Menjadi negara dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah menjadi berkah dalam memacu pertumbuhan industri dan turunannya dengan memanfaatkan hilirisasi untuk memberikan nilai tambah. Program hilirisasi yang sudah digaungkan dan dikampanyekan pemerintah merupakan window of opportunity atau jendela peluang bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemajuan, dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi EBT.

Selain itu, kebijakan hilirisasi juga didorong untuk dapat mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Tengok saja, program hilirisasi yang sudah digalakkan pemerintah di sektor mineral dan batu bara (minerba) telah membuka mata begitu besarnya dampak dan benefit yang didapatkan. Seperti nilai tambah terhadap negara dan mampu menciptakan multiplier effectter bagi masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor bijih nikel pada 2010-2019 atau 10 tahun, rata-rata mencapai US$ 710,095 juta dengan volume menembus 23,28 juta ton. Sementara itu, ekspor ferro nikel mencapai US$ 789,43 juta dengan volume mencapai 485.521 ton. Ekspor nikel dan barang dari padanya mencapai US$ 928,57 juta dengan volume 97 ribu ton.Namun pasca kebijakan hilirisasi, dengan kurun waktu tiga tahun (2020-2022), rata-rata nilai ekspor ferro nikel mampu dilipatgandakan menjadi US$ 8,48 miliar sementara nilai nikel dan barang daripadanya melonjak US$ 2,69 miliar.

Rupanya, keberhasilan program hilirisasi di industri minerba akan terus diperluas pemerintah di industri sektor lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kemandirian, kesejahteran dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti hilirisasi mengatakan, Indonesia perlu menentukan prioritas yang akan masuk program hilirisasi industri

Untuk itu, ekosistem industri harus dibangun secara menyeluruh. Mulai dari pengolahan bahan mentah, hingga pengembangan produk bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, Indonesia diharapkan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi produk bernilai tambah tinggi."Masih ada puzzle-puzzle industri dalam rantai pasok yang masih bolong-bolong tidak ada di Indonesia sehingga berpengaruh pada biaya produksi komoditas bisa lebih mahal dari negara lain," ujarnya.

Pembangunan hilirisasi industri tidak cukup hanya fokus pada optimalisasi industri, tetapi juga harus meningkatkan dampak positif bagi lingkungan sekitar terutama penciptaan lapangan pekerjaan. Di samping itu, infrastruktur dan fasilitas publik juga harus dibangun untuk mendukung industri yang dihilirisasi.

Sementara Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya akan terus memperluas hilirisasi industri dari seluruh komoditas sesuai instruksi presiden Prabowo Subianto.“Arahan dari Pak Presiden bahwa perhatian pada hilirisasi, bukan hanya beberapa komoditas saja tapi seluruh komoditas menciptakan nilai tambah,” kata Agus.

Menurutnya, hilirisasi industri adalah kunci kemajuan ekonomi nasional. Karena itu, menjadi salah satu kebijakan strategis yang tetap dijalankan. Hilirisasi yang telah digencarkan di era Jokowi dinilai dapat menjadi jalan untuk pengembangan industri pengolahan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk industri.  Dalam hal ini, Agus akan memperkuat industri manufaktur. Upaya ini dinilai dapat mendorong target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan berkisar 7%—8%.

Industri Manufaktur

Agus menegaskan, tidak ada sektor spesifik di industri pengolahan atau manufaktur. Jika dilihat dalam rencana Kemenperin, pihaknya akan fokus pada program Making Indonesia 4.0 yang menyasar 5+2 sektor prioritas, mencakup elektronik, tekstil, kimia, otomotif, alat kesehatan, hingga pharmaceutical.  “Kalau ditanya fokusnya apa kalau kita perhatikan dalam program Making Indonesian 4.0 kita punya  5+2 sektor yang jadi prioritas kita,” tuturnya. 

