NERACA

Lebak - Dinas Pertanian Provinsi Banten meminta petani di daerah ini dapat melaksanakan gerakan percepatan tanam guna mendukung program swasembada pangan.

"Kami berharap petani yang sudah panen agar kembali melaksanakan gerakan percepatan tanam," kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten Erry Yanuar dalam keterangan di Lebak, Rabu (26/3).

Percepatan tanam pada bulan Maret 2025 terealisasi 30.051 hektare dari target 50 ribu hektare, sehingga petani terus mengoptimalkan gerakan penanaman.

Selama ini, gerakan percepatan tanam dapat mendongkrak peningkatan program swasembada pangan.

Oleh karena itu, pihaknya menginstruksikan kepada petugas penyuluh pertanian di lapangan agar kelompok-kelompok tani setelah panen kembali melakukan percepatan tanam.

Hal itu, kata dia, terbukti bahwa Banten sejak tahun 2022 hingga 2024 sebagai penghasil pangan terbesar dan masuk peringkat delapan besar secara nasional setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Medan, dan Lampung.

Sedangkan, produksi pangan di Pulau Jawa bahwa Provinsi Banten masuk empat besar dan bisa memenuhi ketersediaan pangan untuk masyarakat luar daerah.

Dengan demikian, percepatan tanam itu dipastikan Banten tahun 2025 bisa kembali mempertahankan sebagai penghasil pangan terbesar di tanah air.

Untuk target tanam padi 2025 itu, kata dia, pihaknya menargetkan seluas 624.053 hektare dengan produksi gabah kering panen (GKP) sebanyak 2,6 juta ton atau 1,7 juta ton setara beras.

Sedangkan, indeks pertanaman (IP) di Banten 3,2 musim tanam dalam setahun, sehingga pemerintah daerah memaksimalkan pembangunan sarana irigasi agar bisa tercapai IP 4 musim tanam dalam setahun.

"Kami optimistis target percepatan tanam itu bisa terealisasi untuk mendukung program swasembada pangan," katanya.

Menurut dia, pihaknya menyambut positif terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan.

Dimana inpres tersebut yang awalnya petugas penyuluh pertanian berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) kewenangan pemerintah daerah, namun kini dialihkan ke pusat yakni Kementerian Pertanian (Kementan).

Saat ini, jumlah petugas penyuluh pertanian berstatus ASN di Banten tercatat 636 orang dan mereka setiap hari melaporkan kegiatan usaha pertanian itu mulai pendataan data base kelompok tani, demplot budi daya tanaman, luas areal hingga produksi pangan.

Selain itu, petugas penyuluh pertanian dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) kelompok-kelompok tani swadaya dengan melaksanakan pelatihan teknis, di antaranya kegiatan demplot budi daya tanaman.

Saat ini, jumlah penyuluh swadaya di Banten tercatat 690 orang dan dipastikan akan terus bertambah menyusul petugas penyuluh pertanian dialihkan ke Kementan.

"Kita meyakini tenaga penyuluh pertanian secara swadaya itu dipastikan dapat meningkatkan usaha pertanian, sehingga mampu terwujud swasembada pangan dan peningkatan ekonomi petani," katanya lagi.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Sukabungah, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Ruhiana mengatakan saat ini usaha pertanian di wilayahnya menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat setempat dengan garapan tanaman seluas 150 hektare dengan produksi 6 ton gabah kering pungut (GKP).

Namun, petani di sini setiap panen tidak menjual dalam bentuk gabah, tetapi beras.

Petani binaannya itu di atas 200 orang dan bisa menghasilkan produksi pangan 30-60 ton per bulan selama tiga kali musim panen.

Dari produksi 6 ton gabah itu, kata dia, jika dikonversikan beras bisa menjadi 4 ton per hektare, sedangkan harga beras Rp 12 ribu per kilogram.

"Jika dijual beras sebanyak 4 ton dengan harga Rp12 ribu per kilogram, maka penghasilan petani Rp48 juta per hektare dan petani bisa meraup keuntungan bersih Rp 38 juta setelah dipotong biaya penggilingan, pengiriman dan angkutan," katanya lagi. Ant