NERACA

Bantul - Badan Pengawas Obat dan Makanan bersinergi dengan Kementerian Kesehatan meluncurkan Sinergi Program Desa Pangan Aman dan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal di Kampoeng Mataraman, Kelurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Program Desa Pangan Aman itu bertujuan untuk bagaimana engagement peran langsung dari BPOM untuk pendampingan sekaligus pembinaan bagi masyarakat supaya betul-betul mendapatkan bahan pangan yang aman," kata Kepala BPOM RI Taruna Ikrar pada peluncuran tersebut di Bantul, dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, hal tersebut juga sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa kewajiban BPOM harus memastikan makanan, minuman dan obat obatan yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia harus aman dan sehat.

"Kalau kita berbicara tantangan dari masyarakat Indonesia sekarang ini hubungannya dengan gizi, kita ada triple burden, yaitu kekurangan gizi, kelebihan gizi/berat badan, dan definisi mikronutrien," katanya.

Dia mengatakan kalau melihat rakyat Indonesia, khususnya anak-anak, masih banyak yang menderita stunting atau kekurangan gizi, itu masalah pertama. Tapi, sebagian anak dan orang tua mengalami kelebihan gizi, bahkan sampai pada metabolisme sindrom.

"Yang ketiga, masyarakat kita juga ada yang mengalami berbagai macam mikronutrien, yaitu kekurangan gizi yang spesifik, misalnya kekurangan vitamin, kekurangan mineral, kekurangan kobalamin, dan lainnya," katanya.

Dari tiga faktor itu, tantangan yang dimiliki bangsa ini, tentu program Desa Pangan Aman dari BPOM dan Program Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal dari Kemenkes yang diluncurkan hari ini mempunyai manfaat yang sangat besar.

"Manfaatnya, kalau BPOM mengembangkan Program Desa Pangan Aman bekerja sama dengan kader-kader masyarakat, baik kader desa, dengan ibu-ibu, kemudian program sekolah dan sebagainya, ditambah pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, potensi lokal kita juga bisa diberdayakan," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, sinergi kedua program ini bisa menjadi ujung tombak bagi pemerintah untuk menyelesaikan tiga persoalan tersebut, yaitu kekurangan gizi, kelebihan gizi atau berat badan atau kekurangan gizi yang spesifik.

"Terutama, kekurangan gizi, yang mana angka stunting kita masih tinggi sekitar 21,7 persen, kemudian kedua angka sindrom metabolik atau kelebihan gizi yang kita pahami selama ini juga sangat tinggi, dimana angka kematian non-infeksi itu sudah mencapai 73 persen dari seluruh kematian," katanya.

Kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan selain memenuhi kebutuhan nutrisi guna mengatasi tiga masalah gizi, Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal dalam Desa Pangan Aman juga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

"Kami asumsikan dari awalnya hanya semacam program pangan yang aman atau desa yang aman, terus nanti lanjutannya dia bisa memproduksi secara ekonomi," kata Taruna Ikrar.

Taruna melihat potensi untuk ekspor tersebut di Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta, karena sejumlah produk pangannya diekspor hingga ke Amerika. Adapun desa tersebut adalah lokasi untuk peluncuran Sinergi Program Desa Pangan Aman dan PMT Berbahan Pangan Lokal.

Dia menjelaskan saat ini terdapat 1,7 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, dan pihaknya berharap minimal 60 persen dari angka tersebut yakni sekitar 800 ribu adalah UMKM pangan.

Pihaknya berupaya agar semakin banyak dari mereka yang terstandardisasi, sehingga dapat menciptakan produk yang bernilai jual lebih.

Selain itu, kata dia, jika minimal ada dua pekerja dalam sebuah UMKM, maka terdapat 3,4 juta orang yang bekerja, dan hal itu akan sangat menopang ekonomi nasional.

Terkait Program PMT berbahan pangan lokal, ia berharap inisiatif itu dapat diperluas dan dijadikan program nasional dan dapat disinergikan juga dengan Program Makan Siang Gratis dari Badan Gizi Nasional.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan model terbaik dalam memberikan tambahan gizi adalah ketika makanan diracik, disiapkan, disajikan oleh ibu-ibu lokal. Oleh karena itu pihaknya menyiapkan anggaran untuk 10 ribu puskesmas untuk hal ini.

Menkes Budi menambahkan BPOM membantu dalam hal standardisasi, terkait prosedur, tata cara, keamanan, kecukupan, serta keragamannya, agar balita serta ibu hamil tidak mengalami masalah gizi.

"Kebersihannya juga distandardisasi di sini, sehingga satu rumah ini bisa masak tadi antara 30-100 balita atau ibu hamil yang memang punya masalah gizi," kata Menkes Budi. Ant