Pemerintahan Presiden Prabowo telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk memutus jaringan judi online (judol) yang semakin meresahkan di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan dengan melibatkan kementerian, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas demi menciptakan ekosistem yang bebas dari praktik perjudian daring. Pendekatan ini dirancang secara komprehensif, mencakup langkah pencegahan, penindakan hukum, dan edukasi publik, guna menciptakan dampak yang signifikan dan berkelanjutan.

Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan, bahwa desk khusus untuk menangani judi online telah dibentuk, dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pemimpin utama. Desk ini bertugas mengoordinasikan berbagai langkah strategis yang diperlukan untuk memberantas kegiatan ilegal tersebut. Salah satu langkah pertama yang menjadi fokus pemerintah adalah edukasi publik.

Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online adalah kunci untuk menciptakan resistensi komunitas. Pemerintah berupaya mendorong masyarakat agar memahami bahwa keuntungan instan yang dijanjikan oleh judi online hanyalah ilusi, yang pada kenyataannya sering kali berujung pada kerugian finansial besar.

Selain edukasi, langkah penting lainnya untuk memberantas Judol adalah mengamankan simpul-simpul utama yang menopang operasional jaringan judi online. Pemerintah telah mulai menargetkan infrastruktur teknis seperti konektivitas internet dan sistem pembayaran yang digunakan oleh pelaku judi daring. Dengan mengganggu akses ini, pemerintah berharap dapat melemahkan kemampuan operasional para pelaku secara signifikan.

Jika upaya preventif memberantas Judol ini tidak berhasil dan unsur pidana ditemukan, pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas. Budi menyatakan bahwa hukuman berat akan diterapkan sebagai efek jera bagi para pelaku, sekaligus menjadi peringatan bagi pihak lain yang mencoba terlibat.

Karena itu, pentingnya pendekatan kolaboratif dalam memerangi judi online. Ini mengingat  perjudian daring bersifat transnasional, melibatkan banyakpihak di dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan negara-negara lain, menjadi sangat krusial.

Pemerintah tegas tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk oknum dari regulator atau lembaga penegak hukum. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa kebal hukum dalam kasus ini, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika (PAI) di bawah Direktorat Jenderal  Aplikasi Informatika (Aptika), telah menindak tegas dengan menutup akses terhadap 21.456 konten perjudian online yang beredar di media sosial. Kemkomdigi juga menutup tiga akun Instagram dengan jumlah pengikut besar, yaitu @jap.short (284 ribu pengikut), @sellbie (154 ribu pengikut), dan @japan4trailer (148 ribu pengikut), yang terbukti terafiliasi dengan perjudian online.

Sejak 20 Oktober hingga 25 November 2024, Kemkomdigitelahmenurunkan 374.175 konten judi online, yang mencakup berbagai platform, termasuk website, Meta, Google, X, Telegram, dan TikTok. Secara keseluruhan, sejak 2017 hingga 25 November 2024, kementerian ini telah memblokir lebih dari 5,2 juta konten terkait judi online.

Bagaimanapun, judi online tidak hanya merugikan keuangan, tetapi juga berisiko pada kesehatan mental, seperti meningkatkan stres, kecemasan, dan depresi. Banyak individu yang terjebak dalam perjudian online mengalami rasa malu dan kesulitan emosional akibat kerugian yang terus menerus.

Lebih jauh lagi, kecanduan judi dapat menyebabkan gangguan tidur, penurunan produktivitas, hingga konflik keluarga, bahkan dalam kasus ekstrem dapat memicu tindakan berbahaya seperti upaya bunuh diri.

Keberhasilan langkah strategis ini juga bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang erat. Pemerintah menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan judi online. Dengan meningkatnya kesadaran publik, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah penyebaran aktivitas ilegal ini.