NERACA
Jakarta – Sebagai anggota Kabinet Merah Putih, Menteri Perdagangan Budi Santoso cukup cekatan mempromosikan sekaligus berjualan produk batikmilik pelakuusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui live hopping. Untuk di tahun 2024 ini, nilai transaksi niaga elektronik diproyeksikan mencapai Rp487 triliun.
“Harga kemeja batik yang tadi saya ikut tawar kanada di kisaran Rp300 ribu. Saya pikir, kemeja dengan kualitas baik seperti itu akan dijual seharga Rp800 ribu. Ternyata, barangnya bagus dan harganya murah. Kita harus bangga, bela, dan beli buatan Indonesia. Kita dukung produk-produk dalam negeri agar ekonomi kita bergerak,” kata Budi di Jakarta, akhir pekan lalu.
Kegiatan berjualan secara live shopping ini merupakan bentuk nyata dukungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada produk UMKM dan Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional).
Bahkan Budi mendedikasikan secara khusus penjualan produk UMKM dan produk dalam negeri pada Harbolnas tahun ini, yaitu pada 10—11 Desember 2024 dan 13—16 Desember 2024. Tahun 2024, jumlah peserta Harbolnas tercatat sebanyak 407 peserta yang meliputi pedagang (merchant), ritel daring, hingga penyedia layanan lokapasar.
Budi mengatakan, nilai transaksi produk lokal pada Harbolnas merefleksikan daya saing UMKM di platform niaga elektronik. Nilai transaksi Harbolnas 2024 dapat meningkat hingga 13—16 persen dari total transaksi Harbolnas sebelumnya.
Budi berharap ada peningkatan kontribusi nilai transaksi produk lokal di atas 50 persen dari total nilai transaksi sepanjang Harbolnas 2024. “Kami juga mengharapkan adanya multiplier effect dari penyelenggaraan Harbolnas 2024, yaitu tidak hanya meningkatkan penjualan produk dalam negeri, tetapi juga dapat meningkatkan sektor transportasi dan logistik, khususnya pengiriman barang, dan sektor-sektor lainnya,” ujarnya.
Pada 2023, kontribusi transaksi produk lokal saat Harbolnas adalah sebesar Rp12,3 triliun atau 48,1 persen dari total nilai transaksi Harbolnas. Sementara itu, nilai transaksi Harbolnas terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Total nilai transaksi Harbolnas 2023 sebesar Rp 25,7 triliun atau meningkat 182 persen dari penyelenggaraan pertamanya pada 2019.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dari sisi perdagangan tecermin dari pertumbuhan niaga elektronik yang signifikan seiring dengan meningkatnya penerimaan dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring. “Nilai transaksi niaga elektronik Indonesia berdasarkan data Bank Indonesia pada 2023 adalah sebesar Rp453 triliun. Pada 2024, nilai ini diproyeksikan meningkat menjadi Rp487 triliun,” ungkap Budi.
Jumlah pengguna platform niaga elektronik di Indonesia juga terus meningkat. Pada 2024 ini jumlahnya diperkirakan mencapai 65,65 juta pengguna atau meningkat 11,9 persen dari 2023 yang sebesar 58,63 juta.
Begitu pula persentase pelaku usaha UMKM yang berdagang daring yang secara nasional meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase UMKM yang berdagang daring adalah sebesar 37,79 persen dari total keseluruhan UMKM.
Menurut Budi, platform niaga elektronik perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM untuk merambah pasar yang lebih luas. Sehingga, nantinya bisa merambah pasar ekspor.
Disisi lain, sebelumnya Sebelunya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara pun mengingatkan sebuah platform memang sudah sewajarnya untuk dilarang menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Jika tidak diatur, berpotensi menghadirkan persaingan dagang yang tidak sehat.
"Kalau di luar negeri memang dipisah, jadi sosial media dan e-commerce itu dipisah atau tidak jadi satu," kata dia. Menurut Bhima, pemisahan ini diperlukan salah satunya untuk menjaga keamanan data. Penyalahgunaan data akan lebih sulit dilakukan jika terbagi di dua platform berbeda. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga dapat lebih optimal karena tidak tumpang tindih. gro
Jakarta-Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Said Abdullah memastikan, pihaknya sudah menyampaikan agar pemerintah memitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11…
NERACA Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 80.000 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari—awal…
Jakarta-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sistem pembayaran menggunakan QRIS dan e-Tol tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, Ketua…
Jakarta-Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Said Abdullah memastikan, pihaknya sudah menyampaikan agar pemerintah memitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11…
NERACA Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 80.000 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari—awal…
Jakarta-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sistem pembayaran menggunakan QRIS dan e-Tol tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, Ketua…