini. Kita perlu mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan. Mereka bukan hanya bagian dari urusan domestik, tetapi memiliki hak dan kapasitas yang setara untuk memimpin dan mengambil keputusan," kata Amurwani Dwi Lestariningsih.

Amurwani Dwi Lestariningsih juga menyoroti masih adanya kesenjangan gender yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan data dari Badan Pusat Statistik.

Menurut dia, diskriminasi terhadap perempuan masih kerap terjadi, baik secara struktural maupun kultural.

Oleh karena itu, edukasi dan advokasi berkelanjutan menjadi kunci, termasuk melalui peran figur publik seperti Puteri Indonesia untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat.

PT Mustika Ratu Tbk bersama Yayasan Puteri Indonesia akan menggelar acara Women Empowerment Conference (WEC) 2025 di Ballroom Westin Hotel, Jakarta, pada 14 April 2025.

Acara WEC 2025 akan dihadiri oleh banyak pembicara dari kementerian, media, pengusaha, komunitas.

Konferensi ini hadir sebagai panggilan untuk membuka potensi terbaik perempuan dari berbagai latar belakang dan mendorong kontribusi aktif mereka dalam membentuk masa depan bangsa yang lebih inklusif dan setara.

Kemudian Amurwani Dwi Lestariningsih menekankan bahwa kepemimpinan perempuan dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim.

"Ketika perempuan memimpin, mereka memahami kebutuhan komunitasnya secara lebih menyeluruh, termasuk kebutuhan perempuan lain. Namun, rendahnya representasi perempuan dalam kepemimpinan daerah masih menjadi hambatan dalam menghasilkan kebijakan yang responsif gender," katanya.

Pasalnya, menurut dia, perempuan memiliki pengalaman langsung terhadap dampak krisis iklim, terutama di sektor-sektor seperti air, pangan, dan energi.

Untuk itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin perempuan yang tidak hanya memahami isu perempuan, tetapi juga mampu merancang kebijakan yang solutif dan berkeadilan.

Pihaknya juga menyoroti isu diskriminasi upah dan kurangnya pengakuan terhadap pekerjaan perempuan, terutama mereka yang bekerja dari rumah atau di sektor informal.

Dia mengatakan banyak perempuan yang sebenarnya berperan aktif sebagai perajin, pelaku UMKM, hingga pekerja rumahan, tetapi peran mereka belum sepenuhnya dihargai secara ekonomi. Ant