NERACA

Jakarta -Panen raya yang dilakukan Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Namun menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, pemerintah perlu mendorong lima hal untuk mengakselerasi terwujudnya swasembada pangan sesuai Astacita Presiden Prabowo setelah dilakukannya panen raya di 14 provinsi.

Dirinya menjelaskan, lima hal tersebut yakni memperkuat infrastruktur pertanian, penguatan faktor produksi, kebijakan yang berpihak sektor pertanian, memperkuat pemasaran pertanian, serta menyiapkan alternatif penghidupan lain untuk petani. Menurut dia, dalam panen raya di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota ini, pemerintah harus turut memastikan suplai produksi yang dihasilkan bisa memenuhi permintaan dan kebutuhan pangan masyarakat."Yang terpenting kebutuhan atau permintaan pangan masyarakat terpenuhi. Artinya produksi nasional domestik mampu memenuhi permintaan pangan dari masyarakat," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Esther menyampaikan, untuk penguatan faktor produksi bisa dilakukan melalui pemberian bibit dan pupuk berkualitas, teknologi yang memadai, serta memberikan bimbingan teknis kepada para petani. Sementara untuk penguatan sisi pemasaran setelah panen, bisa ditempuh dengan penguatan akses pasar supaya tidak ada lagi tengkulak yang memainkan harga pangan."Sisi pemasaran seperti marketing channel diperbaiki agar tidak ada tengkulak lagi dan harga stabil," katanya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali peran vital petani dalam menjaga kedaulatan negara saat menghadiri panen raya padi serentak di 14 provinsi, yang dipusatkan di Majalengka, Jawa Barat, Senin. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan mendalam kepada petani sebagai tulang punggung bangsa."Petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan, tidak ada negara. Tanpa pangan, tidak ada NKRI," kata Presiden.

Kepala Negara juga mengapresiasi laporan dari beberapa daerah, termasuk Ngawi, Jawa Timur yang berhasil meningkatkan produktivitas padi dengan penggunaan pupuk yang lebih minim, sebagai langkah awal menuju pertanian yang mandiri dan berkelanjutan."Kita akan uji coba, cari teknik dari mana saja, dan berbagi pengalaman antardaerah. Tujuannya satu, kita bisa buat pupuk sendiri di kampung kita sendiri," ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo mengaku bangga karena Indonesia dapat mengendalikan harga-harga pangan setelah Lebaran Idul Fitri 1446 H atau 2025. Namun, Prabowo tetap meminta kepada menteri dan wakil menteri terkait pangan untuk dapat menurunkan kembali harga daging, ikan, telur dan susu."Saya minta ke menteri pertanian dan wakil menteri pertanian dan semua unsur bekerja keras lagi supaya harga daging, harga telur, susu bisa turun lagi," kata Prabowo.

Adapun Prabowo meminta untuk menurunkan kembali harga ketiga pangan tersebut agar masyarakat dapat memperoleh peningkatan protein dengan harga terjangkau."Supaya rakyat semuanya bisa menikmati peningkatan protein, karena protein sangat penting untuk anak-anak dan cucu-cucu kita, rakyat kita sekarang harus bisa menikmati protein dalam harga yang sangat terjangkau," ujar Prabowo.

Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa program pompanisasi yang digencarkan pemerintah, mampu meningkatkan produksi padi di Pulau Jawa hingga 2,8 juta ton di tengah fenomena iklim El Nino,“Pompanisasi ini yang mengangkat produksi di Pulau Jawa, itu menaikkan produksi kurang lebih 2,8 juta ton di saat El Nino,” kata Amran.

Disampaikannya, berkat program tersebut, produksi beras nasional pada Januari hingga Maret 2025 mengalami peningkatan signifikan. Dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada April 2025, potensi luas panen nasional sekitar 1,59 juta hektare dengan estimasi produksi 8,63 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 4,97 juta ton beras. Adapun data produksi dari Januari-April 2025, kata dia, yakni sebanyak 13,94 juta ton GKG.“Produksi kita meningkat 52% di Januari, Februari dan Maret,” katanya.

Selain dampak pompanisasi, Amran juga menyoroti kebijakan penyederhanaan distribusi pupuk yang mampu mempermudah petani dalam mendapatkan akses pupuk bersubsidi. Dirinya menjelaskan penyaluran pupuk kini menjadi lebih efisien, setelah adanya Instruksi Presiden yang memangkas birokrasi panjang. bani