NERACA

Jakarta – Para Menteri Ekonomi dari 10 negara ASEAN mendorong  penyelesaian perundingan terkait peningkatan (upgrading) Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement/ATIGA) melalui pertemuan secara daring. 

Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Perdana Menteri Singapura sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri memimpin delegasi RI dengan didampingi Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono dan Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Dina Kurniasari.

"Kami mengharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam perundingan termasuk Komite Perunding dan kelompok kerja dapat mengintensifkan pertemuan. Dengan demikian, perundingan dapat diselesaikan sesuai target dalam semangat mendukung Priority Economic Deliverables (PED) pada Keketuaan  Malaysia tahun ini," ujar Wamendag Roro, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut dalam pertemuan, pimpinan Komite Perunding Perdagangan (Trade Negotiating Committee/TNC) melaporkan perkembangan perundingan yang ada. Hingga saat ini, 10 dari 17 bab baru pada peningkatan ATIGA telah disepakati dengan kemajuan perundingan mencapai 89 persen.

“Indonesia dapat mendukung seluruh usulan landing zone untuk mempercepat proses perundingan.  Selain itu, Indonesia mengusulkan agar isu liberalisasi bersifat wajib bagi seluruh negara ASEAN yang  tingkat liberalisasinya belum mencapai rata-rata komitmen liberalisasi dalam ATIGA,” tegas Wamendag Roro.

Selanjutnya, Wamendag Roro mengutarakan, peningkatan perjanjian ATIGA juga bertujuan untuk memodernisasi cakupannya agar lebih relevan dan responsif terhadap dinamika regional ASEAN dan global.

Salah satu hasil pertemuan ini adalah disepakatinya pengaturan khusus untukberas dan gula sebagai komoditas pangan strategis di ASEAN. “Pengaturan terkait beras dan gula tetap menjadi bagian dari peningkatan ATIGA. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan domestik dan berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) untuk menjaga kestabilan pasokan serta harga beras dan gula dalam negeri,” ungkap Wamendag Roro.

Terkait ASEAN, sebelumnya pada pertemuan konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN dan Kanada (ASEAN Economic Ministers/AEM and  Canada Consultations) ke-13, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI)  Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono megungkapkan, Indonesia mendorong penyelesaian perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara  ASEAN dan Kanada (ASEAN—Canada Free Trade Agreement/ACAFTA) secara substansial pada 2025.

“Indonesia mendorong para negosiator mempercepat perundingan ACAFTA untuk mencapai penyelesaian secara substansial dalam jangka waktu yang layak dan disepakati para pihak, dengan  memprioritaskan pertemuan fisik dan pelaksanaan pertemuan intersesi. Para negosiator juga perlu lebih  bersikap terbuka dalam menemukan jalan keluar terbaik dalam perundingan negosiasi ACAFTA agar dapat diselesaikan tepat waktu pada 2025,” tegas Djatmiko.

Perundingan ASEAN dan Kanada sangat krusial untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, tangguh,  inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini terutama untuk mendukung terjalinnya perjanjian kerja sama ASEAN-Kanada, karena  Kanada  dapat  menjadi  mitra  perdagangan  bebas  ASEAN  yang pertama di kawasan Amerika Utara.

“ASEAN dan Kanada harus menemukan titik temu atas isu baru terkait perdagangan dan pembangunan    berkelanjutan, fasilitasi perdagangan, isu-isu pertanian di bawah skema perdagangan barang, dan   aturan asal barang. Indonesia selalu menekankan pentingnya pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak,” ungkap Djatmiko.

Lebih lanjut Djatmiko menjelaskan, peningkatan dialog, kapasitas, dan kerja sama melalui inisiatif Mekanisme Penyebaran Ahli (Expert Deployment Mechanism/EDM) sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman yang sama antarpihak untuk mempercepat perundingan. gro