Pemerintah Pastikan Proyek Prioritas Berjalan di Saat Efisiensi

NERACA 

Jakarta – Genjarnya pemerintahan Prabowo Gibran dalam menekan efisiensi anggaran diisambut baik publik. Meskipun demikian, proyek strategis akan terus berjalan ditengah efisiensi anggaran. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut program prioritas kementerian akan tetap berjalan dan bertransformasi meski terjadi efisiensi atau pemotongan anggaran."Saya rasa dengan keterbatasan dana BUMN selama ini, saya nggak ngeluh, kita kerja keras saja maksudnya," kata Erick di Jakarta, kemarin.

Disampaikannya, BUMN akan terus bekerja keras meski anggaran yang diterima menyusut. Namun demikian, dia tidak bisa berkomentar lebih rinci lantaran jumlah pemotongan anggaran untuk kementerian BUMN belum diputuskan.

Menurut Erick, pihaknya akan mencari cara untuk tetap melanjutkan proyek-proyek yang sudah berjalan. Ia optimistis, kebijakan-kebijakan yang ada di BUMN dapat terus berjalan."Kita coba cari jalan gitu tanpa mengeluh, karena kita yang penting push bahwa kebijakannya jalan, transformasi BUMN-nya jalan," ujarnya.

Diketahui, Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk dihemat hingga 90%; kegiatan seremonial 56,9%; rapat, seminar, dan sejenisnya 45%; kajian dan analisis 51,5%; diklat dan bimtek 29%; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40%.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9%; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3%; lisensi aplikasi 21,6%; jasa konsultan 45,7%; bantuan pemerintah 16,7%; pemeliharaan dan perawatan 10,2%; perjalanan dinas 53,9%; peralatan dan mesin 28%; infrastruktur 34,3% serta belanja lainnya 59,1%.

Ditempat terpisah, Presiden RI Prabowo Subianto menyentil oknum-oknum yang tidak menyetujui kebijakan efisiensi anggaran dan merasa kebal hukum menghadapi keputusan-keputusan yang diambil oleh dirinya saat memperjuangkan kemakmuran rakyat.

Disampaikannya, dirinya tak masalah dengan pembangkangan tersebut, namun oknum itu harus berani berhadapan langsung dengan rakyat, terutama kalangan ibu-ibu yang disebutnya dengan emak-emak."Kau boleh melawan Prabowo, tetapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, dablek!" kata Prabowo.

Di hadapan para Muslimat NU yang merupakan kalangan ibu-ibu, Presiden Prabowo menceritakan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga diambil agar pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan dan berpotensi menjadi ladang korupsi bisa dihilangkan.

Namun, pada praktiknya ada saja pihak-pihak yang kontra dengan keputusan tersebut dan bahkan merasa kebal dari keputusan yang diambil Prabowo itu sehingga mengabaikannya."Ada, yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," ujar Prabowo.

Padahal, menurut Prabowo, langkah efisiensi yang diambilnya sudah tepat karena program-program yang terdampak efisiensi merupakan kegiatan bersifat seremonial dan hanya untuk menggugurkan syarat formal di atas kertas.

Presiden mencontohkan beberapa kegiatan yang dirasakan tak perlu dilakukan pada era pemerintahannya sehingga anggaran untuk acara tersebut bisa digunakan untuk menangani persoalan yang dihadapi masyarakat."Cukup kajian-kajian, cukup. Apa itu FGD? forum group discussion, forum group discussion, mau diskusi apa lagi? Itu tuh mengentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat, yang lapar carikan makan, sekolahnya rusak? perbaiki, jalan yang rusak? perbaiki. Diskusi, diskusi. Studi banding, studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia?" kata Prabowo. bani

BERITA TERKAIT

WACANA KEMASAN ROKOK TANPA IDENTITAS: - Berpotensi Ancam Kondisi Pedagang Eceran

  Jakarta-Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek disinyalir dapat mengancam keberlangsungan pedagang eceran, pedagang kelontong, hingga pedagang kaki lima…

Sinyal Reshuffle Kabinet Usai 100 Hari Kerja

NERACA Jakarta - Isu adanya reshuffle Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan…

EKONOM SENIOR INDEF: - Pangkas Anggaran Berpotensi Membuat K/L Menderita

  Jakarta-Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Mohamad Fadhil Hasan menyebut kebijakan pemangkasan anggaran Presiden Prabowo…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

Pemerintah Pastikan Proyek Prioritas Berjalan di Saat Efisiensi

NERACA  Jakarta – Genjarnya pemerintahan Prabowo Gibran dalam menekan efisiensi anggaran diisambut baik publik. Meskipun demikian, proyek strategis akan terus…

WACANA KEMASAN ROKOK TANPA IDENTITAS: - Berpotensi Ancam Kondisi Pedagang Eceran

  Jakarta-Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek disinyalir dapat mengancam keberlangsungan pedagang eceran, pedagang kelontong, hingga pedagang kaki lima…

Sinyal Reshuffle Kabinet Usai 100 Hari Kerja

NERACA Jakarta - Isu adanya reshuffle Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan…