NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai irigasi dan penyuluh pertanian pusat dan menyerahkannya kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). “Jadi kami sudah menyelesaikan (rancangan Perpres tersebut), sudah kami kirim ke Kemensesneg, ya sudah kami selesaikan,” kata Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa.

Ia menyatakan bahwa Perpres mengenai irigasi dibentuk agar pemerintah dapat turut membangun irigasi seluas 1.000-3.000 hektare Sebelumnya, hanya pemerintah setingkat kota/kabupaten maupun provinsi yang dapat membangun irigasi dengan luas tersebut.

Meskipun begitu, Zulkifli mengatakan bahwa Perpres tersebut tidak serta merta menghapus tugas walikota/bupati dan gubernur terkait pembangunan infrastruktur pertanian tersebut. “Irigasi itu tetap ada anggaran Rp19 triliun yang di daerah di seluruh Indonesia untuk pembangunan irigasi terkait pertanian, bupati dan gubernur tetap mengerjakan itu,” ujarnya.

Sementara Perpres lainnya yang terkait penyuluh pertanian bertujuan untuk menjadikan petugas tersebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat. “Karena nanti mereka tidak hanya penyuluh di bidang pertanian padi atau beras, tapi juga pangan dalam artian luas dan satu komando cepat,” ucap Zulkifli.

Ia menuturkan bahwa upaya tersebut bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto terwujud pada 2027.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah sedang berupaya untuk menutup kekurangan pasokan beras pada Januari dan Februari mendatang. “Nanti Januari-Februari kita ada shortage (kekurangan) produksi padi ya, Januari itu di bawah 1,5 juta ton, Februari di bawah 2 juta ton, sementara kebutuhan kita 2,6 juta ton,” katanya.

Untuk mengurangi dampak minimnya produksi pangan pada tahun depan, Zulkifli mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan untuk memberikan 160 ribu ton beras kepada 16 juta penerima pada Januari dan Februari 2025.

Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan stok beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bertujuan untuk menstabilkan harga komoditas pangan jika terjadi kenaikan yang signifikan, masing-masing berjumlah 150 ribu ton pada Januari dan Februari 2025. “Jadi ada 620 ribu ton beras yang harus keluar pada Januari dan Februari, dan Bulog harus menyerap lagi nanti karena ada panen raya di Maret, April, dan Mei,” imbuhnya.