NERACA

Jakarta – Serapan gabah yang dilaksanakan Perum Bulog selama panen raya tahun ini mengalami lonjakan kenaikan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 2000 persen lebih apabila dibandingkan dengan tahun 2015 lalu yang hanya sebesar 30.964 ton.

Kenaikan ini terjadi setelah pemerintah menetapkan harga HPP gabah kering panen sebesar Rp6.500 perkilogram dari yang sebelumnya Rp5.500/kilogram (kg). Kabar baik ini turut menyedot perhatian sejumlah pihak yang merespons positif atas upaya pemerintah, khususnya kementerian pertanian (Kementan) dalam mewujudkan swasembada beras.

Mengenai hal ini, Rektor IPB University, Arif Satria mengapresiasi capaian serapan gabah yang cukup tinggi tahun ini. Arif pun menyebut bahwa prestasi tersebut merupakan kado istimewa lebaran bagi seluruh komponen bangsa.

“Ini kado istimewa lebaran dan juga prestasi yang luar biasa yang perlu terus dipertahankan,” kata Arif.

Bagi Arif, kolaborasi Kementan dan Bulog sejauh ini mampu membuahkan hasil terhadap kenaikan produksi dan juga serapan gabah petani hingga menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya mengapresiasi kerjasama Bulog dan Kementan dalam meningkatkan capaian serapan yang sangat tinggi ini, yaitu 725 ribu ton,” jelas Arif.

Kendati demikian, Arif mengingatkan bahwa pemerintah dan juga petani harus menjaga kualitas gabah agar tetap tinggi sehingga antara kualitas dan kuantitas sama-sama bisa dipertahankan untuk menjaga beras nasional.

“Langkah berikutnya yang harus ditempuh adalah bagaimana meningkatkan kualitas gabah petani sehingga kualitas beras bulog juga semakin tinggi. Jadi kuantitas dan kualitas sama-sama kita tingkatkan,” terang Arif.

Sementara itu, Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kekompakan antar lembaga bidang pangan.

“Saya sih oke ya dengan data ini, prestasi luar biasa. Ingat, pangan itu sektor dasar yang menentukan nasib bangsa kita ke depan. Jadi saya apresiasi kinerja bulog dan Kementan yang terus bekerja meningkatkan produksi dalam negeri,” jelas  Hendri Satrio atau biasa disapa Hensa.

Seperti diketahui, serapan gabah pada 28 Maret 2025 tercatat mencapai 725.513 ton setara beras atau meningkat 2.243,09 persen bila dibandingkan tahun 2015 yang hanya 30.964 ton. Serapan gabah tahun ini juga jauh meningkat sebesar 1.970,53 persen bila dibandingkan serapan tahun lalu yang hanya 35.040 ton. Sedangkan rata-rata serapan 2015 sampai 2024 mencapai 152.082 ton.

Capaian ini sejalan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan lonjakan produksi beras nasional pada periode Januari-Maret 2025 sebesar 52,32% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, mencapai 8,67 juta ton, dengan potensi luas panen padi mencapai 2,83 juta hektar.

Bahkan produksi beras di periode Januari-April 2025 diperkirakan akan mencapai angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Produksi padi pada periode tersebut diprediksi mencapai 13,95 juta ton, meningkat 25,99 persen atau naik 2,88 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan serap gabah petani tidak bisa dilepaskan dari kebijakan HPP gabah yang saat ini mencapai Rp6.500 perkilogram. Penetapan HPP ini juga disertai denagn penghapusan rafaksi sehingga gabah wajib dibeli dalam kondisi apapun.

“Komunikasi pemerintah untuk isu penyerapan gabah juga baik, ini tumben baik, tidak seperti kasus lainnya, maka dengan komunikasi yang baik, koordinasi juga baik sehingga, saat pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun untuk Perum Bulog bisa terlaksana,” kata Hensa.

Selain itu, Hensa mengatakan bahwa terdapat peran besar yang dilakukan jajaran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi sehingga tahun ini pemeintah memutuskan untuk tidak melakukan kebijakan impor.

Artinya dalam hal ini perlu kolaborasi antar kementerian maupun lembaga,  termasuk di level bawah seperti PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan petani dengan memastikan serapan gabah setara 2,1 juta ton beras. Kesepakatan ini melibatkan Bulog dan Perusahaan penggilingan padi dan beras di seluruh Indonesia.

“Bukan hanya pengusaha penggilingan gabah atau Bulog, tetapi semua pihak wajib membeli gabah dengan HPP (Harga Pokok Penjualan) 6.500/kg agar nilai tukar petani (NTP) terus meningkat,” ujar Amran.

Amran juga menekankan bahwa keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mempercepat swasembada pangan. Penurunan harga gabah, menurutnya, bisa berdampak buruk bagi petani dan perekonomian nasional.