Oleh : Ahmad Febriyanto, Mahasiswa FEB Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penelitian menjadi elemen penting dalam perkembangan bangsa. Berkaca dari sejumlah negara maju, investasi pada sektor penelitian menjadi bagian penting untuk menunjang tata kelola pemerintahan hingga proses perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti Amerika serikat yang menggelontorkan US$ 679,4 miliar dari PDB untuk riset dan penelitian, China menggelontorkan US$ 551,1 miliar sebagai anggaran riset, dan Jepang menggelontorkan US$182,2 miliar untuk penelitian negara. Lantas Research and Development (R&D) World mencatat bahwa Indonesia pada tahun 2022 memiliki total anggaran penelitian sebesar US$8,2 Miliar atau setara 0,24% dari total PDB.

Indonesia menempati posisi 34 dari 40 negara yang dicatat oleh R&D World. Hal ini menjadi menarik sebab isu terkait penelitian pernah disinggung dalam proses debat calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ke 8. Lebih lanjut, jika melihat dari program kerja Prabowo-Gibran tampaknya isu terkait riset akan menjadi perhatian utama. Pasalnya pembentukan Kementerian Riset menjadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia tersebut.

Sebelumnya pemerintah telah membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2021 untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Peraturan Presiden (PP) Nomor 33 Tahun 2021, pemerintah menetapkan BRIN sebagai satu-satunya Lembaga penelitian nasional yang dapat mengatur penelitian nasional secara efektif. Melalui institusi ini harapannya penelitian menjadi bagian dari pengembangan negara dan pemerintah.

Pemerintah memerlukan penelitian sebagai bentuk pengembangan atas pemetaan permasalahan berdasarkan hasil temuan empiris. Temuan empiris memiliki sifat yang lebih objektif dan aktual. Pada dasarnya penelitian akan menjadi langkah awal yang baik dalam meningkatkan proses pembangunan nasional. Namun hal ini perlu diperjelas agar supaya tidak terdapat tumpang tindih kebijakan antar lembaga.

Hindari Tumpang Tindih

Menghindari tumpang tindih pada lembaga penelitian menjadi penting untuk memastikan luaran hasil penelitian yang lebih berkualitas. Tumpang tindih ini dimaksudkan untuk tidak membentuk lembaga penelitian ganda. Pemerintah cukup membentuk satu lembaga penelitian yang bertugas memastikan jalannya penelitian di Indonesia. Termasuk penelitian perguruan tinggi dan penelitian untuk pengembangan nasional. Kemudian di dalamnya dapat diisi dengan  subsektor kecil yang membagi pada penelitian perguruan tinggi dan penelitian pengembangan nasional.

Setidaknya langkah tersebut tampak lebih efektif dibandingkan membentuk kementerian baru. Mengingat kementerian baru sama dengan anggaran negara baru. Pembentukan kementerian penelitian yang baru ini juga perlu dilaksanakan secara hati-hati. Harapannya penelitian yang akan menjadi penerang bagi bangsa tidak dicampur adukkan dengan kepentingan sesaat yang cenderung tidak objektif bagi pembangunan bangsa.

Pembentukan Kementerian Riset akan menjadi lebih relevan jika dilakukan dengan skema merger. Dalam sektor bisnis, merger atau penggabungan unit usaha dilakukan ketika unit usaha sudah tidak dapat melaksanakan kinerja secara efektif. Sisi lain, merger juga dilakukan ketika entitas bisnis berharap meningkatkan kapitalisasi pasar dengan kinerja yang jauh lebih efisien. Kata kuncinya adalah efisien. Harapan dari setiap kinerja organisasi adalah dengan input yang sama dapat memaksimalkan output.

Jika skema ini dilakukan pada Kementerian Riset tampaknya akan menjadi cukup efektif. Dimana peningkatan kualitas penelitian di Indonesia perlu sejalan dengan pengurangan beban negara. Perlu dipertimbangkan dengan saksama bahwa pembentukan kementerian baru diharapkan menjadi solusi bukan menjadi biaya tambahan bagi negara. Sehingga cenderung menghambat pembangunan nasional.

Tepat Sasaran

Adanya lembaga pemerintah yang tepat dapat mengelola dana penelitian dan pengembangan dengan baik diharapkan dapat menyelesaikan beragam problematika bangsa. Mendasarkan seluruh kebijakan kepada basis penelitian atau ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai bentuk objektifikasi masalah. Objektifikasi adalah memandang problema nasional sebagai bentuk permasalahan yang memang betul-betul objektif dan mengesampingkan keperluan pribadi, individu, golongan, dan hal-hal yang bersifat subjektif. Langkah ini yang kemudian dapat menuntun pemerintah untuk menjadi eksekutor yang tepat dalam menyelesaikan masalah.

Tepat dalam artian adalah memiliki basis data yang kuat dan valid untuk kemudian menyelesaikan problema tersebut. Sehingga, pemerintah hanya perlu menggunakan hasil-hasil publikasi penelitian untuk kemudian diterjemahkan dalam bahasa regulasi, diterjemahkan dalam bahasa yang lebih praktis kepada masyarakat.

Dapat dibayangkan, saat ini Indonesia memiliki sekitar  254.963 peneliti yang tercatat dari Science and Technology Index (SINTA), dengan lulusan S3 / bergelar doktor sebanyak 63.315, dan jumlah guru besar sebanyak 6.282. Artinya ahli-ahli tersebut dapat diberikan ruang penelitian untuk dapat bersinergi menyelesaikan permasalahan nasional. Setiap ahli dapat berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan nasional melalui publikasi ilmiah mereka. Dorongan tersebut tampaknya menjadi penting untuk diperhatikan bagi Kementerian Riset pada nantinya.

Pada dasarnya, bukan bentuk lembaga, melainkan skema alokasi dan pengelolaan riset serta penelitian nasional yang perlu menjadi perhatian. Banyaknya ahli yang dimiliki oleh Indonesia yang hanya membutuhkan ruang untuk berkreasi melalui eksperimen dan penelitian mereka. Harapannya adalah mereka sebagai anak bangsa memiliki andil dalam kontribusi pembangunan nasional melalui hasil temuan empiris yang mereka tawarkan. Sebab, mendasarkan kebijakan pada hasil penelitian ini dapat menjadi langkah penting untuk menuntun Indonesia maju pada 2045.