NERACA

Jakarta – PT Pertamina (Persero) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen dalam mewujudkan swasembada energi nasional. 

Salah satu langkah strategisnya yakni melalui  penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pertamina dan Kementerian ATR/BPN yang ditandatangani oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri di Grha Pertamina, Jakarta.

Beberapa ruang lingkup dalam kerja sama tersebut diantaranya terkait pendaftaran hak tanah, pengadaan tanah untuk kebutuhan operasional, penanganan permasalahan aset, serta peningkatan layanan KKPR untuk proyek energi nasional.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ATR/BPN dengan Pertamina. “Kami terus berupaya memberikan layanan pertanahan yang lebih cepat dan efisien, termasuk proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ini menjadi dukungan nyata terhadap proyek strategis nasional, termasuk infrastruktur energi Pertamina,” jelas Nusron.

Selain itu, dilakukan juga penyerahan sertipikat tanah untuk jalur pipa Boyolali-Pengapon. Jalur pipa ini menjadi bagian dari infrastruktur vital distribusi energi, terutama untuk wilayah Jawa Tengah.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan apresiasi Pertamina atas dukungan dari Kementerian ATR/BPN dalam  pengelolaan aset tanah Pertamina, sebagai bagian dari penguatan infrastruktur energi nasional. “Sertipikasi ini memperkuat pengelolaan jalur pipa sebagai infrastruktur vital yang memastikan kelancaran distribusi energi. Hal ini sejalan dengan visi Pertamina untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional,” ujar Fadjar.

Pertamina telah menjalin sinergi erat dengan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan tata kelola pertanahan yang baik. Aset tanah jalur pipa Boyolali-Pengapon yang telah bersertipikat memberikan kepastian hukum pada aset strategis yang menunjang distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Tengah.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Nataru telah dibentuk dan akan beroperasi mulai 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 202

“Kami telah mengambil langkah antisipasi untuk menghadapi lonjakan kebutuhan energi, dengan memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan Avtur tetap terjaga dengan baik,” kata Simon.

Simon juga menyampaikan proyeksi kebutuhan energi selama Satgas berlangsung. “Permintaan BBM diprediksi naik sekitar 5 persen dari rata-rata normal, sedangkan solar diperkirakan turun 3,3 persen akibat pembatasan operasional kendaraan angkutan barang. Kebutuhan LPG untuk rumah tangga diperkirakan akan naik sekitar 2,7 persen,” tambah Simon.

Pertamina telah menyiagakan ribuan fasilitas, seperti SPBU, Pertashop, agen LPG, hingga sistem digital seperti Pertamina Digital Hub untuk memonitor distribusi energi secara real-time.

“Melalui sistem ini, distribusi BBM dan LPG dapat dijamin sesuai dengan jumlah dan kualitas yang ditetapkan,” jelas Simon.

Lebih lanjut, bisnis minyak dan gas (migas) merupakan salah satu penopang utama upaya menjaga kedaulatan negara di bidang energi. Salah satu mata rantai bisnis migas adalah pengolahan minyak mentah menjadi produk-produk BBM dan Non BBM di kilang-kilang Pertamina. Untuk mendukung hal tersebut, Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) tengah melakukan upaya meningkatkan kapasitas produksi kilang.

Saat ini, KPI juga tengah melaksanakan upaya peningkatan kapasitas produksi yang dimilikinya melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan. Proyek tersebut sedang memasuki milestone baru dengan dilaksanakannya program Turn Around (TA) Revamp.

Saat ini KPI memiliki kapasitas pengolahan sekitar 1 juta barrel per hari. TA Revamp yang dilaksanakan oleh KPI saat ini memiliki tujuan untuk mengintegrasikan unit kilang eksisting dengan unit kilang baru hasil pelaksanaan proyek RDMP.

Proyek RDMP Balikpapan menjadi salah satu proyek dengan investasi terbesar yang dilaksanakan oleh Pertamina saat ini. Proyek ini juga merupakan salah satu proyek dengan kompleksitas tinggi.

Seperti diketahui bahwa dalam perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), pemerintah dari berbagai sektor telah memastikan kesiapan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan energi serta kelancaran komunikasi selama periode liburan ini.