NERACA
Jakarta - Jumlah impor beras Indonesia sepanjang Januari-Oktober 2024 adalah 3,48 juta ton. Nilai impor beras tersebut mencapai 2,15 miliar dolar AS atau setara Rp 34,19 triliun. Untuk itu, Presiden RI, Prabowo Subianto, menyampaikan harapannya bahwa Indonesia tidak mengimpor beras pada tahun 2025.
"Sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025, kita tidak akan impor beras lagi, bahkan cadangan kita cukup," ujar Prabowo dihadapan para Menteri saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna belum lama ini.
Prabowo optimis karena melihat tren produksi pangan yang meningkat. "Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini yg ada di gudang kita. Saya kira mendekati 2 juta ton," jelas dia.
Prabowo mengatakan capaian itu dapat diraih atas kerja sama berbagai pihak yang berurusan dengan pangan.
Ia pun mengungkap rasa terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan jajaran kabinet dan kepala badan. "Apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nasional, semua unsur Menteri BUMN dan BUMN yang berada di bawah pengawasan Menteri BUMN. Terima kasih langkah-langkah kita di akhir tahun 2024," tutur Prabowo.
Adapun swasembada pangan merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan Prabowo. Berbagai langkah telah dilakukan, salah satunya adalah dengan memastikan cadangan beras negara
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, membeberkan strategi untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri. Menurut catatannya tingkat konsumsi beras dalam negeri sekitar 31 juta ton per tahun. Sementara untuk beras cadangan, pemerintah idealnya mengalokasikan 10 persen dari total konsumsi. "Itu berarti kita butuh sekitar 34 juta ton beras agar tidak perlu impor. karena jika produksinya pas dengan konsumsinya, tentu akan mengancam stabilitas [harga]," ujar Eliza.
Untuk mencapai target 34 juta ton beras, Eliza menyarankan strategi peningkatan produktivitas (intensifikasi) atau perluasan lahan (ekstensifikasi).
Eliza bilang, andaikata pemerintah memilih langkah ekstensifikasi, maka konsekuensinya bakal mengorbankan hutan. Bahkan kalau ditanam di lahan rawa, katanya, rata-rata produktivitasnya relatif rendah dari lahan sawah biasa. "Sehingga perlu lebih luas lagi areal pertanaman dengan biaya yang relatif besar krna perlu berbagai treatment untuk pengkondisian lahan agar bisa ditanami (padi)," sebut Eliza.
Secara rumus, Eliza menjelaskan, jika rata-rata produktivitas padi 5 ton per hektar dan indeks pertanaman (IP) di angka 1,5, maka luas lahan yang dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi beras dalam negeri sekaligus cadangan hingga 34 juta ton beras mestinya cukup dengan luas lahan pertanian sebesar 9,07 juta hektar.
"Bisa saja aslinya IP Indonesia lebih rendah dari itu karena jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan luasan 10,2 juta hektar saja produksi padi kita hanya sekitar 31 juta ton beras," cakapnya.
Tetapi menurut Eliza, kondisi riil di lapangan kini banyak sawah yang semakin menurun kualitasnya akibat dampak pembangunan konversi sawah yang merusak jaringan irigasi secara sistemik, mencemari areal sawah, meningkatkan hama dan penyakit, serta kurangnya penerapan praktik pertanian berkelanjutan. "Peningkatan produktivitas ini ya dengan intensifikasi menggunakan varietas benih unggul yang tinggi produktivitas, tahan hama penyakit dan tahan terhadap dampak perubahan iklim," imbuh Eliza.
Sebelumnya, Direktur lembaga kajian Next Policy, Yusuf Wibisono, mengkhawatirkan ketahanan pangan nasional tahun ini. Dia berkaca pada proyeksi neraca beras nasional 2024 yang dimutakhirkan pada Mei lalu, Indonesia berpotensi akan melakukan impor beras hingga 5,17 juta ton sepanjang tahun ini. "Merupakan bukti nyata bahwa ketahanan pangan nasional berada di posisi yang mengkhawatirkan," kata Yusuf.
Realisasi impor beras pada Januari hingga April 2024 tercatat telah mencapai 1,77 juta ton. Sementara rencana impor pada Mei hingga Desember 2024 sebanyak 3,40 juta ton. Menurut Yusuf, fakta ini mengukuhkan kecenderungan mengkhawatirkan karena impor beras pada 2023 lalu hanya 3,06 juta ton. agus
Jakarta-Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Said Abdullah memastikan, pihaknya sudah menyampaikan agar pemerintah memitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11…
NERACA Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 80.000 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari—awal…
Jakarta-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sistem pembayaran menggunakan QRIS dan e-Tol tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, Ketua…
Jakarta-Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Said Abdullah memastikan, pihaknya sudah menyampaikan agar pemerintah memitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11…
NERACA Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 80.000 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari—awal…
Jakarta-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sistem pembayaran menggunakan QRIS dan e-Tol tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, Ketua…