DPR Berharap Pemerintahan Prabowo Kurangi Impor Pangan

NERACA

Jakarta - Sepanjang tahun 2024 tahun ini, terpantau beras, gula dan kedelai cetak impor hingga miliaran dolar AS. Dimana total impor ketiga komoditas ini sepanjang Januari-September 2024 mencapai hampir Rp83 triliun.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) , impor beras sepanjang Januari-September 2024 mencapai 3,23 juta ton, senilai US$2,01 miliar atau setara Rp31,4 triliun. Untuk gula sepanjang Januari-September 2024, BPS mencatat impor gula mencapai 3,66 juta ton, senilai US$2,15 miliar atau setara Rp33,61 triliun. Kemudian kedelai, data BPS menunjukkan, sepanjang Januari-September 2024, Indonesia mengimpor kedelai sebanyak 2,16 juta ton. Atau senilai US$1,15 miliar atau setara 17,98 triliun.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau lazim dikenal Titiek Soeharto, berharap impor pangan di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bisa berkurang."Dikurangi secara bertahap. Kita maunya sih namanya swasembada berarti kita enggak tergantung dari tempat lain ya," kata Titiek, di Jakarta, Selasa (5/11).

Politikus Partai Gerindra berharap Indonesia beberapa tahun ke depan tak lagi tergantung pada impor. "Itu supaya, dalam 3-4 tahun ke depan itu sudah kita mudah-mudahan tidak ada impor bahan pangan lagi," ujarnya.

Titiek memastikan, Komisi IV DPR mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan."Targetnya mudah-mudahan target itu bisa tercapai ya. Kita mendukung," ungkapnya.

Terlebih, kata dia, Kementerian Pertanian menerima anggaran sebesar Rp29,37 triliun di tahun 2025. "Tugas kita adalah mengawasi agar anggaran yang kita setujui ini bisa tepat sasaran bisa digunakan secara efektif," tuturnya.

Untuk bisa swasembada pangan, titiek menyarankan ada baiknya pemerintah saat ini meniru cara kerja pemerintah atau kebijakan pada saat kepemimpinan ayahnya, mantan Presiden Soeharto, dengan modifikasi sesuai perkembangan kondisi di Tanah Air terkini.

“Saya pribadi ya, kita ngapain sih cari-cari formula baru gitu. Bukan karena Pak Harto ya, zamannya Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras, kenapa kita enggak tinggal nyontek saja dan bisa disesuaikan dengan kekiniannya,  menyesuiakan kondisi sekarang,” kata Titiek

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan tidak ada kebijakan untuk penambahan impor beras baru hingga akhir 2024.

Dia mengatakan bahwa tidak ada impor baru hingga akhir tahun, namun lebih kepada pemenuhan kuota impor tahun 2024. "Kuota impor tahun ini itu totalnya 3,6 juta ton. Dari 3,6 juta ton kan kurang 1 juta ton. (Dari 1 juta ton) 150 ribu ton sudah (perjalanan ke Indonesia), tinggal 850 ribu ton (sisanya)," kata Zulhas.

Dia menyatakan beras impor yang belum masuk akan diupayakan selesai tahun ini agar 850 ribu ton dapat masuk seluruhnya. Menurut dia, dengan tambahan tersebut, stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan menjadi lebih banyak, lebih siap, dan lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Yang belum itu 850 ribu ton. Jadi itu akan dikejar, kalau bisa tahun ini selesai 850 ribu ton itu bisa masuk semua," kata Zulhas lagi.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan impor beras telah dibuat tahun lalu dengan target realisasi 3,6 juta ton. Dari total tersebut jumlah yang belum masuk dari kuota tersebut yakni 850 ribu ton.

"Tolong teman-teman, ya. Nanti saya dimarahin sama publik. Ini (kuota impor) yang sudah diputuskan tahun lalu. Jadi, nanti beritanya (jangan) Menko Pangan ngimpor beras (baru). Jangan begitu dong, ya kan? Ini sudah diputuskan tahun lalu (kuota impor) 3,6 juta ton, realisasinya yang belum selesai," ujarnya.

Zulhas menyebutkan stok beras Bulog di salah satunya di Gudang Jakarta mencapai 140 ribu ton, sedangkan gudang yang dimiliki Bulog lebih dari 1.508 gudang di seluruh Indonesia.

Sedangkan, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan impor beberapa komoditas pangan relatif terkendali. Impor tersebut, kata dia, menyesuaikan kebutuhan dan permintaan di dalam negeri.

"Perkembangan impor beberapa komoditas pangan relatif terkendali. Baik beras, gula, kedelai, juga bawang putih Januari sampai September ini impornya sekitar 345,5 ribu ton. Ini tentunya menyesuaikan kebutuhan pasar domestik," katanya. agus

BERITA TERKAIT

KETUA BANGGAR DPR-RI SAID ABDULLAH: - Pemerintah Diminta Memitigasi Risiko Dampak PPN 12%

Jakarta-Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Said Abdullah memastikan, pihaknya sudah menyampaikan agar pemerintah memitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11…

BERPOTENSI SUMBER BADAI PHK - Wamenaker Minta Permendang 8/2024 Kembali Direvisi

NERACA Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 80.000 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari—awal…

ADA HOTEL DAN RESTORAN BISA BANGKRUT IMBAS PPN - Sistem Transaksi QRIS dan E-Tol Bebas PPN 12%

Jakarta-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sistem pembayaran menggunakan QRIS dan e-Tol tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, Ketua…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

KETUA BANGGAR DPR-RI SAID ABDULLAH: - Pemerintah Diminta Memitigasi Risiko Dampak PPN 12%

Jakarta-Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Said Abdullah memastikan, pihaknya sudah menyampaikan agar pemerintah memitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11…

BERPOTENSI SUMBER BADAI PHK - Wamenaker Minta Permendang 8/2024 Kembali Direvisi

NERACA Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 80.000 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari—awal…

ADA HOTEL DAN RESTORAN BISA BANGKRUT IMBAS PPN - Sistem Transaksi QRIS dan E-Tol Bebas PPN 12%

Jakarta-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sistem pembayaran menggunakan QRIS dan e-Tol tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, Ketua…