Ya, industri tersebut diprioritaskan lantaran paling banyak menyerap tenaga kerja. Agus juga tak menampik potensi pemberian insentif untuk industri manufaktur prioritas. Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa dalam konteks pembangunan hilirisasi industri tidak lagi hanya fokus pada mineral, tetapi juga ke bidang lain termasuk industri agro atau pertanian. “Kita punya keberhasilan hilirisasi kelapa sawit misalnya one of the best suatu sucesorry yang harus kita kembangkan ke luar sektor-sektor lain kelapa sawit yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya

Dalam menukseskan hilirisasi sektor lainnya, maka strategi selanjutnya adalah pembangunan industri harus ditujukan untuk memperdalam struktur industri dari hulu ke hilir, serta didasarkan pada ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. “Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan pasar domestik yang besar, Indonesia selalu memiliki potensi besar menjadi negara industri maju dunia,” imbuhnya.

Untuk itu, diperlukan sinergi antara Kemenperin bersama stakeholders mulai dari penyusunan kebijakan industri dan perdagangan, penguatan rantai pasok, pembinaan SDM, fasilitasi pembiayaan, hingga pengembangan riset dan teknologi.“Dengan demikian, pada akhirnya sektor industri manufaktur nasional diharapkan benar-benar mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang kuat dan berhasil menghantarkan Indonesia pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Menperin.

Sebagai gambaran, posisi Indonesia di jajaran manufaktur dunia diperkuat oleh nilai output industri yang terus meningkat pada periode 2020 hingga September 2023. Pada 2020, nilai output industri tercatat 210,4 miliar dolar AS, kemudian meningkat ke 228,32 miliar dolar AS pada 2021, dan kembali meningkat sebesar 241,87 miliar dolar AS pada 2022. Sementara hingga September 2023, nilai output industri telah mencapai sekitar 192,54 miliar dolar AS.

Kata Chief Economist PermataBank, Joshua Pardede, kemajuan sektor industri manufaktur yang ditopang program hilirisasi ini dipandang memberikan dampak positif dalam mengerem masalah pelebaran current account deficit (CAD) yang dihadapi Indonesia. Disampaikan Joshua, beberapa penyebab utama terjadinya pelebaran CAD sudah dapat dikurangi dampaknya oleh pemerintah melalui melalui kebijakan hilirisasi.“Hilirisasi akan memperpanjang domestic supply chain sehingga meningkatkan value added, hilirisasi akan mendorong kegiatan re-industrialisasi, dan hilirisasi juga menurunkan ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah sehingga akan mengurangi risiko CAD dan mestabilkan nilat tukar  serta menjaga daya beli importir,”kata Joshua.

Menurutnya, peningkatan investasi dalam sektor manufaktur Indonesia memerlukan berbagai langkah-langkah yang terkoordinasi antara lain; Pertama, pemerintah perlu memberikan insentif yang menarik bagi investor seperti, keringanan pajak, subsidi atau kemudahan dalam perizinan berusaha.

Kedua, infrastruktur yang memadai juga menjadi penting untuk mendukung operasi industri manufaktur seperti, jalan, pelabuhan, dan listrik."Peningkatan investasi dalam infrastruktur menjadi kunci untuk kelancaran sektor ini. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi juga menjadi prioritas," terang Yusuf.

Menurutnya, inovasi menjadi kunci utama dalam upaya meningkatkan daya saing manufaktur dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung dengan menyediakan dana penelitian dan pengembangan serta mendorong kerja sama antara industri dan akademisi.

Ketiga, peningkatan efisiensi operasional melalui penerapan teknologi baru dan manajemen rantai pasokan yang lebih baik. Keeempat, ekspansi pasar ke luar negeri yang didukung oleh promosi produk Indonesia di pasar internasional dan perjanjian perdagangan bebas. "Ini ada hubungannya dengan bagaimana mendorong industri manufaktur di dalam negeri itu terlibat lebih banyak dan lebih besar dalam rantai pasok industri manufaktur global, sehingga nantinya produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa juga dijual untuk berbagai negara ketika memang tergabung dalam rantai pasok ini," paparnya.

Kelima, kebijakan pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan. "Ini diperlukan untuk memberikan kepastian bagi investor," katanya.