Jakarta-Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal akan mengganti menteri yang tidak bekerja optimal setelah 100 hari masa pemerintahan Kabinet Merah Putih. Prabowo menegaskan, ingin membangun pemerintahan yang bersih dan bekerja secara benar demi kepentingan rakyat.

Presiden tidak segan akan menyingkirkan pejabat yang tidak serius menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan setelah memberikan sambutan Peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan Jakarta, Rabu (5/2), malam.

"Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," kata Prabowo kepada wartawan, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Pada kesempatan itu, Prabowo menjawab pertanyaan wartawan mengenai isi sambutannya dalam Peringatan Harlah ke-102 NU. Awak media meminta penegasan Prabowo yang menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh pejabat negara untuk bersama-sama menjalankan program prioritas pemerintah.

Mantan Menteri Pertahanan itu meminta agar aparat dan pejabat institusi membersihkan diri dari segala praktik penyelewengan. Prabowo mengingatkan seluruh aparat dan institusi untuk membersihkan diri sebelum dirinya yang mengambil tindakan tegas. "Bahasa Indonesia itu jelas kan? Mau lebih jelas lagi?" ujar Prabowo. 

Prabowo menegaskan dirinya tidak akan ragu mengambil tindakan untuk memastikan agenda pemerintahan berjalan baik. Dia bakal menindak tegas para pejabat negara yang tidak sejalan dengan visi pemerintah.

Kepala Negara menegaskan akan menindak aparat yang berani menghalang-halangi kebijakan untuk membantu masyarakat. Dia memperingatkan aparat untuk setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. "Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa dan negara rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian," tegas Prabowo.

Dia mengaku sudah pernah mengingatkan aparat untuk membersihkan diri. Prabowo menyampaikan dirinya belum melakukan tindakan tegas sebab masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri.

Mantan Danjen Kopassus itu memerintahkan para pejabat anggota Kabinet Merah Putih untuk berani membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. “Kalau kau tidak setia kepada rakyat dan menghalangi kebijakan untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo.

Secara terpisah, Partai Gerindra menyatakan dukungan penuh terhadap setiap keputusan yang diambil oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi isu reshuffle kabinet pasca 100 hari kerja.

"Soal reshuffle itu adalah hak sepenuhnya dari Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk menilai para pembantunya, kapan beliau akan mengangkat dan kapan beliau akan mencopot seseorang menjadi pembantu atau Menteri di dalam Kabinet Merah-Putih," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2).

"Kami sepenuhnya percaya Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitasnya pemerintahan ini," ujarnya.

Ketua MPR-RI itu menegaskan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan kepala negara, sehingga ia tidak mengetahui detail terkait hal tersebut. "Karena beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi kapan, kami terus terang belum tahu siapa, apa lagi saya lebih enggak tahu," tegas dia.

Selain itu, terkait dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Partai Gerindra terhadap pemerintahan Prabowo. Dirinya berharap agar kadernya bisa membantu penuh dengan ketulusan. "Teman-teman yang duduk dalam pemerintahan di kabinet ini, yang dari Gerindra, kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, dengan kerelaan untuk membantu Presiden Republik Indonesia untuk mencapai astacita," ujarnya.

ASN Dilarang Mengeluh

Di sisi lain, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerbitkan surat edaran yang melarang Aparatur Sipil Negara di instansi mereka untuk mengomentari kebijakan efisiensi negara. Surat edaran yang berlaku di internal LAN ini muncul di tengah banyaknya keluhan ASN soal dampak efisiensi anggaran di media sosial.

"Seluruh pegawai ASN wajib mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan dilarang memberikan pernyataan di sosial media dan atau media komunikasi digital lain yang kontra produktif dengan upaya mendukung kebijakan efisiensi," demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut, dikutip Kamis (6/2).

LAN melalui akun Twitter resminya menjelaskan, bahwa surat edaran ini bersifat internal atau berlaku bagi pegawai lembaga itu.  berlaku untuk pegawai internal LAN, bukan seluruh ASN di Indonesia. Menurut mereka, ASN di LAN memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Namun, lembaga tersebut memastikan tidak melarang pegawainya untuk menyaurakan ide dan masukan atau pendapat yang produktif selama menggunakan prinsip bijak bermedia sosial.

Sejumlah ASN mengeluhkan penerangan yang redup hingga ruangan yang panas akibat AC tak berfungsi seperti biasa di tengah efisiensi anggaran di media sosial.

Nota dinas yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara sebelumnya juga ramai dibahas di media sosial. Dalam nota dinas tersebut, efisiensi anggaran di lembaga itu dilakukan dengan meniadakan anggaran jamuan pimpinan, mengurangi pengunaan listik, air, telepon, dan jasa pengiriman surat, hingga pembatasan operasional lift dan AC.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mmeminta ASN menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden secara adaptif. “Efisiensi anggaran ini merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi para ASN dalam menerapkan sistem kerja yang lebih modern dengan terus menyempurnakan digitalisasi birokrasi yang lebih baik,” ujar Zudan dalam siaran persnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengakui efisiensi anggaran di kantornya, antara lain dilakukan dengan menghemat penggunaan lampu. “Untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong memang lampu dimatikan. Supaya wartawan berasa,” ujar Airlangga.

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipangkas lebih dari setengah dari pagu yang dipatok tahun ini sebesar Rp 459,76 miliar. Dengan adanya pemangkasan tersebut, anggaran Kemenko Perekonomian hanya tersisa Rp 218 miliar pada tahun ini. bari/mohar/fba