NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) setempat, menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada setiap kecamatan, yang dikemas dalam Rapat Koordinasi Kewilayahan. Di kecamatan Citamiang, penyerahan SPPT tersebut langsung diserahkan oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, didampingi  Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dan dihadiri Plh Kepala BPKPD Kota Sukabumi, Galih Marelia Anggraeni.

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki mengungkapkan, bahwa penyerahan SPPT PBB ini penting untuk mencapai target pendapatan pajak sebesar Rp 14,4 miliar untuk tahun 2025, meskipun terdapat tunggakan pajak sebesar Rp 36 miliar.

Selain itu, Ayep juga menekankan perlunya evaluasi Nilai Objek Pajak (NJOP) di daerah-daerah, seperti Jalan A.yani, Siliwangi, dan Bhayangkara. Dimana jalan-jalan tersebut perlu adanya kenaikan NJOP. Tapi, untuk daerah yang memiliki kemampuan rendah tentu saja NJOP tidak ada kenaikan."Jadi, hari ini kita sebarkan SPPT ke seluruh masyarakat melalui kecamatan," ujar Ayep, saat menyerahkan SPPT di Kecamatan Citamiang, Senin (24/3).

Ayep juga mengajak para RT untuk bekerja sama dengan RW, lurah, dan camat dalam mencapai target 100 persen PBB-P2. Ayep menegaskan, bahwa akan ada sanksi bagi yang tidak memenuhi target, namun penghargaan atau bonus juga akan diberikan kepada yang berhasil. Untuk itu, pentingnya kolaborasi antara semua pihak terkait. Termasuk, kecamatan, kelurahan, ketua RT dan RW, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membayar pajak, khususnya PBB-P2.

"Kami berharap, dengan adanya kerja sama yang solid, Kota Sukabumi dapat mencapai target yang telah ditetapkan demi pembangunan yang berkelanjutan," kata Ayep.

Ditempat terpisah, Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, pada BPKD Kota Sukabumi, Andri Suryandi, mengungkapkan, untuk jumlah keseluruhan SPPT yang disebar tahun ini mencapai 108.459. Ia mengungkapkan, jika SPPT 2025 sudah dilengkapi dengan barcode. Hal itu tentunya, salah satu bentuk inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi, selain berbagai informasi, dengan adanya barcode tersebut, masyarakat bisa mengetahui tunggakan yang belum dibayar," terangnya.

Dengan adanya sebuah inovasi perubahan tersebut, Andri berharap, mampu meningkatkan pendapatan daerah. Khususnya di sektor PBB-P2 kedepanya. Disisi lain, pihaknya juga mengapresiasi kesadaran masyarakat yang sudah mulai bagus dalam membayar PBB-P2."Alhamdulillah, sejauh ini kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 sudah baik," terangnya.

Disisi lain, Andri juga mengungkapkan laporan realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB hingga Februari 2025, sebesar Rp 4.430.176.965,00. Dengan rincian untuk PBB-P2 mencapai Rp 853.921.061,00 dengan target yang harus dikejar sebesar Rp 11.137.579.529, dan Untuk BPHTB mencapai Rp 3.481.388.562,00 dengan jumlah target yang harus dikejar hingga akhir tahun sebesar Rp 15.007.475.043.

Lebih jauh Andri mengungkapkan, dalam upaya optimalisasi pembayaran pajak daerah, pihaknya melakukan perluasan jaringan layanan berbasis digital, dan sarana edukasi transaksi non tunai kepada masyarakat. Dimana, sistem pembayaran pajak hanya bisa dilakukan di kantor pos, kantor kelurahan setempat, dan bank yang sudah bekerja sama dengan pemerintah setempat. Namun saat ini, wajib pajak PBB-P2 bisa membayar pajaknya di manapun dan kapanpun secara online maupun lewat mesin ATM.

"Jadi bisa dilakukan secara online, kemudian minimarket yang mudah dijumpai, dan aplikasi online marketplace. dengan upaya ini, tentu saja sebagai bentuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemudahan dalam membayar pajak," pungask Andri.  Arya