Jakarta-Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sedang mempertimbangkan perubahan skema penyaluran subsidi BBM dan listrik melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sementara itu, pemerintah juga menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, dalam dua pekan mendatang.

NERACA

Informasi ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. "BLT adalah salah satu opsi yang akan diputuskan, kemungkinan besar mengarah ke sana," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11).

Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian di lapangan terkait rencana penyaluran subsidi listrik dan BBM melalui BLT. Kajian ini dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina, dan PT PLN (Persero).

"Kami sedang melakukan kajian mendalam terkait subsidi listrik dan BBM, menunggu laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN. Hasil kajian ini akan diumumkan dalam waktu sekitar satu minggu," ujar Bahlil.

Namun, dia belum menyebutkan besaran BLT yang akan menggantikan subsidi BBM dan listrik. Jadwal resmi pengumuman perubahan skema subsidi BBM dan listrik juga belum ditetapkan. Dalam rapat terkait, hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Direktur Utama PLN. Namun, Sri Mulyani tidak ikut memberikan keterangan pers dan memilih meninggalkan lokasi setelah rapat usai.

Sebelumnya Bahlil menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

"Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan," kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11).

Menurut dia, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

"Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG," ujarnya.

Bahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

"Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya," katanya.

Dia mengatakan, pengambilan keputusan soal BBM Subsidi ini perlu dilakukan secara hati-hati. Memurut dia, ada banyak variabel yang perlu dihitung sebelum mengambil keputusan final.

"Karena ini kita harus hati-hati. Semuanya harus kita mempertimbangkan inflasi, kita mempertimbangkan lapangan pekerjaan, kita mempertimbangkan pertumbuhan, kita mempertimbangkan pemerataan, nelayan-nelayan juga kita harus pertimbangkan, kemudian pertanian-pertanian juga kita harus pertimbangkan ya. Semuanya kita pertimbangkan," urainya. "Memang enggak gampang untuk membuat keputusan ini. Harus, betul-betul kita harus hati-hati," tegas Bahlil.

Sementara itu, dia tak berbicara banyak mengenai acuan aturan yang nantinya melandasi skema BLT BBM nantinya. Keputusannya masih akan menunggu soal skema yang dipakai nantinya. "Setelah ada keputusan formulasi, baru kita putuskan. Apakah memang ke aturan baru atau ke aturan lama, nanti kita putuskan," ujarnya.

Terkait perubahan harga Pertalite usai subsidi BBM jadi BLT, Bahlil menyebut masih akan mengkaji dampaknya. Pertalite sendiri masuk dalam kategori Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang mengandung unsur subsidi. Di sisi lain, BBM Subsidi mencakup Bio Solar sebagai Jenis BBM Tertentu (JBT).

Bahlil mengatakan, hal itu telah menjadi bahasan dengan menteri-menteri terkait. Dia mengaku telah menyiapkan sejumlah opsi, namun, diskusi telah mengerucut ke arah BLT BBM. "BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," tutur dia.

Pada konteks subsidi energi, ada tiga aspek yang dilihat. Yakni, BBM, listrik, dan LPG bersubsidi. Dia sepakat kalau skema subsidi LPG tidak akan berubah, sementara, BBM dan listrik rencananya akan diubah. "Namun untuk subsidi listrik sama BBM kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati," kata dia. "Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ia menambahkan.

Bahlil menegaskan, proses pengkajian itu masih memerlukan waktu. Dia menargetkan proses tersebut akan dijalankan dalam satu minggu kedepan. Setelah itu, dia akan melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. "Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden. Saya pikir itu," ujarnya.

Sementara itu, Satgas akan mulai menggelar rapat perdana pada Senin (4/11) untuk menentukan formula yang paling efektif dalam menyalurkan subsidi.

Bahlil menyampaikan bahwa ia telah menyiapkan beberapa opsi, salah satunya adalah pemberian BLT BBM sebagai bentuk subsidi yang lebih tepat sasaran. "Kami akan mulai rapat perdana besok, sebenarnya sudah dilakukan persiapan dan beberapa rapat sebelumnya untuk mencari formulasi yang pas. Salah satu opsinya adalah memberikan BLT kepada masyarakat, atau opsi lain, bahkan mungkin skema subsidi yang di-blending," ujarnya.

Mutasi di Pertamina

Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap alasan mencopot Nicke Widyawati dari posisinya sebagai direktur utama Pertamina dan menunjuk Simon Alosysius Mantiri sebagai penggantinya.

Menurut Erick, pergantian dilakukan demi penyegaran. Ia menambahkan Nicke sudah cukup bagus dan lama dalam memimpin Pertamina. "Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal," katanya usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/11).

"Beliau (Nicke Widyawati) sampai 6 tahun saya rasa (menjadi dirut Pertamina). Jarang loh dirut Pertamina selama itu. Jadi, saya mengapresiasi kinerjanya," tutur Erick.

Dia merombak jajaran direksi Pertamina dengan menunjuk Komisaris Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjadi direktur utama yang baru. Penunjukan Simon dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ditetapkan dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

"Tentu sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda. Jadi, mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi (dan) lebih efektif lagi," ujar Erick.

Selain mengubah jajaran direksi, Menteri BUMN Erick Thohir juga menetapkan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai komut baru Pertamina. Iwan menggantikan posisi yang sebelumnya diisi Simon. Kemudian Wamen BUMN Dony Oskaria ditetapkan sebagai wakil komisaris utama Pertamina. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani menjadi komisaris independen menggantikan Ahmad Fikri Assegaf. bari/mohar/fba