NERACA

Jakarta - Direktur Program Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Mukhaer Pakkanna mendorong pemerintah segera memperluas implementasi local currency transaction (LCT) guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam rangka memitigasi tarif resiprokal Amerika Serikat.

Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga mengatakan LCT bukan hanya opsi teknis, tetapi bentuk keberanian politik dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. "Pejabat negara harus memberi teladan. Tukarkan dolarmu ke rupiah. Ini bukan soal teknis semata, tapi nasionalisme," ujar Mukhaer dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (5/4). 

Pada awal April 2025, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru terhadap 160 negara. Tak terkecuali Indonesia, yang dikenakan tarif impor sebesar 32 persen, salah satu yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Mukhaer menuturkan kenaikan tarif impor akan berdampak langsung pada harga barang, terutama yang berbasis dolar AS.

Mengingat mayoritas transaksi impor Indonesia masih menggunakan dolar, hal ini akan mendorong pelemahan nilai tukar rupiah secara signifikan. Mukhaer memperkirakan kurs rupiah bisa menyentuh angka Rp20.000 per dolar AS. "Depresiasi rupiah dan derasnya arus keluar modal asing (capital outflow) akan memperburuk kinerja pasar saham dan mempersempit ruang fiskal pemerintah," tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan integrasi Indonesia ke dalam inisiatif BRICS Pay dan New Development Bank (NDB) sebagai solusi jangka panjang dalam membangun ketahanan moneter dan akses pembiayaan pembangunan berkelanjutan. "BRICS dan NDB memberi peluang untuk menciptakan ekosistem transaksi yang lebih efisien dan berdaulat. Jika tidak, kita akan terus diperbudak oleh dominasi dolar AS," katanya.

Ia menilai situasi ini bisa menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk membenahi daya saing ekonominya secara menyeluruh. Ia menyoroti perlunya reformasi regulasi, efisiensi perizinan, penguatan infrastruktur kawasan industri, transisi ke energi terbarukan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). "Kalau tidak segera dibenahi, investor akan terus hengkang ke Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Kita harus berani melakukan reformasi struktural, atau siap menerima konsekuensinya," ujarnya.