NERACA

Jakarta - Isu adanya reshuffle Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bisa saja terjadi dalam waktu dekat.Indikasi  itu muncul setelah Prabowo belakangan ini menyampaikan akan menindak jika ada pihak yang tidak patuh.

Pengamat politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai bahwa dalam waktu dekat akan terjadi reshuffle kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian ini muncul setelah pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengungkapkan bahwa ada beberapa menteri di kabinet Prabowo yang masih kurang seirama dalam menjalankan tugasnya.

Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa dirinya memang mendengar keluhan terkait hal tersebut, meski ia belum mengetahui secara pasti siapa sosok menteri yang dimaksud. Ia pun menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, yang kini sudah menjalani 100 hari pemerintahan dan memiliki dasar untuk mengevaluasi kinerja para menterinya.

Atas dari apa yang terjadi selama 100 hari kerja, Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan reshuffle terhadap menterinya di Kabinet Merah Putih. Ia menilai pergantian menteri diperlukan mengingat belum ada hasil kerja yang berdampak positif. Selain itu, pergantian diperlukan mengingat adanya sejumlah kebijakan yang menimbulkan kontroversial di masyarakat.

Dedi mengungkapkan selain karena faktor kinerja, reshuffle kabinet juga perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi anggaran. Ia menilai Presiden Prabowo perlu merombak jabatan menteri hingga wakil menteri yang tidak produktif tetapi menelan banyak anggaran. "Perlu adanya penghapusan jabatan Wamen yang semestinya tidak perlu, atau menukar posisi Wamen ke menteri jika memang terbukti Wamen lebih responsif dibanding menterinya. Sisi lain, perlu ditimbang kembali untuk meringkas kabinet, agar tidak obesitas saat ini. Kementerian yang hanya memerlukan anggaran tanpa ada produktivitas perlu ditiadakan," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Jakarta, menyatakan, pihaknya tidak memiliki informasi yang cukup terkait reshuffle kabinet. Namun, dia melihat peringatan dari Presiden Prabowo terhadap kinerja kabinet tidak menyasar kepada menteri tertentu, melainkan berlaku umum.

Adapun Peringatan itu muncul dalam pidato Presiden Prabowo pada perayaan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama, Rabu (5/2). Ia menyatakan akan menindak para menteri yang tidak berubah meskipun sudah diberikan peringatan. Bahkan, Presiden menyatakan akan menyingkirkan yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat.

”Jadi soal kapan waktunya (reshuffle), siapa orangnya, betul-betul hanya Presiden yang tahu. Yang di luar ini cuma menerka-nerka. Presiden selalu memberikan arahan, termasuk juga pengingat kepada anggota kabinet. Ini (peringatan di Harlah NU) sesuatu yang berlaku umum, siapa pun yang tidak mau seirama ya akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi, bukan ditujukan ke orang-orang tertentu,” ujar Hasan.

Jawaban senda juga diutarakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi isu reshuffle kabinet yang belakangan ramai mencuat.

Ia menegaskan perombakan kabinet itu menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. "Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden karena itu adalah hak prerogatif Presiden," ujar Bahlil. agus